IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

LPBINU Imbau Hindari Pembakaran untuk Buka Lahan

Rabu 23 Mei 2018 3:0 WIB
LPBINU Imbau Hindari Pembakaran untuk Buka Lahan
Ilustrasi (© Reuters)
Jakarta, NU Online
Hutan Indonesia semakin sempit akibat kebakaran yang melahap jutaan hektar. Hal ini diperparah dengan penyebabnya yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri dengan dukungan iklim.

Melihat fakta demikian, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ali Yusuf mengimbau kepada masyarakat agar menghindari cara pembakaran lahan untuk membuka lahan. Terlebih jika lahan tersebut gambut. Ia mengatakan bahwa lahan gambut sangat sulit dipadamkan.

“Apalagi lahan gambut. Akan sangat susah untuk dipadamkan,” ujarnya.

Pembakaran lahan kerap kali menjadi sebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini dilakukan oleh masyarakat secara masif sebagai langkah praktis mereka untuk dapat menanami lahan tersebut karena biayanya yang lebih murah ketimbang lainnya.

“Sebab utamanya pembakaran lahan untuk bisa ditanam kembali karena biayanya murah dibanding cara penyiapan lahan yang lain. Dan ini dilakukan secara masif bahkan oleh masyarakat,” katanya.

Dampak negatif yang diakibatkan dari karhutla, kata Ali Yusuf, tidak sebanding dengan hasil upah yang masyarakat peroleh dari aksinya.

Oleh karena itu, LPBI NU mengajak masyarakat agar dapat mencegah terjadinya karhutla, khususnya di lahan gambut. Sebab, lahan tersebut, katanya, manfaatnya cukup besar untuk ekosistem. “Mari kita jaga lahan terutama gambut karena ia memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kelangsungan ekosistem kita,” katanya.

Pengalaman LPBI NU Tangani Dampak Karhutla

Puncak karhutla pernah terjadi pada tahun 2015. Pemerintah saat itu, menurutnya, lebih fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, dampak kurang mendapat perhatian.

“Penanganan karhutla saat itu, Pemerintah terlalu fokus pada kejadian dan kurang memperhatikan dampak,” katanya.

Selain itu, upaya pencegahan pada tahun tersebut kurang dilakukan. Mungkin, ia menuturkan, sudah dilakukan, tetapi masyarakat belum terlibat di dalamnya.

“Mungkin sudah tapi masih parsial dan belum melibatkan banyak pihak terutama masyarakat,” kata pria asal Bojonegoro tersebut.

Oleh karena itu, LPBI NU bersama lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan lain mengambil wilayah yang belum tergarap, yakni fokus pada penanganan dampak kejadian di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Bahkan LPBI, Ali Yusuf menjelaskan, menginisiasi "Pesantren Bebas Asap".

“Pemberian masker dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap akibat karhutla,” kisahnya menceritakan programnya. (Syakir NF/Mahbib)

Rabu 23 Mei 2018 18:15 WIB
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Mesti Bertangung Jawab
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Mesti Bertangung Jawab
Ilustrasi: perusahaan kelapa sawit. (agricoputra.com)
Jakarta, NU Online
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati ini perlu mengedepankan asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan asas keterpaduan, yang dilandasi tanggung jawab. 

Sebab, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Ia memiliki 17 persen dari total seluruh keanekaragaman hayati di dunia. Tiga belas persen mamalia dunia, 14 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, dan lebih dari 10.000 spesies pohon hidup dan tumbuh di hutannya.

"Tercatat kita memiliki sejumlah 5.319 fauna laut terdiri dari Echinodermata 557, Polychaeta 527, Krustasea 309, karang 450 dan ikan 3.476. Jumlah jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396 jenis termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga dan lamun", terang Menteri Siti pada saat memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia di Jakarta, Selasa (22/5), seperti dilansir oleh situs resmi Kementerian LHK melalui siaran persnya.

Menteri Siti juga berpesan agar kegiatan-kegiatan yang lebih konkret dapat dilakukan, seperti mengarusutamakan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan dan program otonomi daerah.

Pengembangan keanekaragaman hayati menjadi produk yang bernilai tambah juga mesti dilaksanakan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah membangun tata kelola pemerintah yang baik, mendorong dan memfasilitasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur data dan informasi keanekaragaman hayati baik di pusat maupun di daerah dibutuhkan guna pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam kebijakan dan program otonomi daerah.

Hal itu dilakukan guna mendukung implementasi strategi dan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh KLHK bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menghadapi berbagai ancaman kelangkaan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Semuanya tertuang dalam Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 yang diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015-2019. 

"Implementasi IBSAP 2015-2020 ini akan dilakukan oleh K/L, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta dan masyarakat, serta didukung oleh Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Clearing House Mechanism), sebagai instrumen monitoring dan evaluasi,” ujar Menteri Siti menambahkan.

Lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil di tahun 1992, menjadi tonggak sejarah diperingatinya Hari Keanekaragaman Hayati. Memasuki 25 tahun Konvensi Keanekaragaman Hayati menjadi momentum untuk mengkampanyekan pentingnya keanekaragaman hayati dan penguatan pencapaian Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. Hal ini berkontribusi guna pencapaian Sustainable Development Goals. (Syakir NF/Mahbib)

Rabu 23 Mei 2018 12:45 WIB
Manfaatkanlah Alam Tanpa Merusaknya!
Manfaatkanlah Alam Tanpa Merusaknya!
Jakarta, NU Online
Masyarakat adat telah terbukti selama ribuan tahun melakukan pemanfaatan alam secara tradisional tanpa menimbulkan kerusakan. Hal yang dilakukannya itu tetap mampu menjaga keanekaragaman hayati.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei ini, Selasa (22/5). Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menanamkan arti penting kelestarian keanekaragaman hayati kepada keluarga dan lingkungan sekitar. 

"Kita tanamkan nilai-nilai untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Kepada kalangan swasta, agar dapat meningkatkan kualitas program kemitraan dengan masyarakat setempat untuk kelestarian keanekaragaman hayati lokal", kata Menteri Siti di Jakarta, seperti dilansir melalui siaran persnya di situs resmi KLHK.

United Nations Environment Programme (UNEP) menetapkan tema Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia  tahun ini adalah “Celebrating the 25th Year of The Implementation of the Convention on Biological Diversity”. Dengan hal itu, Menteri Siti berharap komitmen konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat terus berlanjut.

Indonesia memiliki 17% total keanekaragaman hayati di dunia. Hutannya merupakan rumah bagi 13 persen mamalia dunia, 14 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, serta lebih dari 10.000 spesies pohon. Maka tak aneh jika Indonesia disebut sebagai negara mega-biodiversitas.

"Tercatat kita memiliki sejumlah 5.319 fauna laut terdiri dari Echinodermata 557, Polychaeta 527, Krustasea 309, karang 450 dan ikan 3.476. Jumlah jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396 jenis termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga dan lamun", terang Menteri Siti. (Syakir NF/Mahbib)

Rabu 23 Mei 2018 10:30 WIB
Empat Peduli Lingkungan LPBINU untuk Tingkatkan Ekonomi Warga
Empat Peduli Lingkungan LPBINU untuk Tingkatkan Ekonomi Warga
Jakarta, NU Online
Lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah tangan-tangan tak bertanggung jawab. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berupaya melestarikan lingkungan hidup dengan menyasar empat isu, yakni pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, dan penghijauan.

“Selama ini program lingkungan hidup LPBINU menyasar ke hal-hal sederhana dan praktis, namun sangat berkontribusi pada upaya pelestariannya,” kata Ali Yusuf, Ketua LPBI PBNU, kepada NU Online pada Selasa (22/5).

Empat isu tersebut, jelasnya, dipadukan dengan manfaat ekonomi. Hal ini berdampak pada dua hal, yakni pelestarian lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Jadi ada dua manfaat sekaligus, lingkungan hidup dan ekonomi,” ujarnya.

Pemanfaatan air bekas wudhu, ia mencontohkan, memiliki nilai ekonomi. Air limbah non-deterjen itu dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan tanaman sayuran.

“Air bekas wudhu setelah diproses akan dimanfaatkan untuk memelihara ikan aquaponik dan menyiram tanaman terutama di lahan sempit menggunakan pipa pvc atau hidroponik,” tuturnya.

Hal tersebut, menurutnya, akan diuji coba di beberapa pesantren di Jawa Timur. “Insyaallah mulai Juli tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, penghematan penggunaan air bersih juga terus LPBINU upayakan. Di samping ia juga berusaha menambah pasokan air bersih dengan mengolah air hujan.

Adapun konservasi energi dilakukan guna mengurangi penggunaan energi fosil. Upaya itu ditambah dengan inisiasi energi alternatif dan terbarukan dari pengelolaan sampah. Barang yang masih dianggap tak lagi berguna bagi mayoritas masyarakat itu diubah oleh LPBINU sebagai barang yang memiliki nilai jual.

Saat ini, LPBINU sudah memiliki 120 cabang Bank Sampah Nusantara (BSN) yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Para nasabahnya menabung sampah. Hasil penghitungan berat sampah ditukar dengan nominal uang yang langsung masuk ke rekening nasabah.

Pria asal Bojonegoro itu menerangkan bahwa energi fosil terbatas dan menghasilkan polusi yang dapat menyebabkan pemanasan global “Energi fosil di samping terbatas dan akan habis juga menyebabkan polusi yang menyebabkan pemanasan global,” kata Ali.

Pembangkit listrik sampai saat ini masih menggunakan bahan bakar batubara. Terlebih kendaraan bermotor yang jumlahnya jutaan itu. Contoh terakhir itu menghabiskan minyak bumi.

Sampah, menurutnya, dapat diubah menjadi tenaga pembangkit listrik. Hal ini, sambungnya, sudah mulai banyak yang mengembangkan. Beberapa desa di Bali, menurutnya, sudah mulai melakukannya.

Untuk mewujudkan hal itu, setidaknya, Ali Yusuf menjelaskan, harus ada pasokan sampah sejumlah 10 ton perhari dengan hasil 32 ribu watt. Jika volume sampah lebih besar, tentu akan akan semakin banyak energi yang dihasilkan.

Selain menjadi pembangkit listrik, Ali Yusuf juga menyebut sampah bisa diubah jadi energi dalam bentuk biogas, bahan bakar kompor untuk masak. Jika jumlahnya besar dan ada alatnya bisa dirubah jadi pembangkit listrik.

Meskipun demikian, LPBINU masih kesulitan untuk mengubah sampah tersebut menjadi bahan bakar untuk kendaraan.

“Kalau untuk jadi bahan bakar motor itu prosesnya rumit. Masih susah ditembus,” kenangnya.

Pemerintah juga, menurutnya, akan mengembangkannya di Bantargebang (Tempat Pembuangan Akhir), Bekasi, Jawa Barat.  (Syakir NF/Mahbib)