IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

TKI Nikah Sirri di Johor Bahru, Ini Dampaknya

Jumat 17 November 2017 12:30 WIB
TKI Nikah Sirri di Johor Bahru, Ini Dampaknya
Foto: Yallabok.com
Jakarta, NU Online
Salah satu penelitian yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia 2017 adalah tentang pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Johor Baru, Malaysia.

Peneliti pada Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenag, Zaenal Abidin mengatakan dari penelitian tersebut ditemukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melakukan nikah sirri, tanpa ada pencatatan oleh lembaga dengan jumlah relatif banyak.

Zaenal menjelaskan terdapat beberapa implikasi dari perkawinan yang tidak dicatat di Johor Bahru, Malaysia. Pertama, kata Zaenal, pasangan yang melakukan nikah sirri di Malaysia, kehidupannya akan merasa  was-was terkena razia polisi syariah atau pejabat negara Malaysia. 

“Kepada pelaku yang ditangkap akan kena hukuman denda dan dipenjara selama empat tahun,” katanya saat Seminar Hasil Penelitian Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri, awal November lalu, di Hotel Aryaduta, Jakarta. 

Kedua, anak-anak yang dilahirkan para TKI yang melakukan nikah sirri, katanya, tidak akan mempunyai identitas kewarganegaraan (stateless). Anak TKI hasil perkawinan sirri di Malaysia sebagian besar tidak bisa bersekolah walau sudah memasuki usia sekolah selama belum dipulangkan ke daerah asalanya di Indonesia.

Pada seminar tersebut juga disampaikan bahwa selain di Johor Bahru, juga dilakukan penelitian di Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong, Belanda, dan Arab Saudi. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

Baca Kajian Keagamaan lainnya DI SINI
Jumat 17 November 2017 17:0 WIB
Kasus Penyerangan Pastor di Gereja Santo Yosef Medan
Kasus Penyerangan Pastor di Gereja Santo Yosef Medan
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melakukan penelitian tentang apa yang sebetulnya terjadi pada acara Misa Kudus tahun 2016 lalu di Gereja Santo Yosef Medan. Kabar yang beredar adalah terjadi penyerangan oleh seorang pemuda kepada seorang pastor. Untuk mengetahui apa motif pelaku melakukan itu maka Kemenag mengadakan penelitian mendalam akan kasus tersebut.  

Adalah Ivan Armadi Hasugian seorang pemuda yang hendak melukai Pastor Albertus Pandiangan di Gereja Santo Yosef Medan saat acara Misa Kudus dua puluh delapan Agustus tahun lalu itu. Ivan duduk di baris ketujuh. Pada saat pembacaan Kitab Injil, tiba-tiba terdengar letupan dan percik api dari tas Ivan. Lalu kemudian ia maju ke depan dan mengacungkan kapak kepada sang pastor. Namun, sebelum ia beraksi jamaah gereja dengan cepat berhasil mengamankannya.    

Meski demikian, sang pastor mengalami luka-luka. Bukan disebabkan oleh Ivan, namun ketika sang pastor berlari ke arah umat –karena Ivan mengacungkan kapak, ia terjatuh dan mengenai sebuah kipas angin besar yang patah dan melukai tangannya. Dengan demikian, cidera yang dialami pastor bukan dikarenakan Ivan sebagaimana berita yang beredar di khalayak umum.

Akan tetapi menarik untuk ditelusuri siapa dan apa motif Ivan sehingga melakukan sesuatu yang membahayakan tersebut. Ivan adalah seorang pemuda yang belum genap berusia delapan belas tahun. Bapaknya Makmur Hasugian adalah seorang pengacara dan  ibunya Arista Purba adalah seorang PNS Dinas Kesehatan. 

Ia sekolah di SMA 04 Marisda Sipayung. Ia dikenal sebagai orang yang tertutup, introvert, dan tidak suka bergaul sebagaimana teman-temannya. Ia juga tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler meski ada kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Kerohaniawanan Islam (Rohis). 

Dari penuturan tim investigasi Densus 88 AKBP Kombes Wahyu, Ivan dikenal sangat intens ‘memainkan’ gawai pintarnya dan dunia internet. Ini menjadi pintu masuk berubahnya mind-set Ivan dari laiknya anak remaja biasa menjadi radikalis. Tapi Ivan belum menyampaikan apa motifnya melakukan penyerangan di gereja tersebut.

Temuan

Setelah dilakukan beberapa penyelidikan yang mendalam soal penyerangan di Gereja Santo Yosef Medan tersebut, maka Majelis-majelis Agama Sumut dan Kota Medan; Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut dan Kota Medan,Kanwil Kemenag; Badan Kesbangpolinmas menyepakati bahwa kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) atau bukan masalah keagamaan, tetapi murni tindak pidana kriminal yang menjadi urusan polisi.  

Kelompok masyarakat tersebut juga mengajak untuk saling menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah di Sumatera Utara, mendukung proses hukum setiap peristiwa yang mengganggu kerukunan umat beragama, serta bersepakat untuk menjaga kondusifitas antar umat beragama dan menolak radikalisme dan terorisme.

Walau sudah disepakati bahwa kasus penyerangan tersebut adalah tindak pidana kriminal yang seharusnya ditangani oleh polisi, namun kemudian kasus ini diserahkan kepada Densus 88. Artinya ada “pergeseran” isu dari kriminalitas biasa menjadi isu terorisme.  

Agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali maka semuanya –baik pemerintah maupun masyarakat- harus berperan aktif dalam mengawasi setiap gerak-gerik anaknya. Pertama, penyebaran ajaran-ajaran yang berbau SARA, hate speech, pornografi, terorisme dan lainnya di dunia maya harus ditindak tegas oleh pemerintah.

Kedua, Kanwil Kemenag harus proaktif dan peka terhadap maraknya kasus radikalisme di kalangan anak muda. Ketiga, pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk memasifkan kegiatan yang bersifat pencegahan radikalisme dan terorisme serta program deradikalisasi.

Keempat, Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang radikalisme agama dan pengaruh dunia maya dalam hal brain wash. Kelima, pemuka agama juga pro aktif mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme. Terakhir, orang tua harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. (A Muchlishon Rochmat)

Baca Kajian Keagamaan lainnya DI SINI
Rabu 15 November 2017 13:0 WIB
Studi Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Lima Negara (Bagian II-Habis)
Studi Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Lima Negara (Bagian II-Habis)
Pada tahun 2016 lalu Kementerian Agama melakukan penelitian tentang penanganan minoritas di lima negara yaitu India, Iran, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dipilihnya lima negara tersebut sebagai area kajian adalah karena kelima negara tersebut memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing baik dalam hal sistem ataupun kondisi sosial antara mayoritas dan minoritas agama. 


Konsep Kehidupan Kegamaan:

Definisi Agama

Setiap negara memiliki definisi yang berbeda soal agama sesuai dengan pemeluknya masing-masing. Muslim India mendefinisikan agama sebagai struktur Tuhan dan wahyu, penyampai pesan/rasul, kitab suci. Sedangkan dalam perspektif Hinduisme, Hindu sebagai agama dan sebagai kultur dominan di India. Adapun di Thailand. Di sana, pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pemeluk agama untuk mendefinisikan agamanya masing-masing asal tidak menentang dan membuat ontran-ontran di Thailand.

Pendirian Rumah Ibadah

Di India, pendirian rumah ibadah tidak diatur secara kaku dalam skala nasional mengingat India adalah negara federal yang memiliki kebijakan yang beragam antar satu negara bagian dengan yang lainnya. 

Di Thailand adalah salah satu negara yang cukup ‘unik’ dalam pendirian rumah ibadah. Penduduk Thailand beragama Buddha, namun ia tidak mengenal pembatasan pendirian rumah ibadah berdasarkan proporsi tertentu. Yakni mendirkan rumah ibadah di atas tanah yang bersertifikat warga Thailand. Meski demikian, ada beberapa wihara dan masjid yang dibangun di atas tanah kerajaan.

Sedangkan di Malaysia, pendirian rumah ibadah bisa dibilang cukup ketat dan cukup diskriminatif terhadap umat non-muslim. Ini diatur oleh pemerintah lokal. Misalnya rumah ibadah agama tertentu harus berjarak minimal 500 meter dari rumah ibadah agama lainnya, rumah ibadah non-muslim tidak boleh tinggi dari masjid dan dilarang menampakkan simbol-simbol agama. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial bagi non-muslim. Meski demikian, Pemerintah Malaysia memberikan dana bantuan kepada umat muslim dan juga non-muslim.

Di Iran, Masjid Sunni dan Syi’ah diperlakukan ‘berbeda.’ Operasional Masjid Sunni mulai dari air, listrik, dan bisyaroh imam ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan, Masjid Syi’ah imamnya tidak digaji oleh pemerintah karena mereka sudah mendapatkan gaji dari khumus. Meski mayoritas penduduknya Syi’ah, namun kelompok Sunni tidak mengalami kesulitan ketika hendak membangun masjid baru. Saat ini ada empat belas ribu masjid Sunni di seluruh wilayah Iran.

Penyiaran Agama dan Perayaan Hari Besar

India dikenal sebagai negera sekuler. Oleh karena itu, kehidupan keagamaan termasuk penyiaraan agama tidak diatur oleh Pemerintah India. Namun, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing soal penyiaran agama ini.

Thailand membebaskan penduduknya soal agama. Pemerintah tidak membatasi penyiaran agama dan hubungan antar satu agama dengan yang lainnya. Sedangkan Malaysia melarang umat agama non-Islam melakukan dakwah kepada kaum muslim. Akan tetapi, negara menjamin kebebasan merayakan hari besar keagamaan semua agama, bahkan negara menetapkan hari libur nasional terhadap perayaan hari besar agama agama.

Sama seperti Thailand, Iran juga membebaskan penduduknya untuk menyiarkan agamanya masing-masing. Tidak ada ketakutan adanya Kristenisasi, Yahudinisasi, atau Zoroasterisasi. Pun perayaan hari besar keagamaan tidak dibatasi negara karena berdasarkan agama. Semuanya dibebaskan untuk merayakan hari besar agamanya masing-masing dan bersatu dalam perayaan Nauruz, tahun baru kalender Persia.

Registrasi Agama dan Identitas

Tidak ada kolom agama dalam kartu identitas penduduk di India karena pemerintah tidak mengatur akan hal itu. Namun, masing-masing pemeluk agama mengekspresikan identitas agamanya di ruang publik tanpa ada gangguan dari yang lain. Di salah satu negara bagian, ada UU Anti Konversi yang melarang penduduknya untuk pindah agama.

Buddha, Islam, Protestan, Katholik, Hindu, dan Sikh adalah enam agama yang diakui Pemerintah Thailand. Setiap pemeluk agama wajib daftar pada rumah ibadat masing-masing agama.

Sedangkan di Filipina, registrasi agama diperlukan di beberapa sektor kehidupan seperti saat masuk sekolah. Filipina tidak mengenal pencantuman identitas agama pada KTP, SIM, dan Paspor. Begitu pun dengan Iran, ia tidak mengenal identitas pada kartu pengenal.

Perkawinan Beda Agama

Meski ada sebagian umat muslim yang ‘mengharamkan’ nikah agama, namun tidak reaksi yang signifikan terhadap praktik nikah agama di lima negara tersebut. Hanya di Iran pernikahan beda agama bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Majelis Agama

Kelima negara ini memiliki lembaga agama di tingkat nasional. Di Thailand, setiap agama memiliki majelis agama yang otonom tanpa campur tangan pemerintah. Di Malaysia, majelis agama Islam ada Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan di setiap negara negara bagian ada majelis agamanya masing-masing. Jawatan ini dan majelis agama Islam dalam institusi negara dan mendapat rekognisi dari negara untuk menjalankan syariat Islam dan mewadahi kegiatan-kegiatan keislaman di malaysia.  Lagi-lagi hal itu tidak terjadi kepada umat non-Islam. Mereka tidak mendapatkan rekognisi dari pemerintah.
Tidak ada majelis agama di Iran karena satu-satunya majelis Al Wilayatul Fakih telah menyatu dengan negara.

Pendidikan Agama

Bagi Pemerintah India, pendidikan agama adalah wilayah privat atau tanggungjawab kelompok agama itu sendiri. Namun, di sana ada lembaga pendidikan berbasis agama yang dibiayai oleh pemerintah seperti Aligarh Muslim University yang merupakan kelembagaan negara. Lainnya, lembaga pendidikan berbasiskan agama juga berdiri yang dibiayai oleh swasta atau yayasan berbasiskan agama masing masing.

Bantuan Luar Negeri

Negara-negara tersebut tidak secara tegas membatasi bantuan yang datang dari luar negeri. Akan tetapi, karena maraknya isu terorisme, perdagangan senjata, dan narkotika maka kontrol ketat terhadap pergerakan keuangan dan lintas manusia antarnegara cukup diperketat.

Dari sedikit uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa penanganan minoritas di lima negara tersebut bisa dibilang cukup baik meski dengan beberapa catatan. India melakukan politik afirmasi terhadap minoritas agama dan suku untuk memperkuat konsolidasi nasional. Maka dari itu, misalnya, dibangun lah institusi minoritas terutama dalam sektor pendidikan.

Thailand cukup dipusingkan dengan wilayah selatannya yang ingin memisahkan diri meski mereka sudah diberi kelonggaran-kelonggaran, hak-hak minoritas dijamin dan tidak dibatasi. Berbeda dengan India yang melakukan afirmasi terhadap minoritas, Malaysia melakukan politik afirmasi kepada mayoritas penduduk yaitu mayoritas muslim. Meski demikian, kebebasan agama selain Islam terjamin dan terlindungi.

Sama seperti Thailand, Filipina juga mengalami kendala politik yakni Moro dan Mindanau yang ingin memisahkan diri. Iran juga baik dalam menangani minoritas. Opini negatif terhadap Iran lebih banyak dibangun oleh mereka yang bermusuhan dengan Iran, mulai dari isu diskriminasi terhadap Sunni dan penindasan terhadap penganut Zoroaster dan Baha’i.

Masalah keagamaan masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing memiliki kendala dan solusinya sendiri. Tetapi ada satu hal yang sama, urusan agama ternyata tetap berhubungan dengan urusan negara. (A Muchlishon Rochmat)

Baca Kajian Keagamaan lainnya DI SINI
Senin 13 November 2017 23:0 WIB
Murid dari Bermacam Agama, Ini Pendidikan di SMK Bakti Pangkalpinang
Murid dari Bermacam Agama, Ini Pendidikan di SMK Bakti Pangkalpinang
Jakarta, NU Online
Jumlah peserta didiik di SMK Bakti Pangkalpinang, Bangka Belitung pada tahun 2015 sebanyak 657 orang, terdiri dari 299 laki-laki dan 358 perempuan. Masing-masing peserta didik memeluk salah satu dari enam agama yang saat itu diakui pemerintah RI.

Secara berurutan dari segi jumlah pemeluk agama adalah pemeluk agama Buddha berjumlah 233 orang (35,46 %), pemeluk  agama Konghucu 130 (19,79 %), pemeluk  agama Kristen 114 orang (17,35  %), pemeluk  agama Katholik 103 orang (15,68 %), pemeluk  agama Islam  76 orang (11,56 %), dan pemeluk  agama Hindu satu orang ( 0,15 %).

Berdasarkan penelitian Balitbang Diklat Kemenag, diketahui layanan pendidikan agama di SMK Bakti Pangkalpinang, Bangka Belitung yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur mencakup Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katholik, dan Pendidikan Agama Islam. 

Sementara itu, Pendidikan Agama Konghucu dan Pendidikan Agama Hindu tidak disediakan di sekolah ini. Peserta didik yang beragama Konghucu mengikuti Pendidikan Agama Katolik dan Buddha. Sedangkan peserta didik yang beragama Hindu mengikuti Pendidikan Agama Buddha. 

Namun, kadang-kadang peserta didik yang beragama Hindu mengikuti kegiatan keagamaan di pura untuk belajar kepada tokoh agama Hindu. Guru Pendidikan Agama di sekolah ini berjumlah sebelas orang; terdiri dari dua guru Pendidikan Agama Islam, dan masing-masing tiga guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Katholik, serta guru pendidikan agama Buddha. Tidak terdapat guru Pendidikan Agama Konghucu dan Hindu di sekolah ini.  

Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada jam efektif sebagaimana jadwal pelajaran pada umumnya. Pendidikan Agama Kristen, Katholik, dan Buddha dilaksanakan setiap Jumat siang di luar jam pelajaran sebagaimana jadwal pelajaran lainnya. Tempat ibadah yang ada berupa musala terletak di dalam kompleks sekolah. Buku pelajaran Pendidikan Agama untuk pegangan siswa dirasakan masih sangat kurang. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

Baca Kajian Keagamaan lainnya DI SINI