Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download

Pilkada di Tengah Pandemi dan Upaya BRG Restorasi Ekosistem Gambut Indonesia

Pilkada di Tengah Pandemi dan Upaya BRG Restorasi Ekosistem Gambut Indonesia
eputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan pada Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Dr Myrna A Safitri mengatakan, krisis ekologi banyak disebabkan oleh masalah-masalah kelembagaan.  (Foto: BRG)
eputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan pada Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Dr Myrna A Safitri mengatakan, krisis ekologi banyak disebabkan oleh masalah-masalah kelembagaan.  (Foto: BRG)

Jakarta, NU Online
Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sebagian aktivis lingkungan. Sebut saja Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai Pilkada di 270 daerah tahun ini berpotensi menambah kasus baru angka Covid-19 di Indonesia dan tidak selayaknya digelar.  

 

Meski begitu, pemerintah tetap memutuskan untuk melaksanakan Pilkada Serentak dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 


Berbeda dengan sikap Walhi, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mempersilkan Pilkada dilaksanakan. Menurutnay hal yang paling penting, kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan yang telah menyebabkan bencana di mana-mana harus menjadi isu calon kepala daerah yang sedang berhelat untuk dimasukan ke dalam visi misi. 


Komitmen itu katanya harus dilakukan agar persoalan lingkungan di setiap daerah tersebut dapat terurai dengan baik.  Dia tidak ingin indikasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam melemah seperti pada Pemilu tahun 2019 lalu. 


Menanggapi diskursus ini, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan pada Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Dr Myrna A Safitri mengatakan, krisis ekologi banyak disebabkan oleh masalah-masalah kelembagaan. 


Kata dia, masalah kelembagaan tersebut misalnya kebijakan ekonomi yang eksploitatif, sektoral, dan tidak partisipatif. Tidak hanya itu, Dr Myrna menegaskan, persoalan yang juga mempengaruhi memburuknya kondisi ekologi yakni hak penguasaan sumberdaya alam oleh negara dan praktik KKN.


"Selanjutnya, ketidakseimbangan relasi kuasa (unequal power relations) antara aktor lokal, nasional, regional, dan internasional dalam akses terhadap sumber-sumber alam-lingkungan hidup," kata Myrna pada diskusi bertajuk Lingkungan Lestari diantara Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancaman Covid-19, dan Pilkada Serentak yang diselenggarakan Golongan Hutan, Sabtu (7/11).


Myrna menuturkan, perubahan kepemipinan politik memang mempengaruhi perubahan ekologi dan kebijakan lingkungan. Salah satu upayanya adalah masyarakat dan pemerintah bersinergi memperkuat komitmen dalam mewujudkan ekologi yang sehat salah satunya dengan merestorasi ekosistem gambut di tujuh daerah di Indonesia. 


"BRG bekerja di berbagai tingkat dan arena untuk memastikan restorasi gambut dapat berjalan dengan baik dan efektif didukung oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Pemda. Pelaksanaan Restorasi Gambut juga dilakukan melalui mekanisme tugas pembantuan," tuturnya. 

 


Menurut Myrna, Pilkada pun menjadi sesuatu yang penting bagi keberlanjutan Restorasi Gambut. Pilkada katanya berguna untuk memastikan urusan konkuren di ekosistem gambut berjalan sesuai dengan prinsip pemulihan lingkungan.


Selanjutnya, selama pandemi ini, BRG RI telah melakukan kerja-kerja nyata untuk memulihkan ekosistem gambut di Indonesia. Kerja-kerja nyata tersebut diintensifkan BRG melalui kegiatan Sekolah Lapang Petani Gambut (SLPG). 


"SLPG sebagai bagian solusi permanen pencegahan kebakaran lahan gambut di tingkat tapak, sudah ada ribuan kader SLPG yang ikut berperang memulihkan ekosistem gambut,"  ujarnya. 


Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan

BNI Mobile