IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Kebakaran Hutan dan Lahan, Masalah Reputasi Negara

Senin 21 Mei 2018 19:30 WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan, Masalah Reputasi Negara
Ilustrasi (© Aljazeera)
Jakarta, NU Online
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Maret lalu menyampaikan prediksinya bahwa puncak musim kemarau akan jatuh pada bulan Agustus sampai dengan September 2018. Hal ini berbarengan dengan gelaran Asian Games ke-18  yang akan berlangsung di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat pada 18 Agustus sampai 2 September 2018.

Tentu hal ini mengkhawatirkan berbagai pihak akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan agar karhutla dipahami oleh semua pihak sebagai masalah reputasi negara.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” tegas Siti dalam Rapat Penanganan Krisis Karhutla yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Jumat (18/5), sebagaimana dilansir melalui siaran persnya di situs resmi KLHK.

Ia langsung meminta kepada segenap jajarannya, khususnya Pejabat Eselon I agar dapat mengarahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai struktur organisasi di lapangan untuk lebih perduli pada kegiatan pengendalian karhutla.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan menilai cukup efektif penekanan potensi karhutla dengan kegiatan patroli terpadu antara masyarakat, TNI, dan Polri.

Hal itu, menurutnya, dilakukan di provinsi-provinsi rawan karhutla, seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Morowali, dan Papua khususnya Kabupaten Merauke. 

Di samping itu, Raffles juga menuturkan bahwa Kementerian LHK tengah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla. “Sarana dan prasarana pengamanan dari karhutla akan ditingkatkan untuk mendukung Asian Games ke-18 yang antara lain peralatan komunikasi dan helikopter yang telah dikoordinasikan dengan BNPB, TNI dan Polri”, pungkasnya.

Meskipun demikian, BMKG memprediksi kemarau tahun 2018 tidak separah yang terjadi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan iklim Indonesia masih dipengaruhi oleh La Nina lemah sampai pertengahan tahun. (Syakir NF/Mahbib)

Senin 21 Mei 2018 23:30 WIB
Empat Langkah KLHK Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan
Empat Langkah KLHK Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan
Jakarta, NU Online
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Agustus sampai September mendatang sebagai puncak kemarau. Hal ini mengkhawatirkan berbagai pihak akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, puncak kemarau itu berbarengan dengan gelaran Asian Games ke-18 yang akan berlangsung di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat pada 18 Agustus sampai 2 September 2018.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bambang Hendroyono dalam Rapat Penanganan Krisis Karhutla memaparkan empat langkah Kementerian LHK dalam mengantisipasi karhutla.

Pertama, membentuk Tim Kerja Klarifikasi Pelanggaran Izin Karena Kebakaran Hutan dan Lahan. Kedua, membentuk Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan. Ketiga, membentuk Tim Kerja Pendamping Daerah.

“Keempat, melakukan detasering personel Manggala Agni dan kelengkapan peralatannya ke daerah-daerah krisis,” terang Bambang di Ruang Rapat Utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (18/5), sebagaimana dilansir melalui siaran persnya di situs resmi KLHK.

Empat langkah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.224/MENLHK/PPI/PPI.4/5/2018 tentang Penanganan Khusus Krisis Kebakaran Lahan/Hutan dalam Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya langsung memerintahkan jajarannya, utamanya Pejabat Eselon I agar dapat mengarahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai struktur organisasi di lapangan untuk lebih perduli pada kegiatan pengendalian karhutla.

Siti Nurbaya menyebut karhutla sebagai masalah reputasi negara. Ia meminta agar hal itu dipahami oleh semua pihak. “Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” tegasnya.

Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2006-2013 itu juga mengingatkan agar kualitas udara harus selalu dipantau setiap hari oleh setiap posko.

“Paramater kualitas udara merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui kondisi cuaca suatu wilayah, sehingga harus dipantau setiap hari di posko pada setiap provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan,” tambah Siti.

Menutup rapat tersebut, ia menegaskan kepada semua unit Eselon I untuk menaruh perhatian lebih pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Morowali, dan Papua khususnya kabupaten Merauke. (Syakir NF/Mahbib)

Senin 21 Mei 2018 14:15 WIB
Pemerintah Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Jelang Asian Games
Pemerintah Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Jelang Asian Games
Ilustrasi (© Reuters)
Jakarta, NU Online
Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat. Waktu pelaksanaan tersebut berbarengan dengan puncak musim kemarau yang berpeluang terjadinya El Nino. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kegiatan patroli terpadu antara masyarakat, TNI, dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla dinilai cukup efektif menekan potensi karhutla.

Selain itu, Kementerian LHK tengah meningkatkan kesiapsiagaan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla. “Sarana dan prasarana pengamanan dari karhutla akan ditingkatkan untuk mendukung Asian Games ke-18 yang antara lain peralatan komunikasi dan helikopter yang telah dikoordinasikan dengan BNPB, TNI dan Polri,” kata Raffles dalam Rapat Penanganan Krisis Karhutla di Jakarta, Jumat (18/5), sebagaimana dilansir dalam sebuah siaran pers.

Dalam arahannya, Menteri LHK Siti Nurbaya meminta para pihak agar memahami karhutla sebagai masalah reputasi negara. “Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang,” tegas Siti.

Selanjutnya Siti Nurbaya juga meminta kepada jajarannya terutama Pejabat Eselon I agar dapat mengarahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai struktur organisasi di lapangan untuk lebih perduli pada kegiatan pengendalian karhutla.

Kesiapan BRG

Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazier Foead menuturkan bahwa ada 10 titik yang dipasang alat pengukur tingkat kelembaban tanah di Sumatera Selatan. Menurutnya, sembilan di antaranya berada dalam posisi aman.

“Dari 10 titik itu sembilan masih aman. Sampai sekarang masih hijau. Kelembabannya masih 80 persen ke atas. Bahkan masih ada yang terbanjiri, alhamdulillah,” ujarnya saat usai menghadiri pembukaan Jambore Masyarakat Gambut di Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/4).

Adapun satu titik lainnya kelembabannya masih berada di kisaran 50 persen. Meskipun belum berada pada titik merah, tetapi ia menyatakan harus waspada.

“Kelembaban yang ideal itu memang 58 (sampai) 60 persenlah. Jadi kalau sudah di bawah itu segera kita komunikasikan ke Pemda daerahnya agar bisa ditingkatkan kembali kelembabannya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, gambut merupakan tanah yang berisi kayu-kayu lapuk. Jika kering, akan mudah terbakar. Oleh karena itu, salah satu tugas BRG adalah mengembalikan kebasahan gambut. (Syakir NF/Mahbib)

Selasa 15 Mei 2018 21:11 WIB
BPPT Sempurnakan Teknologi Pemantauan Level Air Lahan Gambut
BPPT Sempurnakan Teknologi Pemantauan Level Air Lahan Gambut
Ilustrasi (Antara)
Jakarta, NU Online
Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto mengatakan pihaknya menyempurnakan teknologi sensor pemantauan level air di lahan gambut dengan menambahkan sistem komunikasi data Long Range Access (LoRa).

"Morpalaga (prototipe teknologi sensor pemantauan level air gambut buatan BPPT) berhenti dikembangkan karena kestabilan datanya kurang bagus. Karenanya kami kembangkan lagi bersama tim Morpalaga juga, teknologi serupa bernama Smokies dengan sistem komunikasi datanya yang lebih baik," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sensor yang dipasang di Smokies berfungsi utama untuk mengukur level air dan kelembaban lahan gambut selain juga sensor curah hujan, temperatur dan angin. Sedangkan penggunaan LoRa akan memungkinkan data diterima lebih baik lagi ketika ditempatkan di tengah hutan yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi dari provider.

Sistem, lanjutnya, akan secara otomatis menghitung tingkat kerawanan gambut di sana. Jika ternyata semakin rawan hasilnya maka harus semakin banyak pembasahan dilakukan, termasuk dengan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk hujan buatan.

Harga Smokies, menurut dia, memang sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan Morpalaga, karena menambahkan sistem komunikasi data menggunakan gelombang. "Tapi harganya masih di bawah Sesame (teknologi sensor pemantauan level air buatan Jepang)," katanya.

Data yang diterima Smokies ia mengatakan akan diterima langsung oleh BPPT. "Dan rencananya akan kita `mirror` ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana," katanya.

Hingga saat ini, menurut dia, belum ada 100 alat sensor atau Smokies yang dipasang BPPT di lahan gambut. Pemasangan sudah dilakukan di Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.

"BRG (Badan Restorasi Gambut) juga berencana memasang Smokies, mereka ada anggaran untuk memasang di sekian ratus titik di tahun 2018. Nanti lah kita jajaki lagi, soalnya kita juga belum mampu memproduksi sebanyak itu," ucapnya.

Teknologi sensor untuk memantau level air di lahan gambut dan kelembabannya ini digunakan untuk mendapatkan informasi kondisi tingkat kerawanan lahan gambut terbakar. Teknologi ini digunakan untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap. (Antara/Mahbib)