IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Gambut Bukanlah Cerita Suram, Tapi Harus Dirayakan

Kamis 26 April 2018 14:0 WIB
Gambut Bukanlah Cerita Suram, Tapi Harus Dirayakan
Banjarbaru, NU Online
Cerita masyarakat gambut mulanya suram. Lahan gambut dianggap tidak produktif. Mereka dituduh sebagai pembakar lahan, dan berbagai persoalan lainnya.

Tetapi, Deputi III Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan saat ini masyarakat punya kepercayaan diri. Mereka sudah menghasilkan sesuatu tanpa harus merusak lahan gambut. 

Hal ini ia sampaikan saat konferensi pers menyambut gelaran Jambore Masyarakat Gambut di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (26/4).

Sekitar 2000 masyarakat gambut akan mengikuti jambore yang digelar di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan, pada Sabtu hingga Senin (28-30/4). Mereka merupakan perwakilan masyarakat didampingi mitra BRG.

Kegiatan yang menghabiskan dana hingga delapan miliar rupiah ini bakal diisi dengan lima kegiatan, yakni dialog kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah, kursus singkat pengelolaan lahan tanpa bakar dan pengurai alami, kelas memelihara infrastruktur, kelas pengaksesan dana dengan mekanisme kredit, hibah, atau menciptakan sumber dana sendiri. Selain itu, ada juga ruang untuk memberikan cara peningkatan nilai produk. Terakhir ada peningkatan nilai untuk kerajinan gambut.

Masing-masing desa terdapat fasilitator yang mendampingi selama setahun. Program-program yang dijalankan pada jambore tersebut akan diawasi oleh fasilitator tersebut.

Jika sudah setahun, desa tersebut akan dilepas secara perlahan. Mentor secara periodik akan berkunjung ke desa-desa.

Jambore perlu diadakan guna menjadi wadah tukar pikiran masyarakat desa gambut yang tersebar di tujuh provinsi sebagai target restorasi dengan jumlah total lahan sekitar 2,49 juta hektar dari total keseluruhan lahan gambut 12 juta hektar.

Tema Rayakan Gambut, Pulihkan Indonesia diangkat mengingat gambut bukanlah cerita suram, melainkan harus dirayakan, kata Myrna.

Sebelumnya, Myrna menyatakan harapannya agar ormas Islam juga turut membantu mensosialisasikan pengolahan lahan gambut. Selama ini, menurutnya Nahdlatul Ulama telah  mengambil peran tersebut untuk mengedukasi masyarakat melalui pesan-pesan keagamaan. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Kamis 26 April 2018 11:45 WIB
Gelar Jambore, BRG Latih Masyarakat Desa Kelola Lahan Gambut
Gelar Jambore, BRG Latih Masyarakat Desa Kelola Lahan Gambut
Banjarbaru, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menggelar Jambore Masyarakat Gambut di Kiram Park, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan, pada Sabtu-Senin (28-30/4). Kegiatan ini rencananya akan diikuti oleh 2000 peserta dari tuju provinsi yang menjadi target restorasi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Seatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kurnadiansyah menyatakan bahwa Kalimantan Selatan punya sejarah penting dalam pengelolaan gambut di Indonesia. Suku Banjar mengembangkan dan menyebarkan kebudayaan pertanian dan perikanan di ekosistem gambut hingga ke pantai timur Sumatera.

“Kemampuan mengelola gambut dengan baik telah menjadi bagian kearifan lokal Suku Banjar yang perlu terus didukung,” ujarnya melalui siaran pers yang NU Online terima pada Kamis (26/4).

Deputi II BRG Myrna A Safitri mengatakan bahwa Jambore Masyarakat Gambut merupakan kegiatan edukasi akbar untuk masyarakat desa gambut. Ia menjelaskan bahwa para peserta akan mendapatkan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam mengelola pertanian gambut yang baik. Mereka juga akan dipertemukan dengan praktisi bisnis guna meningkatkan kapasitas nilai produk gambut yang dihasilkan.

Menurut Myrna, selama ini masyarakat mengeluhkan larangan membakar gambut karena sudah menjadi kebiasaan mereka melakukan hal itu. Oleh karenanya, dalam Jambore ini, salah satu kegiatan yang bakal digelar adalah pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar.

“Selain itu, masyarakat juga akan semakin percaya diri mengembangkan produk dari keragaman sumber daya di ekosistem gambut. Di sini kita dapat melihat bahwa restorasi gambut juga mendukung peningkatan ekonomi desa gambut yang sangat potensial dikembangkan,” ujarnya.

Di samping pelatihan, jambore juga bakal membuka kelas diskusi, pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, akses pendanaan dan permodalan, peningkatan nilai tambah produk gambut dan pengembangan kerajinan gambut.

Sebelumnya, BRG telah mengadakan sosialisasi pengolahan lahan gambut ini dengan datang ke kampus, sekolah, dan media lokal.

Selain itu, BRG juga menggelar lokalatih dai bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Universitas Nasional. Para dai diberikan bekal pemahaman tentang lingkungan hidup dan fatwa-fatwa MUI berkaitan tentang lingkungan guna mengedukasi masyarakat desa dengan bahasa-bahasa agama. Hal ini bertujuan agar masyarakat tersadarkan untuk tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Rabu 25 April 2018 10:45 WIB
Allah Tegas Melarang Rusak Lahan Gambut
Allah Tegas Melarang Rusak Lahan Gambut
Banjarmasin, NU Online
Lahan gambut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, menurut KH Arwani Faisal lokalatih dai restorasi gambut di Banjarmasin, Selasa (24/4), menyebutkan bahwa Allah secara tegas melarang perusakannya dengan cara apa pun. 

Kiai Arwani kemudian mengutip Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...الاية

Dan janganlah kamu merusak di bumi setelah baik.

Sebelum dihuni manusia, menurutnya, bumi keras seperti batu. Jutaan tahun kemudian berlumut. Ia menjelaskan bahwa frasa "bakda ishlahiha" menunjukkan adanya proses pada bumi. 

Dari ayat itu juga, Kiai Arwani menyimpimulkan bahwa manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Pemanfaatan lahan gambut itu, menurutnya, juga digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15.

...فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا... الآية

Pergilah kamu ke sudut-sudut bumi.

Kiai yang pernah menjadi pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dua periode itu mengatakan bahwa ayat tersebut tidak hanya bisa dipahami sebagai perdagangan. Tetapi, ayat itu juga bisa berarti perintah untuk mencari lahan yang layak untuk ditanam jika dikaitkan dengan penanaman.

Meskipun itu perintah dengan hukum dasanya itu hukumnya wajib, tetapi hukum itu bisa berubah sesuai keadaannya. Kiai Arwani menyebut satu kaidah fiqih, al-ashlu fi al-amri li al-wujub illa biqarinah, asal perintah itu wajib kecuali terdapat qarinah, dalil lainnya.

Kiai Arwani menguraikan bahwa menanam merupakan hal baik. Tetapi jika caranya dengan membakar hutan lebih dulu, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Kebaikannya akan gugur. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Rabu 25 April 2018 7:0 WIB
Bakar Lahan dan Hutan Haram Murakkab
Bakar Lahan dan Hutan Haram Murakkab
Banjarmasin, NU Online
KH Arwani Faisal menyatakan bahwa pembakaran lahan dan hutan hukumnya haram murakkab. Ia menyebut demikian karena dampaknya cukup luas. Tidak hanya meliputi regional saja, bahkan sampai lintas negara. Selain berakibat buruk pada kesehatan orang karena asap yang ditimbulkannya, pembakaran hutan juga melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pendidikan.

“Fikih menyebutnya bisyiddat al-haram,” kata Kiai Arwani saat memberikan materi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30/2016 kepada para dai Kalimantan dalam acara Lokalatih Peningkatan Kapasitas Dai Restorasi Gambut, di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (24/4).

(Baca: BRG Percepat Restorasi Lahan Gambut dengan Gandeng Para Dai)
Oleh karena itu, fatwa MUI memutuskan pelakunya harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh ulahnya.

Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) periode 2010-2015 itu menjelaskan bahwa menanam merupakan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi jika untuk menempuh hal itu harus dengan membakar yang merupakan mafsadah, tentu hal ini tidak diperkenankan secara syariat.

Ia pun mengutip kaidah fikih dar’u al-mafasaid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih, menghindari mafsadah atau kerusakan harus lebih didahulukan ketimbang melahirkan kemaslahatan. Atas dasar itulah, Kiai Arwani menyatakan bahwa dalam perkara melakukan hal yang maslahah, tidak boleh dicampuradukkan sedikit pun dengan perkara mafsadah. Meskipun maslahatnya lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

“Perintah melakukan maslahah harus bersih dari mafsadah,” ujarnya.

(Baca: Restorasi Gambut Tak Terpisah dari Agama dan Ekonomi)
Kiai Arwani mengingatkan kepada para dai bahwa hal ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Tentu, menurutnya, tidak mesti dalam satu sesi pengajian secara khusus membahas perkara pembakaran hutan. Ia tidak menyarankan demikian.

“Setiap saat kita bicara tentang larangan memberikan mafsadah kepada dirinya dan orang lain, maka singgunglah, antara lain adalah pembakaran hutan,” pungkasnya.

Selain Kiai Arwani, pada sesi pemaparan fatwa MUI Nomor 30/2016 itu juga hadir Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah H Ma’rifat Iman sebagai narasumber lainnya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)