Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Pencegahan Stunting Harus Jadi Prioritas Meski Pandemi

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Pencegahan Stunting Harus Jadi Prioritas Meski Pandemi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB​​​​​​​ Nihayatul Wafiroh. (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB​​​​​​​ Nihayatul Wafiroh. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh mengingatkan tentang efek samping pernikahan dini yakni dapat menyebabkan stunting (kurang gizi) pada bayi. Menurutnya, stunting harus tetap diprioritaskan meski pandemi Covid-19 masih merebak.


Menurutnya, stunting disebabkan karena pada saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja belum memiliki kematangan secara psikologis. Selain itu, belum juga punya pengetahuan cukup tentang kehamilan dan pola asuh anak yang baik.


“Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya,” jelas Ninik, sapaan akrabnya dikutip dari pkb.id, Selasa (8/6).


Ninik juga mengingatkan bahwa masalah kekerdilan akibat stunting dapat menyebabkan perkembangan otak sang anak tidak maksimal. Dijelaskan, stunting merupakan indikator kekurangan energi dan protein dalam waktu lama atau malnutrisi kronik. Sementara kekerdilan paling umum terjadi dalam rentang usia 0-2 tahun.


“Rentang usia itu adalah periode penting karena otak sedang berkembang secara pesat sehingga kalau anak stunting dipastikan perkembangan otaknya juga tidak maksimal sehingga anak harus sembuh dari stunting,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini.


Di samping itu, ia berharap agar program pencegahan stunting harus tetap menjadi prioritas meski di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut diakuinya sedang diupayakan FPKB untuk mendorong agar isu stunting tidak tenggelam karena Covid-19.


“Program pencegahan stunting jangan sampai menurun. Optimalisasi posyandu, penggunaan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dan cakupan pelayanan imunisasi dasar harus terus diintensifkan,” harap Ketua Bidang Kesehatan dan Penguatan Inklusi Disabilitas DPP PKB ini.


Menurut Ninik, langkah itu penting dilakukan masyarakat sebagai upaya awal mendukung upaya pencegahan kekerdilan. Ia menegaskan, sekalipun saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia tengah disibukkan karena Covid-19, tetapi pemantauan tumbuh dan kembang anak tetap wajib dilaksanakan.


“Meskipun saat ini sedang kondisi pandemi Covid-19 tapi pemantauan tumbuh dan kembang anak tetap wajib dilaksanakan,” tegas Ninik.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online