Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download

Pemerintah Revisi Libur Nasional, dari Tahun Baru Muharram hingga Peniadaan Cuti Natal

Pemerintah Revisi Libur Nasional, dari Tahun Baru Muharram hingga Peniadaan Cuti Natal
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor menandatangani SKB Hari Libur Nasional. (Foto: Biro Humas Kemnaker)
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor menandatangani SKB Hari Libur Nasional. (Foto: Biro Humas Kemnaker)

Jakarta, NU Online
Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

 

“Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (18/6).

 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup:

  • Hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021.
  • Hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021.
  • Pemerintah meniadakan libur cuti bersama Hari Natal 2021.

 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," Muhadjir Effendy.

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu.

 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida.

 

Posisi Bawah | Youtube NU Online