IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Cegah Karhutla, Butuh Peningkatan Masyarakat Peduli Api

Jumat 25 Mei 2018 20:15 WIB
Cegah Karhutla, Butuh Peningkatan Masyarakat Peduli Api
Ilustrasi (© Reuters)
Jakarta, NU Online
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus meningkatkan jumlah dan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) karena melihat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan olehnya sangat berarti. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B. Panjaitan.

"Tahun 2018, KLHK menargetkan membentuk MPA pada 100 desa rawan. Hingga saat ini, sudah terbentuk MPA pada 56 desa yang terdiri dari 28 kelompok MPA. MPA inilah yang berada di garis depan bersama dengan Manggala Agni melakukan pencegahan dan penanganan karhutla", jelas Raffles saat pembentukan MPA di Des Simullop, Panguruan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Kamis (24/5) sebagaimana dilansir melalui siaran pers KLHK.

Pada saatnya nanti, kata Raffles, MPA yang telah dibentuk dan dilatih akan dilibatkan dalam kegiatan pengendalian karhutla yang dilakukan KLHK. Patroli terpadu misalnya, yang dilakukan oleh Manggala Agni, pasukan pemadam kebakaran hutan, bersama TNI, POLRI, dan masyarakat.

Dalam rangkaian acara tersebut, KLHK menyerahkan bantuan peralatan pemadaman kepada masyarakat berupa empat unit pompa pemadam, 12 unit selang pemadam, 25 unit pompa punggung, serta enam unit motor trail. Diharapkan peralatan ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengendalian karhutla di lapangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya bahwa penanganan karhutla dihadapkan pada banyak tantangan sehingga perlu bekerja bersama-sama dalam mengoptimalkan pencegahan karhutla melalui peningkatan peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, KLHK juga terus meningkatkan sosialisasi pencegahan karhutla di tingkat tapak terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kampanye simpatik pencegahan karhutla, kunjungan sekolah, dan juga anjangsana kepada kelompok masyarakat atau perorangan. (Syakir NF/Mahbib)
Jumat 25 Mei 2018 15:15 WIB
Tanpa Gerakan Masyarakat, Entaskan Masalah Sampah itu Berat
Tanpa Gerakan Masyarakat, Entaskan Masalah Sampah itu Berat
Ilustrasi (abc.net.au)
Jakarta, NU Online
Sampah menjadi salah satu masalah yang belum juga terselesaikan di negeri ini. Masyarakat masih banyak yang belum sadar bahwa sampah memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, mereka masih dengan mudahnya membuang begitu saja. Terlebih bukan pada tempatnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan bukan perkara mudah menangani sampah, jika tanpa peran serta masyarakat di dalamnya.

“Yang paling penting dan paling cepat menyelesaikan masalah sampah adalah kita bersama, melalui gerakan-gerakan masyarakat”, katanya di hadapan 350 orang dari perwakilan asosiasi Bank Sampah, Pengusaha Daur Ulang Plastik, Pemerhati Lingkungan dan Lembaga Pelestarian Alam MUI, di Jakarta, Kamis (24/5), sebagaimana bunyi siaran pers Kementerian LHK di situs resminya. 

Selain keterlibatan masyarakat, hal lain yang mendukung pengentasan masalah sampah adalah pengelolaan sampah. Saat ini, bank sampah tengah berkembang secara masif. Masyarakat diberikan pengetahuan untuk memilah sampah di rumahnya dan membawanya ke bank sampah guna didaur ulang.

Bank Sampah saat ini telah berjumlah 5.244 di 31 propinsi dan 218 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan nasabah sebanyak 174.904 orang. Kontribusi bank sampah terhadap pengurangan sampah nasional sebesar 1,7 persen. Hal ini dapat  menumbuhkan ekonomi sirkular di masyarakat.

Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Saharudin Ridwan menuturkan bahwa konsep Bank Sampah adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan adanya bank sampah, lingkungan jadi bersih, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi.

“Sekarang telah muncul berbagai inovasi misalnya sampah tukar air galon, sampah tukar beras, dan lain-lain,” kata Saharudin.

Sejalan dengan isu pengelolaan sampah yang terus menjadi perhatian masyarakat, komunitas atau pemerhati lingkungan yang konsen terhadap pengelolaan sampah nasional mulai menjamur. Saat ini tercatat sudah terdapat 722 komunitas, kelompok, atau gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah.

“KLHK sangat mengapresiasi semua gerakan berbasis masyarakat ini”, ucap Siti Nurbaya.

Diharapkan hal ini dapat mendorong target pencapaian pengelolaan sampah nasional sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampai tahun 2025.

Selama Ramadhan, Kementerian LHK menggelar Green Ramadhan 2018 dengan tema Berjuta Cinta untuk Indonesia Hijau, Adil dan Lestari saban Selasa dan Kamis. Diskusi perdana itu mengangkat topik Bisnis Kelola Sampah yang Berkah. (Syakir NF/Mahbib)

Rabu 23 Mei 2018 18:15 WIB
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Mesti Bertangung Jawab
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Mesti Bertangung Jawab
Ilustrasi: perusahaan kelapa sawit. (agricoputra.com)
Jakarta, NU Online
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati ini perlu mengedepankan asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan asas keterpaduan, yang dilandasi tanggung jawab. 

Sebab, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Ia memiliki 17 persen dari total seluruh keanekaragaman hayati di dunia. Tiga belas persen mamalia dunia, 14 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, dan lebih dari 10.000 spesies pohon hidup dan tumbuh di hutannya.

"Tercatat kita memiliki sejumlah 5.319 fauna laut terdiri dari Echinodermata 557, Polychaeta 527, Krustasea 309, karang 450 dan ikan 3.476. Jumlah jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396 jenis termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga dan lamun", terang Menteri Siti pada saat memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia di Jakarta, Selasa (22/5), seperti dilansir oleh situs resmi Kementerian LHK melalui siaran persnya.

Menteri Siti juga berpesan agar kegiatan-kegiatan yang lebih konkret dapat dilakukan, seperti mengarusutamakan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan dan program otonomi daerah.

Pengembangan keanekaragaman hayati menjadi produk yang bernilai tambah juga mesti dilaksanakan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah membangun tata kelola pemerintah yang baik, mendorong dan memfasilitasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur data dan informasi keanekaragaman hayati baik di pusat maupun di daerah dibutuhkan guna pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam kebijakan dan program otonomi daerah.

Hal itu dilakukan guna mendukung implementasi strategi dan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh KLHK bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menghadapi berbagai ancaman kelangkaan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Semuanya tertuang dalam Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 yang diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015-2019. 

"Implementasi IBSAP 2015-2020 ini akan dilakukan oleh K/L, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta dan masyarakat, serta didukung oleh Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Clearing House Mechanism), sebagai instrumen monitoring dan evaluasi,” ujar Menteri Siti menambahkan.

Lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil di tahun 1992, menjadi tonggak sejarah diperingatinya Hari Keanekaragaman Hayati. Memasuki 25 tahun Konvensi Keanekaragaman Hayati menjadi momentum untuk mengkampanyekan pentingnya keanekaragaman hayati dan penguatan pencapaian Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. Hal ini berkontribusi guna pencapaian Sustainable Development Goals. (Syakir NF/Mahbib)

Rabu 23 Mei 2018 12:45 WIB
Manfaatkanlah Alam Tanpa Merusaknya!
Manfaatkanlah Alam Tanpa Merusaknya!
Jakarta, NU Online
Masyarakat adat telah terbukti selama ribuan tahun melakukan pemanfaatan alam secara tradisional tanpa menimbulkan kerusakan. Hal yang dilakukannya itu tetap mampu menjaga keanekaragaman hayati.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei ini, Selasa (22/5). Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menanamkan arti penting kelestarian keanekaragaman hayati kepada keluarga dan lingkungan sekitar. 

"Kita tanamkan nilai-nilai untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Kepada kalangan swasta, agar dapat meningkatkan kualitas program kemitraan dengan masyarakat setempat untuk kelestarian keanekaragaman hayati lokal", kata Menteri Siti di Jakarta, seperti dilansir melalui siaran persnya di situs resmi KLHK.

United Nations Environment Programme (UNEP) menetapkan tema Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia  tahun ini adalah “Celebrating the 25th Year of The Implementation of the Convention on Biological Diversity”. Dengan hal itu, Menteri Siti berharap komitmen konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat terus berlanjut.

Indonesia memiliki 17% total keanekaragaman hayati di dunia. Hutannya merupakan rumah bagi 13 persen mamalia dunia, 14 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, serta lebih dari 10.000 spesies pohon. Maka tak aneh jika Indonesia disebut sebagai negara mega-biodiversitas.

"Tercatat kita memiliki sejumlah 5.319 fauna laut terdiri dari Echinodermata 557, Polychaeta 527, Krustasea 309, karang 450 dan ikan 3.476. Jumlah jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396 jenis termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga dan lamun", terang Menteri Siti. (Syakir NF/Mahbib)