Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download

Wakil Ketua DPR RI: Pengentasan Kemiskinan Tidak Bisa Dilakukan Parsial

Wakil Ketua DPR RI: Pengentasan Kemiskinan Tidak Bisa Dilakukan Parsial
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri mengingat berkaitan langsung dengan seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis, terlebih di masa pandemi seperti ini yang berubah. 


Dari hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial Abdul Muhaimin Iskandar meyakinkan kepada negara bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam.


“Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional bertajuk “Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global” yang disiarkan secara virtual, Senin (12/10/2020).


Pria yang akrab disapa Gus Ami itu mengatakan, peran dan posisi partai politik sangat krusial sebagai suatu kelompok yang memiliki pengaruh dalam mengintervensi kebijakan publik. Ia meyakini tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali tidak dikelola dengan baik.


“Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.


Menurutnya, partai politik bisa menjadi pemimpin yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.


“Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik,” katanya.


Sebagai salah satu pilar demokrasi, katanya, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar dapat merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan.


“Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan,” jelasnya.


Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), ia menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di seluruh dunia mencapai 1,1 miliar orang akibat pandemi Covid-19. Bahkan, 395 juta di antaranya diprediksi akan terjerumus ke jurang kemiskinan ekstrem.


“Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya,” katanya.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad

BNI Mobile