IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Kopi Gambut Tingkatkan Ekonomi dan Kekerabatan

Senin 30 April 2018 22:45 WIB
Kopi Gambut Tingkatkan Ekonomi dan Kekerabatan
Banjarmasin, NU Online
Almarhum KH Hasyim Muzadi melalui utusannya berpesan kepada Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead agar tidak hanya memulihkan kembali ekosistem gambut, tetapi juga menyejahterakan masyarakatnya. Hal itu, menurut Nazir, disampaikan sebulan setelah ia dilantik, Februari 2016.

Masyarakat selain membangun infrastruktur untuk pembasahan juga memberdayakan ekonominya secara mandiri. Sebagian lahan gambut yang mereka olah ditanami karet, sengon, beras, hingga kopi. 

Ada tiga jenis kopi yang sudah mereka tanam, yakni arabika, liberika, dan robusta. Ketiganya berkembang di Riau. Sementara itu, masyarakat gambut Kalimantan Barat tidak menanam Arabika.

Dalam pengolahannya, mereka tidak menggunakan teknologi. Semuanya produksi tangan.

"Produknya hand made semua," kata Ismail, staf Jaringan Masyarakat Gambut Riau, saat ditemui NU Online di stan pasar gambut, Banjarmasin, Ahad (29/4).

Konsistensi penggunaan tangan dalam pengolahan karena rasa yang dihasilkan akan berbeda jika diolah dengan teknologi. Ismail menyatakan bahwa pihaknya pernah menggunakan mesin. Akan tetapi, cita rasa yang dihasilkan berbeda dengan pengolahan yang hanya menggunakan tangan.

Alasan lain, ia mengatakan bahwa pengolahan menggunakan tangan dapat menjaga hubungan kekerabatan. Hal itu dicapai karena pengolahan tangan membutuhkan tenaga dari banyak orang.

"Di situ nilai sosialnya yang kita jaga," ujarnya.

Kopi tidak hanya bisa ditanam secara kelompok. Kopi juga bisa tumbuh bersama tanaman lainnya atau tumpang sari, seperti dengan karet. Selesai memanen karet, mereka juga mengambil biji kopi.

Masyarakat juga ada yang memanfaatkan lahan di belakang rumahnya untuk menanam kopi. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Tags:
Senin 30 April 2018 20:15 WIB
Tegaskan Komitmen Pelihara Gambut, Masyarakat Buat Deklarasi Banjar
Tegaskan Komitmen Pelihara Gambut, Masyarakat Buat Deklarasi Banjar
Deklarasi petani gambut
Banjar, NU Online
Empat belas petani mewakili tujuh provinsi membacakan Deklarasi Banjar pada Senin (30/4) di Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan guna memperkuat komitmen mereka dalam memelihara ekosistem gambut.

Ada empat hal yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Pertama, dukungan para petani pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui restorasi gambut.

Kesiapan berpartisipasi dalam perlindungan gambut berbasis kerja sama desa dan kawasan menjadi poin keduanya. Ketiga, kesiapan menjalankan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Hal terakhir adalah desakan agar program restorasi gambut berbasis komunitas dan desa dipercepat dan diperluas.

Sebelum Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk, masyarakat biasa membuka lahan dengan pembakaran. Saat ini hal tersebut sudah hampir menghilang. Mereka dilatih Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Deklarasi itu dibacakan di hadapan Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Duta Besar Kerajaan Norwegia, dan 2000 peserta jambore.

Kegiatan ini menjadi agenda penutup Jambore Masyarakat Gambut yang digelar selama tiga hari. Selain berbagi pengalaman dan pengetahuan, masyarakat desa gambut juga mempromosikan hasil produksi mereka di pameran dan pasar gambut.

Ada yang menjual hasil pertaniannya, seperti kopi dan beras. Beberapa di antaranya juga memamerkan Kerajinannya, seperti tas dan dompet yang terbuat dari purun. Selain itu, ada juga peci yang dianyam dari rotan dan akar.

Selama dua hari, masyarakat gabungan desa binaan BRG yang menjajakan hasil pertanian dan kerajinannya mendapat omset hingga delapan juta rupiah. (Syakir NF/Muiz)
Senin 30 April 2018 20:5 WIB
Jelang Asian Games Intervensi Lahan Gambut Tiga Provinsi Diprioritaskan
Jelang Asian Games Intervensi Lahan Gambut Tiga Provinsi Diprioritaskan
Ilustrasi (wri.org)
Banjar, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) memprioritaskan intervensi lahan gambut rawan terbakar di tiga provinsi di Sumatera guna mencegah munculnya asap menjelang perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Ketiga provinsi tersebut, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa "mengekspor" asap ke Palembang ketika angin berembus pada bulan Juli-Agustus 2018, sehingga menjadi prioritas untuk diintervensi pembasahan (rewetting) dan revegetasi, kata Deputi I Bidang Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi S Wardhana di sela-sela Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Desa Kiram, Banjar, Kalimantan Selatan, Senin.

Kebetulan wilayah-wilayah yang dimaksud sama-sama mengalami musim kering di bulan yang sama. "Repot kan kalau sama-sama terbakar dan anginnya mengarah ke Palembang," lanjutnya.

Khusus di Sumsel ia mengatakan BRG memprioritaskan intervensi berupa pembuatan sumur bor di 14 desa yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lokasi tersebut memang sudah dipetakan masuk agenda restorasi 2019, namun karena akan ada Asian Games maka intervensi harus selesai bulan Juni 2018.

"Kemarin kita petakan, ada 14 desa yang sekarang kita sedang kerjasamakan dengan badan geologi untuk mencari lokasi-lokasi cekungan air tanah. Untuk menjamin bahwa kalau kita bangun sumur bor di desa tersebut, yakin akan peroleh air tanah," katanya.

Untuk intervensi di Jambi dan Riau, menurut Budi, saat ini sedang dipetakan lokasi-lokasi paling rawan terjadinya karhutla.

Sebelumnya Kepala BRG Nazir Foead mengatakan berdasarkan hasil pantauan dari 10 water logger atau alat pantau muka air gambut secara real time di Sumsel, ada satu yang menunjukkan warna kuning sedangkan yang lainnya hijau yang artinya kelembapan gambut terjaga.

Menurut dia, lokasi yang menunjukkan warna kuning berada dekat dengan perbatasan Jambi dan itu bukan di area konsesi karena BRG tidak memasang water logger di area perusahaan. Kondisi ini dikomunikasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) terutama jika berada di kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

"Kalau memang di area konsesi tentu disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dekat dengan Desa Peduli Gambut tentu fasilitas desanya bisa melaporkan kondisinya seperti apa," ujar Nazir.

Jika itu di luar wilayah konsesi maka BRG harus turun. Tim dari Kedeputian II Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan BRG akan turun ke lapangan memastikan sekat-sekat kanal yang mungkin sudah dibangun masih dalam kondisi baik.

"Jika belum ada sekat kanal tapi ada sumur bor ya kita semprot, kita basahi gambutnya," ujar dia. (Antara/Mahbib)

Ahad 29 April 2018 20:30 WIB
Berkah Kiai Hasyim, Masyarakat Gambut Dapat Mengembangkan Ekonominya
Berkah Kiai Hasyim, Masyarakat Gambut Dapat Mengembangkan Ekonominya
Kepala BRG, Nazir Foead
Banjar, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) menerapkan tiga 'R' pendekatan, yakni rewetting (pembasahan lahan gambut), revegetation (penanaman kembali), dan revitalization of local lifehoods (revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat).

Sebelumnya, BRG hanya dipesani Presiden Joko Widodo untuk memulihkan lahan gambut. Sebulan setelah dilantik, Februari 2016, Kepala BRG Nazir Foead berniat menemui salah satu anggota dewan pertimbangan presiden KH Hasyim Muzadi.

Hal itu ia ceritakan saat bincang santai dengan NU Online di sela kegiatan Jambore Masyarakat Nusantara di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan pada Ahad (29/4).

Tetapi karena tidak menemui kesepakatan waktu, akhirnya, Kiai Hasyim mengutus seseorang untuk menemui Nazir dan menyampaikan pesannya.

Melalui utusannya, Ketua Umum PBNU 1999-2010 itu menitipkan pesan agar dalam penanganan lahan gambut, tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberdayakan masyarakat desanya.

"Harus didukung dan dibina. Jangan konservasinya saja," kenang alumnus Kehutanan Universitas Gajah Mada itu menirukan pesan Kiai Hasyim yang disampaikan melalui utusannya. 

Berkah Kiai Hasyim, saat ini BRG tidak saja memulihkan lahan gambut untuk kembali basah. Tetapi, BRG juga memberdayakan masyarakat gambut dengan memberikan peningkatan kapasitasnya, baik itu dari kerajinan tangan, penanaman tumbuhan, dan sebagainya.

Tak sedikit masyarakat yang merasakan perubahan tersebut. Mereka tersadarkan akan pentingnya menjaga ekosistem gambut dan juga berdaya dalam ekonominya.

Kendala

Namun, Rudi Purwadi dari Forum Hapakat Lesatari menyampaikan kepada NU Online saat ditemui disela kegiatan Jambore Masyarakat Gambut, Ahad (29/4), bahwa di antara kendala dalam menerapkan tiga ‘R’ itu adalah ketidaksamaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. 

Misalnya, di satu daerah sudah menerapkan ‘R’ yang ketiga (revitalisasi) dengan menempuh proses melalui ‘R’ satu dan dua, tetapi ada daerah lain yang belum menempuh langkah ‘R’ satu (rewetting), sudah melakukan ‘R’ ketiga. Hal ini menurutnya menimbulkan kecemburuan sosial.

Oleh karena itu, ia meminta BRG untuk konsisten dalam menerapkan tiga ‘R’ itu sesuai dengan tahapannya di masing-masing daerah. (Syakir NF/Muiz)