Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini. (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini menyebut, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak populer secara politik. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.


Anggia pun memastikan bahwa Komisi IV DPR sepakat untuk tidak menyetujui rencana impor satu juta ton beras yang dilaksanakan atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Thailand. Ia menilai bahwa wacana impor beras tersebut telah menimbulkan banyak polemik di masyarakat. 


“Di tengah memasuki masa panen raya seharusnya masyarakat dapat menikmati pangan hasil pertanian dalam negeri, bukan malah dibanjiri dengan impor pangan,” ujar Anggia dikutip NU Online dari dpr.go.id.


“Jadi, kalau untuk isu impor satu juta ton beras, kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal itu. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya, perlu dievaluasi untuk impor beras. Kita di Komisi IV menolak itu,” tegas Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.


Saat ini, data status ketahanan pangan Indonesia pun tengah meningkat. Dengan demikian, terdapat optimisme bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki ketahanan pangan yang prima. Komisi IV DPR pun akan membuktikannya dengan melakukan inspeksi lapangan.


“Kita memastikan, stok pangan aman. Kita menolak (impor). Stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur. Jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita,” imbuhnya.


Lebih lanjut, Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk memiliki upaya agar produksi dalam negeri bisa lebih maksimal. Sebab, punya potensi yang sangat besar. Anggia tidak ingin kekayaan Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh asing sebagai pasar potensial.


“Akibatnya (impor beras) akan dapat menyengsarakan rakyat. Menurut saya, negara harus punya upaya bagaimana produksi dalam negeri itu bisa lebih maksimal, karena kita punya potensi yang besar sekali untuk bisa menghasilkan produksi yang memang kita konsumsi sendiri,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI itu.


“Jadi Indonesia ini kan banyak sekali penduduknya (huge number) gitu. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk luar negeri,” tutur perempuan yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama ini. 


Data ketersediaan pangan Kementerian Pertanian


Dikutip dari Tempo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok pada periode Januari-Mei 2021. Disebutkan bahwa neraca pangan pokok, terutama untuk komoditas beras masih dalam keadaan cukup. 


Tercatat, stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sedangkan perkiraan produksi dalam negeri sebanyak 17,51 ton. Dengan demikian, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton. Adapun perkiraan kebutuhan, sebesar 12,33 juta ton. Lalu muncul angka surplus sebanyak 12,56 juta ton.


Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah impor beras diperlukan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. Impor tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memastikan penyediaan beras sebesar 1 hingga 1,5 juta ton.


Lalu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, impor beras tidak akan menghancurkan harga di tingkat petani. Kebijakan tersebut justru bertujuan untuk menjaga stok dan menstabilkan harga beras. 


Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mengatakan impor beras 1 juta ton di 2021 tidak akan menghancurkan harga di tingkat petani. Dia memastikan bahwa kebijakan itu bertujuan menjaga stok dan menstabilkan harga beras.


“Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya,” kata Mendag dalam konferensi pers, 15 Maret lalu.  


Mendag menyebutkan bahwa pemerintah saat ini memerlukan cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Sebagai cadangan, menurutnya, beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya. Namun untuk menstabilkan harga ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos atau operasi pasar. 


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online