IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Robert Hefner: Indonesia Beri Pelajaran Baik soal Kehidupan Beragama

Rabu 5 Oktober 2016 14:0 WIB
Share:
Robert Hefner: Indonesia Beri Pelajaran Baik soal Kehidupan Beragama
Prof Robert W. Hefner
Jakarta, NU Online
Indonesia bukan hanya menerapkan sistem demokrasi, tetapi juga mampu menerapkannya dengan baik terutama dalam kehidupan umat beragama. Dalam hal inilah negara Barat dan negara-negara muslim harus belajar kepada Indonesia karena negara ini jelas-jelas memberikan pelajaran yang baik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof Robert W. Hefner, Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs in the Pardee School of Global Studies Boston University, USA dalam Diskusi Pra-Simposium Internasional Kehidupan Keagamaan (International Symposium on Religious Life), Selasa (4/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.

Dalam diskusi bertajuk Definisi Agama di Indonesia: Rekognisi, Proteksi, dan Kepastian Hukum ini, penulis buku Geger Tengger ini secara jelas mengatakan bahwa negara Barat terkadang sombong untuk mengambil pelajaran dari negara-negara yang berhasil mengelola kehidupan beragama seperti Indonesia.

“Indonesia adalah negara demokratis yang berhasil menjalankan hak-hak kewarganegaraan dengan baik. Bahkan bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi negara-negara Barat yang kadang-kadang cenderung sombong. Seolah-olah mereka tidak perlu belajar dari negara-negara lain. Dalam hal inilah saya kira Indonesia banyak memberi pelajaran yang baik,” jelas Hefner, Indonesianis yang fasih berbahasa Indonesia dan Jawa ini.

Peneliti yang sudah malang melintang selama 30 tahun meneliti tentang Indonesia ini mengungkapkan, memang di seluruh negara demokrasi di dunia belum ada bentuk atau formula khusus dalam pengelolaan kehidupan beragama. Bahkan menurutnya, di Barat justru sikap Islamofobia masih terus menggelayuti sebagian orang dan kelompok. 

Hefner menyarankan bahwa formula dan definisi agama harus tetap mempertimbangkan pluralitas masyarakat di suatu negara. Karena menurut UU di Indonesia, semua warga negara mempunyai hak bersyarikat dan berkumpul sehingga mampu mewujudkan harmoni. Di sinilah, berbagai perbedaan justru mampu menyatukan bangsa Indonesia secara demokratis dan damai.

“Menurut saya, realitas kehidupan beragama terjamin di dalam UUD 1945, tetapi terkait dengan definisi agama, hal ini menjadi persoalan yang sangat sensitif. Jangan sampai definisi agama menjadi hambatan untuk diskusi lebih lanjut. Bahkan isu yang paling mendasar adalah bagaimana melindungi masyarakat dan hak-hak mereka sebagai warga negara agar Indonesia tetap bersatu dan menjalankan demokrasi dengan baik,” papar Hefner.

Dalam diskusi pra simposium ini, Balitbang dan Diklat Kemenag juga menghadirkan mantan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Kepala Balitbang dan Diklat Abdurrahman Mas’ud, dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU yang juga Redaktur Majalah GATRA Asrori S. Karni. 

Kegiatan Simposium sendiri dibuka Rabu (5/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar seperti Robert W. Hefner (Boston University, USA), Gamal Farouq Jibril (Al-Azhar University Cairo, Mesir), Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Simposium ini bertajuk Managing Diversity, Fostering Harmony. 

Selain itu juga digelar diskusi yang akan diisi oleh Ahmad Najib Burhani (LIPI), Syafiq Hasyim (ICIP-PBNU), R. Alpha Amirrachman (CDCC-PP Muhammadiyah), Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center UI), Muhammad Adlin Sila (CDRL-MORA), dan Alimatul Qibtiyah (PSW UIN Yogyakarta). (Fathoni)

Rabu 5 Oktober 2016 18:45 WIB
150 Peneliti dan Tokoh Agama Ikuti Simposium Internasional Kemenag
150 Peneliti dan Tokoh Agama Ikuti Simposium Internasional Kemenag
Suasana pembukaan simposium.
Jakarta, NU Online
Simposium internasional kehidupan keagamaan (International Symposium on Religious Life) bertajuk Managing Diversity, Fostering Harmony resmi dibuka oleh Kementerian Agama, Rabu (5/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Simposium yang diselenggarakan oleh Balitbang dan Diklat Kemenag RI ini menghadirkan 150 peserta yang merupakan peneliti tokoh agama dari dalam dan luar negeri, seperti Mesir, Hongkong, Singapura, Malayisa, Brunei, AS, Belanda, Jerman, dan negara lainnya.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa simposium internasional ini merupakan wahana penting bagi para akademisi, peneliti, dan tokoh agama untuk bertemu dan saling bertukar informasi mengenai hasil penelitian terbaru dan kemungkinan bekerja sama untuk melakukan penelitian terkait kehidupan keagamaan.

“Bagi Kemenag, simposium ini nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada kami dalam melaksanakan visi negara untuk memperteguh kebhinnekaan Indonesia,” ujar Menag.

Menag menyadari betul ketika sebuah negara atau komunitas terisi orang-orang dengan tingkat keberagaman yang tinggi, maka paling sulit adalah menyamakan persepsi dan mencapai konsensus atas suatu nilai dan kepentingan tertentu.

“Negara menjamin kebebasan setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Hanya, kebebasan itu tetap dibatasi dalam kerangka menjaga harmoni. Karenanya, hubungan antarumat beragama diatur dalam regulasi tersendiri,” terang Menag.

Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Abdurrahman Mas’ud mengungkapkan bahwa pertemuan internasional ini juga nantinya diarahkan pada pembentukan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) dengan mendefinisikan agama secara regulatif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan umat bergama di Indonesia.

“Para narasumber nantinya akan memberikan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi ini (RUU PUB, red) sehingga tergetnya akhir tahun sudah dibahas di DPR,” jelas Abdurrahman Mas’ud. 

Ini merupakan langkah Kementerian Agama dalam menganggapi sering terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Sehingga menurut Ma’sud, kriteria agama atau keyakinan seperti apa di luar 6 agama yang selama ini diakui negara yang perlu didefinisikan. 

Karena terminologi agama yang tidak diakui berdampak diskriminatif terhadap hak-hak warga negara yang masih memegang teguh agama-agama lokal ketika hendak mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pencatatan sipil dan masalah-masalah administratif lainnya.

Kegiatan Simposium internasional ini akan berlangsung 3 hari, Rabu-Jumat (5-7/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar seperti Robert W. Hefner (Boston University, USA), Gamal Farouq Jibril (Al-Azhar University Cairo, Mesir), Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 

Selain itu juga digelar diskusi yang akan diisi oleh Ahmad Najib Burhani (LIPI), Syafiq Hasyim (ICIP-PBNU), R. Alpha Amirrachman (CDCC-PP Muhammadiyah), Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center UI), Muhammad Adlin Sila (CDRL-MORA), dan Alimatul Qibtiyah (PSW UIN Yogyakarta). (Fathoni)  

Selasa 4 Oktober 2016 17:41 WIB
Balitbang Kemenag Gelar Simposium Internasional Kehidupan Keagamaan
Balitbang Kemenag Gelar Simposium Internasional Kehidupan Keagamaan
Kiri ke kanan: Asrori S. Karni, Abdurrahman Mas'ud, dan Robert W. Hefner.
Jakarta, NU Online
Kehidupan keagamaan yang semakin kompleks dan kerap memunculkan sikap intoleransi membuat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama RI terus melakukan berbagai langkah agar kehidupan umat beragama berjalan harmonis di tengah perbedaan. 

Untuk tujuan itu, Balitbang Kemenag mengadakan Simposium International Kehidupan Keagamaan (International Symposium on Religious Life) bertajuk "Managing Diversity, Fostering Harmony", Rabu-Kamis (5-7/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan Tokoh Agama dan intelektual dari berbagai mancanegara diantaranya, Amerika Serikat, Hongkong, Brunei, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya.

Sebelum acara pembukaan, Balitbang terlebih dahulu menggelar Pra-Simposium di hotel tersebut, Selasa (4/10). Dalam kegiatan pra simposium ini, Balitbang menghadirkan mantan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Guru Besar Boston University USA Robert W. Hefner, Kepala Balitbang Kemenag Abdurrahman Mas’ud, dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU yang juga Jurnalis senior GATRA Asrori S. Karni.

Diskusi pra simposium ini mengangkat tema “Definisi Agama di Indonesia: Rekognisi, Proteksi, dan Kepastian Hukum". Berbagai kekerasan yang kerap muncul mengatasnamakan agama membuat Balitbang kembali berupaya merumuskan definisi agama secara komprehensif dari berbagai aspek.

Menurut Abdurrahman Mas’ud, kekerasan agama juga kerap diakibatkan Islamofobia yang hingga kini terus menggelayuti sebagian umat beragama di dunia sebagai dampak radikalisme global. Rasa kekhawatiran atau ketakutan ini juga sebetulnya ada pada diri umat Islam terhadap kaum Barat sehingga seolah menimbulkan konflik yang tidak pernah ada ujung pangkalnya.

“Kita harus jujur bahwa westernphobia juga menginggapi umat Islam sehingga menjadi agenda penting untuk diselesaikan,” ujar Abdurrahman Mas’ud.

Diskusi ini kembali menegaskan bahwa regulasi perlindungan umat beragama mempunyai posisi yang sangat penting untuk mewujudkan harmoni. Sebab di Indonesia sendiri selain mempunyai agama-agama yang resmi diakui negara, juga memiliki berbagai macam masyarakat adat yang masih memegang teguh keyakinan nenek moyang. Di titik inilah penegasan definisi agama menjadi persoalan yang sangat penting.

Kegiatan Simposium internasional ini akan dibuka Rabu (5/10) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pakar seperti Robert W. Hefner (Boston University, USA), Gamal Farouq Jibril (Al-Azhar University Cairo, Mesir), Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 

Selain itu juga digelar diskusi yang akan diisi oleh Ahmad Najib Burhani (LIPI), Syafiq Hasyim (ICIP-PBNU), R. Alpha Amirrachman (CDCC-PP Muhammadiyah), Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center UI), Muhammad Adlin Sila (CDRL-MORA), dan Alimatul Qibtiyah (PSW UIN Yogyakarta). (Fathoni)  

Rabu 7 September 2016 5:2 WIB
Balitbang Kemenag Siapkan Kerjasama Riset dengan Kampus Lebanon
Balitbang Kemenag Siapkan Kerjasama Riset dengan Kampus Lebanon

Jakarta, NU Online

Kepala Badan Litbang dan Diklat (Kabalitbangdiklat) Kemenag RI Abdurrahman Mas'ud menerima kunjungan tamu Lebanon, Syekh Sa’ad al-Ajouz, Selasa (6/9) siang. Mas'ud memperoleh kehormatan menerim tamu Ketua Dewan Urusan Hubungan Luar Negeri di Global University Beirut, Lebanon.

Indonesia dan Lebanon, kata Mas’ud, sama-sama menghadapi persoalan pemahaman tatharrruf radikalisme. Padahal role model dunia Islam Nabi Muhammad adalah pemimpin yang humanis dan pluralis. “Kami di Kemenag, khususnya di Balitbang Diklat memiliki banyak fokus program meng-counter radikalisme. Contoh  Sekarang ini lagi disiapkan Halaqah Ulama Internasional,” ungkapnya juga dalam konteks mempromosikan pikira-pikiran moderat.

Dalam perspektif historis di Jawa, lanjut Mas’ud, terkenal para Walisongo sebagai mujahidun dan pendakwah rahmatan lil alamin. Di Kudus, misalnya, betapa bijaknya pendiri kota Kudus, yakni Sunan Kudus, untuk menghormati ajaran Hindu yaitu tidak memotong sapi hingga sekarang masih bisa ditemukan padahal itu dihalalkan dalam Islam. “Ini dalam rangka menghormati pihak lain dan hidup harmoni,” tandasnya.

Mas'ud menambahkan, menara Masjid Kudus juga dijaga hingga sekarang sebagai simbol hubungan antar peradaban. “Kalau saya simpulkan bahwa guru kami umat Islam Indonesia itu Rasulullah sebagai uswah hasanah. Tak hanya bagi kami, tapi juga umat Islam sedunia. Tapi bagi kami umat Islam Indonesia ada kelanjutannya. Jadi tidak langsung Nabi Muhammad tapi ada continuation mata rantai,” ujarnya.

Setelah Rasulullah, lanjut Mas’ud, ada para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in. Lalu ada ulama salaf (madzahib al-arba’ah). “Jadi, setelah Rasulullah, ada Walisongo. Mereka ini sebagai another qibla bagi bagi umat Islam Indonesia. Dari Walisongo lalu dilanjutkan para ulama Nusantara yang memiliki karya kitab luar biasa. Model uswah hasanah yang luar biasa inilah yang terlembaga dalam dunia pesantren,” tandasnya.

Menurut dia, merekalah yang disebut ulama Nusantara. “Kiblatnya tetap Nabi Muhammad. Tapi kita juga mempunyai kiblat berikutnya, yakni Walisongo. Mereka mengajarkan kebijakan dan kebajikan. Inilah yang tidak dimiliki negara lain,” ujar Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam alumni UCLA AS ini 

Mas'ud menambahkan, tentang keislaman di Lebanon pihaknya juga memiliki kesepahaman pemikiran tentang Islam Rahmatan lil ‘Alamin. “Kami bersyukur karena pihak luar sering  menyebut Muslim Indonesis sebagai The Smiling Islam, atau Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Selain itu Muslim mainstream konsisten memperjuangkan NKRI kami serta memperteguh kearifan lokal,” ujarnya.

Senada dengan Mas'ud, Syekh asal Lebanon mengatakan bahwa dulu Rasulullah juga memerangi pihak-pihak yang salah paham. Namun dengan cara-cara persuasif dan mengedepankan kedamaian, bukan kekerasan.

“Kaum Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai kaum Muslim mayoritas yang membawa peradaban Islam dari generasi ke generasi. Islam adalah agama moderat, bukan agama radikal,” ujar Syekh Sa’ad.

Syekh asal Lebanon ini menambahkan, kaum radikal membawa paham mereka ke seluruh dunia dengan nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat wajib mengingatkan mereka tentang bahaya paham radikal.

Di Beirut, lanjut Sa’ad, ada orang yang membajak karya ulama lalu diganti dengan ideologi radikal. Pihaknya merasa perlu melakukan tashih. Jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat pembaca bisa tersesat lantaran ajaran tersebut.

Kerjasama antarlembaga

Syekh Sa’ad yang didampingi Lukman Hakim Syarwi, penerjemah yang juga mahasiswa S2 asal Indonesia di Lebanon, menyatakan berharap adanya kerja sama antara kedua belah pihak di bidang penanggulangan paham ekstrim tersebut.

Abdurrahman Mas’ud pun sepakat untuk bekerjasama dengan peneliti dan akademisi dari kampus Global University Beirut.

“Kapan aja nanti segera kami tindak lanjuti. Banyak yang bisa dikerjasamakan. Ini serius. Apalagi kami sudah punya lembaga yaitu Pusat Kajian Islam Internasional,” tandas Mas’ud usai pertemuan.

Sementara itu, Lukman Hakim Syarwi selaku penerjemah ketika dimintai keterangan mengungkapkan kegembiraannya bisa menjembatani pertemuan tersebut. “Saya melihat ada hal baik yang bisa dikerjasamakan antara Kepala Balitbang dan  Diklat Prof Abdurrahman Mas’ud dengan Syekh Sa’ad selaku dewan urusan hubungan luar negeri di Global University,” ujarnya.

Dari situ, lanjut Lukman, ia ingin menemukan kedua belah pihak. “Semua demi kebaikan umat. Dan memang, beliau maunya saya dampingi selaku guide dan penerjemah selama di Indonesia. 

Dalam menyambut tamu dari mancanegara tersebut, Mas’ud didampingi Kabid Litbang Pendidikan Formal Nuruddin dan Abdullah Syarwani, mantan Duta Besar RI untuk Lebanon. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)