IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Allah Tegas Melarang Rusak Lahan Gambut

Rabu 25 April 2018 10:45 WIB
Allah Tegas Melarang Rusak Lahan Gambut
Banjarmasin, NU Online
Lahan gambut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, menurut KH Arwani Faisal lokalatih dai restorasi gambut di Banjarmasin, Selasa (24/4), menyebutkan bahwa Allah secara tegas melarang perusakannya dengan cara apa pun. 

Kiai Arwani kemudian mengutip Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...الاية

Dan janganlah kamu merusak di bumi setelah baik.

Sebelum dihuni manusia, menurutnya, bumi keras seperti batu. Jutaan tahun kemudian berlumut. Ia menjelaskan bahwa frasa "bakda ishlahiha" menunjukkan adanya proses pada bumi. 

Dari ayat itu juga, Kiai Arwani menyimpimulkan bahwa manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Pemanfaatan lahan gambut itu, menurutnya, juga digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15.

...فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا... الآية

Pergilah kamu ke sudut-sudut bumi.

Kiai yang pernah menjadi pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dua periode itu mengatakan bahwa ayat tersebut tidak hanya bisa dipahami sebagai perdagangan. Tetapi, ayat itu juga bisa berarti perintah untuk mencari lahan yang layak untuk ditanam jika dikaitkan dengan penanaman.

Meskipun itu perintah dengan hukum dasanya itu hukumnya wajib, tetapi hukum itu bisa berubah sesuai keadaannya. Kiai Arwani menyebut satu kaidah fiqih, al-ashlu fi al-amri li al-wujub illa biqarinah, asal perintah itu wajib kecuali terdapat qarinah, dalil lainnya.

Kiai Arwani menguraikan bahwa menanam merupakan hal baik. Tetapi jika caranya dengan membakar hutan lebih dulu, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Kebaikannya akan gugur. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Rabu 25 April 2018 7:0 WIB
Bakar Lahan dan Hutan Haram Murakkab
Bakar Lahan dan Hutan Haram Murakkab
Banjarmasin, NU Online
KH Arwani Faisal menyatakan bahwa pembakaran lahan dan hutan hukumnya haram murakkab. Ia menyebut demikian karena dampaknya cukup luas. Tidak hanya meliputi regional saja, bahkan sampai lintas negara. Selain berakibat buruk pada kesehatan orang karena asap yang ditimbulkannya, pembakaran hutan juga melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pendidikan.

“Fikih menyebutnya bisyiddat al-haram,” kata Kiai Arwani saat memberikan materi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30/2016 kepada para dai Kalimantan dalam acara Lokalatih Peningkatan Kapasitas Dai Restorasi Gambut, di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (24/4).

(Baca: BRG Percepat Restorasi Lahan Gambut dengan Gandeng Para Dai)
Oleh karena itu, fatwa MUI memutuskan pelakunya harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh ulahnya.

Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) periode 2010-2015 itu menjelaskan bahwa menanam merupakan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi jika untuk menempuh hal itu harus dengan membakar yang merupakan mafsadah, tentu hal ini tidak diperkenankan secara syariat.

Ia pun mengutip kaidah fikih dar’u al-mafasaid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih, menghindari mafsadah atau kerusakan harus lebih didahulukan ketimbang melahirkan kemaslahatan. Atas dasar itulah, Kiai Arwani menyatakan bahwa dalam perkara melakukan hal yang maslahah, tidak boleh dicampuradukkan sedikit pun dengan perkara mafsadah. Meskipun maslahatnya lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

“Perintah melakukan maslahah harus bersih dari mafsadah,” ujarnya.

(Baca: Restorasi Gambut Tak Terpisah dari Agama dan Ekonomi)
Kiai Arwani mengingatkan kepada para dai bahwa hal ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Tentu, menurutnya, tidak mesti dalam satu sesi pengajian secara khusus membahas perkara pembakaran hutan. Ia tidak menyarankan demikian.

“Setiap saat kita bicara tentang larangan memberikan mafsadah kepada dirinya dan orang lain, maka singgunglah, antara lain adalah pembakaran hutan,” pungkasnya.

Selain Kiai Arwani, pada sesi pemaparan fatwa MUI Nomor 30/2016 itu juga hadir Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah H Ma’rifat Iman sebagai narasumber lainnya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)

Selasa 24 April 2018 20:16 WIB
BRG Percepat Restorasi Lahan Gambut dengan Gandeng Para Dai
BRG Percepat Restorasi Lahan Gambut dengan Gandeng Para Dai
Banjarmasin, NU Online
Pada tahun 2015 lalu, kebakaran hebat melanda hutan Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lahan gambut yang mengering. Karena itu, Presiden Republik Indonesia mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada awal tahun 2016.

BRG terus mengupayakan pemulihan kembali lahan-lahan gambut yang mengering itu. Pembasahan dengan dibuatnya sumur bor dan kanal-kanal khusus merupakan beberapa langkah yang telah BRG lakukan.

Itu saja tidak cukup mengingat masyarakat juga perlu disadarkan. Melihat data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kalimantan, salah satu pulau yang perlu direstorasi lahan gambutnya, adalah muslim, maka BRG menggandeng para dai untuk menyosialisasikan restorasi itu.

Para dai dari berbagai provinsi di Pulau Kalimantan mengikuti kegiatan lokalatih peningkatan kapasitas dai restorasi gambut di hotel Royal Jelita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa-Jumat (24-27/4).

Deputi III BRG Myrna A Syafitri mengatakan bahwa restorasi merupakan perubahan yang mesti dilakukan dalam jangka panjang. Bukan hanya lahannya yang harus direstorasi, tetapi juga masyarakatnya perlu restorasi sosial.

Restorasi, menurutnya, tidak mengusir masyarakat. Justru, restorasi merupakan cara baru untuk memanfaatkan lahan gambut bersama masyarakat. Hal itu dilakukan karena ekosistem gambut saat ini dalam kondisi rusak.

“Cara memanfaatkannya perlu diubah,” katanya.

Oleh karenanya, ia tidak ingin terburu-buru. Keseimbangan juga penting dalam mengelola lahan gambut ini. Artinya, di samping memanfaatkan lahan tersebut, masyarakat juga mesti menjaganya. Karena, Indonesia, menurutnya, tengah ditunggu oleh masyarakat dunia dalam penjagaan lingkungannya.

“Yang penting kita tunjukkan perilaku baik dalam memelihara lingkungan,” katanya sesaat sebelum membuka secara resmi kegiatan lokalatih itu.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan KH Fadli Mansur berharap agar kegiatan ini dapat memberikan pembekalan kepada para dai terkait pengolahan lahan gambut tersebut.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa hasil ijtimak ulama terkait pembakaran hutan. Perilaku demikian, termasuk pembakaran lahan gambut, merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi. Hukumnya haram.

Kiai Fadli meminta agar para dai serius mengikuti kegiatan tersebut.

“Lahan gambut dapat terus dikelola sebaik mungkin,” ujarnya.

Restorasi tidak hanya pemulihan terhadap lingkungan, tetapi juga membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah Saut Nathan Samosir.

“BRG memberikan paket ekonomi. Ada percontohan peternakan itik di Barito Kuala,” ujarnya.

Selain peternakan itik, ada juga kolam ikan yang keduanya masing-masing bernilai 200 juta rupiah. Ada juga penanaman buah.

“Masyarakat bisa mandiri dengan hal itu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Sekretaris daertah Kalimantan Selatan H Abdul Haris Makki yang mewakili gubernur. Ia yakin dengan sinergitas BRG dengan dai akan mempercepat pemulihan gambut.

“Insyaallah kita akan lebih cepat memulihkan gambut,” ujarnya.

Ketua terpilih Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan itu berharap para dai dapat memberikan kontribusi dengan menyampaikan hasil dari lokalatih itu kepada masyarakat dengan bahasa agama yang mudah dipahami dan diterima. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Sabtu 21 April 2018 14:45 WIB
NU Gunakan 2 Pendekatan Bantu Korban Penggusuran Lahan di Pulau Taliabu
NU Gunakan 2 Pendekatan Bantu Korban Penggusuran Lahan di Pulau Taliabu
Ketua LPBH PBNU Royandi (tengah).
Pulau Taliabu, NU Online
Pertemuan antara Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) berjalan sekitar dua jam dan diikuti ratusan warga dari beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. 

Pada kesempatan tersebut, warga antusias mengikuti acara Sosialisasi dan Pendampingan Hukum yang diselenggarakan LPBH PBNU, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Rabu (18/4) lalu. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan dan keluhan warga atas persoalan yang menimpa dirinya terhadap keberadaan PT Adidaya Tangguh. 

Warga bersengketa dengan PT Adidaya Tangguh terkait lahan dan pohonnya yang digusur oleh perusahaan tersebut. Selain itu, masyarakat mengeluh atas beroperasinya perusahaan tambang yang dinilai merusak jalan dan gunung. 

Usai mendengar keluhan dari warga, Ketua LPBH PBNU Royandi Haical meminta kepada warga agar mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi. 

"Yang paling saya utamakan adalah hak atas tanah, seperti kalau tidak ada sertifikat berarti surat keterangan dari kelurahan, minimal ada secarik kertas bahwa itu tanah dia, kalau itu juga tidak ada, harus ada saksi bahwa itu tanahnya," ujarnya. 

Royandi memahami tentang persoalan jual-beli tanah di daerah-daerah terpencil yang kurang dilengkapi dengan data. Masyarakat di Pulau Taliabu, katanya, secara formalitas tidak memiliki bukti atas tanah. 

"Orang zaman dahulu kan kita jual-beli tanah itu ya sudah gpp, dan ini bukan Jakarta, ini Taliabu yang jangkauannya jauh dari Jakarta," terang Royandi.

Menurutnya, setelah data dan informasi terkumpul, ia akan berjuang dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan negosiasi, kedua proses hukum. 

Pendekatan negosiasi menjadi prioritas karena efisien. Sementara proses hukum akan berjalan panjang. "Kita melakukan gugatan, nanti kita menang, dia mengajukan banding, kita menang lagi, dia kasasi, kita menang lagi, dia PK (Peninjauan Kembali)," katanya. 

Namun, lanjutnya, jika pendekatan pertama gagal, maka dilakukan proses hukum. "Aspek pendekatan secara negosiasi, artinya win win solution, kalau seandainya itu kita mentok, baru menggunakan langkah hukum," pungkasnya. (Husni Sahal/Fathoni)