Home Balitbang Kemenag Diktis Lingkungan Ketenagakerjaan Pertanian Parlemen Video Foto Download
PARLEMENTARIA

Wakil Ketua DPR RI: Perlu Inovasi dalam Penyerapan Anggaran

Wakil Ketua DPR RI: Perlu Inovasi dalam Penyerapan Anggaran
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa mekanisme penyerapan anggaran perlu dilakukan secara fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis.


”Perlu ada inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran," katanya pada Selasa (4/8) sebagaimana dirilis di situs web resmi DPR RI.


Teknologi yang sedemikian cepat berkembang juga, menurutnya, perlu dioptimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah guna mempercepat proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

 

"Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan," lanjutnya.


Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menegaskan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah harus diarahkan pada ketahanan, kedaulatan pangan, dan penguatan pertanian. Pendampingan industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus menjadi targetnya.


Hal yang tak kalah penting, menurutnya, Pemerintah juga harus melakukan konsolidasi data. Sebab, program-program penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kelengkapan data, sehingga tepat sasaran dan tepat pembelanjaan.


“Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah atau data penerima bantuan di masing-masing kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, harus segera disinkronkan,” ujar Ketua Tim Pengawas Covid-19 itu.


Di samping itu, pria yang akrab disapa Gus Ami itu juga mengingatkan kepada Pemerintah dan jajaran pemangku kebijakan bahwa pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran Covid-19 tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.


“Pemerintah Daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad

BNI Mobile