IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Nyaris Tak Ada Calon Kepala Daerah yang Peduli Persoalan Gambut

Selasa 5 Juni 2018 21:30 WIB
Nyaris Tak Ada Calon Kepala Daerah yang Peduli Persoalan Gambut
Ilustrasi kebakaran lahan gambut. (Foto: mongabay.com)
Jakarta, NU Online
Tanggal 27 Juni 2018 mendatang, masyarakat Indonesia di 171 daerah akan memilih kembali pemimpinnya. Beberapa di antaranya adalah wilayah yang memiliki lahan gambut. Namun sayangnya, dari sekian banyak calon pemimpin daerah yang terdapat gambut, hanya sebagian kecil saja yang menyebut gambut sebagai bagian dari program rancangannya.

“Dari 75 paslon, hanya dua yang memiliki program, visi, dan misi yang spesifik terkait restorasi gambut,” demikian hasil kajian Pantau Gambut, media daring yang menggabungkan teknologi, kolaborasi data dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi seputar restorasi gambut.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa para calon pemimpin daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi belum memiliki kepedulian terhadap lahan gambut, khususnya, dan lingkungan pada umumnya. Padahal, perlindungan gambut, sebagaimana dinyatakan Pantaugambut.id, dapat menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan warga.

Ini tentu saja mengkhawatirkan. Sebab, 2 juta hektar lahan gambut menjadi target restorasi pemerintah saat ini hingga 2020 mendatang. Jika pemerintah daerah belum memiliki program tersebut, tentu akan menghambat jalannya restorasi.

Dalam pantauan Pantau Gambut, masyarakat di daerah restorasi gambut juga menganggap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan isu yang lebih penting ketimbang perlindungan gambut. Meskipun yang terakhir juga mesti diperhatikan.

“Hal ini mengkhawatirkan, mengingat komitmen pemerintah daerah merupakan kunci untuk menyukseskan target restorasi gambut nasional,” tulisnya dalam sebuah rilis pada Kamis (31/5).

Oleh karena itu, Pantau Gambut menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya gambut, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, intergrasi dengan prioritas daerah, dan penegakan hukum. Hal tersebut guna mendorong gambut mendapatkan perlindungan.

“Dari temuan-temuan ini, Pantau Gambut melihat beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti untuk mendorong pengarusutamaan isu gambut di sektor-sektor strategis sehingga terjadi keberlanjutan jangka panjang dalam program perlindungan atas sumber daya alam ini,” pungkasnya. 

Secara terpsah, beberapa waktu lalu Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ali Yusuf mengimbau kepada masyarakat agar menghindari cara pembakaran lahan untuk membuka lahan. Terlebih jika lahan tersebut gambut. Ia mengatakan bahwa lahan gambut sangat sulit dipadamkan.

“Apalagi lahan gambut. Akan sangat susah untuk dipadamkan,” ujarnya.

Pembakaran lahan kerap kali menjadi sebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini dilakukan oleh masyarakat secara masif sebagai langkah praktis mereka untuk dapat menanami lahan tersebut karena biayanya yang lebih murah ketimbang lainnya.

“Sebab utamanya pembakaran lahan untuk bisa ditanam kembali karena biayanya murah dibanding cara penyiapan lahan yang lain. Dan ini dilakukan secara masif bahkan oleh masyarakat,” katanya. (Syakir NF/Mahbib)

Selasa 5 Juni 2018 23:30 WIB
Cegah Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Bom Air
Cegah Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Bom Air
Ilustrasi (bisnis.com)
Jakarta, NU Online
Pelaksanaan Asian Games 2018 semakin dekat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Water bombing menjadi salah satu alternatif untuk memadamkan titik-titik yang berpotensi menimbulkan karhutla.

“Total sudah 6.581.400 liter air di jatuhkan di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan,” tulis rilis KLHK pada Ahad (3/6).

Provinsi Riau meliputi Kabupaten Meranti, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai menjadi penerima bom air terbanyak, sekitar 99 persen. Sisanya, 15.000 liter, dijatuhkan di Kabupaten Muba dan Banyuasin Sumatera Selatan.

Riau dan Sumatera Selatan dipilih untuk dilakukan pengeboman air sebagai upaya dini guna mencegah meluasnya karhutla. Sebab, luasnya lahan gambut di wilayah tersebut rentan menimbulkan bencana kabut asap jika terbakar. Hal ini juga, lanjut rilis tersebut, sebagai antisipasi bencana asap menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 yang dihelat salah satunya di Kota Palembang Sumatera Selatan.

"Kebakaran pada gambut sangat berpotensi menimbulkan kabut asap, sehingga kondisi ini harus segera ditangani dengan cepat. Respon yang cepat dari tim gabungan akan meminimalisir meluasnya karhutla dan timbulnya kabut asap”, ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan.
 
Pelaksanaan kegiatan water bombing, kata Raffles, dilakukan dengan helikopter atas kerjasama seluruh stakeholder terkait. Total ada 17 helikopter water bombing tersebar di empat provinsi yang telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla 2018, yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
 
"Segala bentuk kegiatan penanggulangan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama baik aparat, perusahaan-perusahaan pemilik konsesi, maupun masyarakat,” tandasnya.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ali Yusuf menyatakan kesiapannya membantu pemerintah jika memang diperlukan guna melakukan pencegahan karhutla.

“Jika diperlukan, LPBINU siap membantu Pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya kepada NU Online beberapa waktu lalu. (Syakir NF/Mahbib)

Selasa 5 Juni 2018 4:30 WIB
Soal Kebakaran Lahan dan Hutan Luput dari Visi Calon Kepala Daerah?
Soal Kebakaran Lahan dan Hutan Luput dari Visi Calon Kepala Daerah?
Ilustrasi bencana asap 2015. Foto: Aljazeera
Jakarta, NU Online
Indonesia pada tahun 2015 menjadi perhatian dunia. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi begitu hebatnya. Akibatnya, negara tetangga, Malaysia dan Singapura, mendapat kiriman asap.

Nahasnya, hal tersebut belum mendapat perhatian lebih dari pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang bakal dihelat 27 Juni mendatang itu.

“Hanya 8 paslon yang secara spesifik menyebut karhutla dalam program atau visi/misi mereka,” tulis rilis Pantaugambut.id pada Kamis (31/5).

Dalam skala yang lebih luas, yakni lingkungan, lebih banyak mendapat kepedulian. Pasalnya, Pantau Gambut menemukan 61 paslon yang mencanangkan lingkungan sebagai bagian dari programnya.

“Enam puluh satu paslon memiliki program terkait lingkungan,” tulisnya. Sementara 14 paslon lainnya sama sekali tidak memiliki program terkait lingkungan.

Adapun program tersebut meliputi enam hal berikut: (1) pembangunan daerah dan perencanaan tata wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam; (2) pemanfaatan potensi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan; (3) pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, sektor minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.

(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat, seperti perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup bersih; (5) tindak lanjut terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh industri; dan
(6) perlindungan atas kawasan lindung dan konservasi serta kelestarian flora dan fauna.

Kepedulian terhadap hutan dan lahan gambut merupakan suatu keharusan bagi siapa pun, terlebih para calon pemimpin daerah. Sebab, tulis rilis tersebut, perlindungan hutan dan gambut merupakan upaya penyelamatan kehidupan dan kesejahteraan warganya sebagai konstituen mereka.

“Namun faktanya, isu gambut belum menjadi prioritas para kandidat kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” catatnya.

Padahal, gambut jika tak mendapat perhatian justru menjadi biang utama karhutla. Api akan mudah menyebar. Apalagi angin, misalnya, bertiup membantu pergerakan api dan cuaca panas yang membuat gambut kering semakin cepatlah api itu merambat, karhutla meluas.

Mayoritas masyarakat telah menganggap perlindungan gambut merupakan hal penting. Pemerintah daerah harusnya mendukung hal tersebut. Tetapi hal itu belum menjadi isu prioritas para pemimpin daerah di periode selanjutnya, sekalipun petahana.

“Padahal, pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pemahaman sekaligus menggiring publik menuju pegarusutamaan isu lingkungan, khususnya perlindungan dan pemulihan gambut,” lanjutnya.

Oleh karena itu, kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat sangat diperlukan keaktifannya guna memperluas pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan dan pemulihan gambut. Hal itu demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Syakir NF/Mahbib)

Senin 28 Mei 2018 18:0 WIB
Cara Santri Pesantren Buntet Pelopori Pengelolaan Sampah
Cara Santri Pesantren Buntet Pelopori Pengelolaan Sampah
Santri Buntet Cirebon kelola sampah jadi BBM
Cirebon, NU Online
Cirebon tengah berada di ujung tanduk untuk persoalan sampah. Terlebih, 30 Mei 2018 nanti menjadi tenggat waktu terakhir beroperasinya TPA Ciledug yang merupakan TPA satu-satunya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Di tengah makin mendesaknya keberadaan lahan TPA, seorang santri di Komplek Buntet Pesantren datang menawarkan solusi. Dia sudah beberapa tahun ini melakukan uji coba pengolahan sampah secara mandiri untuk mengatasi masalah sampah, terutama sampah plastik.

Dia adalah Muhammad Majdi yang mengaku sudah sejak 2013 mulai melakukan pengolahan sampah secara mandiri, meskipun saat ini masih dengan skala kecil.

"Awalnya saya prihatin, kepedulian kita akan sampah dan lingkungan begitu kurang. Saya pun saat itu sebagai santri tertantang untuk bisa berbuat lebih untuk membantu mengatasi persoalan sampah," ujarnya.

Dikutip dari radarpekalongan.co.id, Lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kini tengah sibuk menyelesaikan pendidikan S3-nya tersebut, menyempatkan diri untuk mengelola dan mengatasi persoalan sampah yang ada di lingkungannya, meski hal tersebut masih dilakukan dengan biaya sendiri.

"Saya sekolah jurusan pendidikan biologi. Ilmu yang saya dapatkan harus saya implementasikan untuk membantu dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat," imbuhnya Ahad (27/5).

Majdi sendiri kemudian membuat alat dengan barang-barang sederhana dan bekas pakai untuk bisa mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. 

"Ini sebenarnya bukan barang baru. Di Jepang sudah digunakan sejak lama. Ini efektif untuk mengatasi sampah plastik. Tapi tidak semua sampah bisa diolah. Ada beberapa kategori yang bisa diolah menjadi BBM, ada juga yang diolah ke dalam bentuk lain," jelasnya.

Secara teknis, Majdi menyebutkan jika sampah-sampah yang diterima dari masyarakat harus dipilah-pilah terlebih dahulu, agar BBM yang dihasilkan bermutu dan berkualitas bagus. Sampah plastik tersebut harus bebas dari unsur kertas, tanah dan lain-lainnya.

"Makanya, kita siapkan bak atau ember cuci. Sampah plastik yang kita terima, dibersihkan dan kemudian dikeringkan. Yang terpenting sampah plastik ini harus dipilah-pilah dulu. Yang bisa untuk membuat BBM itu yang plastik bening atau plastik kresek. Sementara plastik-plastik seperti bekas minuman kemasan, bungkus kopi dan sampah plastik yang banyak gambar tidak bisa karena kadar kertas dan lain-lainnya tinggi," paparnya.

Sampah-sampah plastik yang sudah dipilah, dicuci dan dijemur tersebut, kemudian diletakkan ke dalam alat yang sudah dimodifikasi berupa kaleng yang diberikan penutup, dan diberikan selang penyulingan. Sementara kaleng tersebut diletakan di atas tungku dan kemudian dibakar.

"Cara ini untuk melelehkan plastik. Setelah meleleh, nanti baru terpisah kandungan plastiknya. Ada residu yang mengendap, sementara minyaknya teralirkan melalui selang, dan kemudian masuk ke dalam penampung yang terbuat dari botol," katanya.

Untuk setiap kilogram sampah plastik, Majdi mampu memproduksi minyak kurang lebih sampai setengah liter. Diakuinya, biaya yang dikeluarkan untuk memproses sampah tersebut menjadi minyak lebih besar ketimbang nilai ekonomis minyaknya sendiri.

"Kendalanya itu, biaya untuk membakar dan memproses sampah plastik menjadi minyak ini lebih mahal, ketimbang minyaknya sendiri. Jadi, kalau hitung-hitungannya untuk usaha dan mencari nilai ekonomis gak akan ketemu. Ini harusnya untuk program penanggulangan sampah plastik," tambahnya.

Setiap harinya, sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat sebagian besar adalah sampah plastik yang akan sangat lama membutuhkan waktu untuk terurai. Oleh karena itu, jika tidak segera dilakukan penanganan, sampah-sampah tersebut menjadi masalah yang nantinya akan sulit ditangani.

"Setiap hari manusia itu memproduksi sampah plastik setidaknya 70 sampai 80 persen. Sisanya adalah sampah-sampah organik seperti sisa makanan, minuman dan lain-lain. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa mengurangi volume sampah plastik ini agar tidak menimbulkan masalah," tukasnya.

Di akhir pembicaraan, Majdi menegaskan jika seluruh hal yang dilakukan tersebut tidak akan berarti apa-apa, jika kesadaran masyarakat tidak dibangun dan diperbaiki. Menurutnya, masyarakat menjadi elemen penting dari pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Cirebon. (Red: Muiz)