IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Praktik Kerja Pertanian Santri Darul Fallah Bogor

Ahad 6 Oktober 2019 17:15 WIB
Praktik Kerja Pertanian Santri Darul Fallah Bogor
Para santri melakukan praktik pertanian (Foto: Dokumen Pesantren Darul Fallah Bogor)
Usai mempelajari teori pertanian dan mempraktikannya di pesantren, keahlian para santri Darul Fallah Ciampea, Bogor, Jawa Barat, kian diasah saat magang. Melalui magang, para santri diberikan pengalaman langsung mempraktikkan bekal ilmu pertanian yang diperoleh di pesantren pada berbagai unit usaha.
 
"Praktik magang ini dilakukan saat masuk masa liburan semester genap, yaitu ketika umumnya santri menikmati liburan sekolah, seluruh santri kelas XI pada Madrasah Aliyah Terpadu justru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan praktik magang," demikian Nunu Ahmad An-Nahidl, dalam buku Top 10 Ekosantri Pionir Kemandirian Pesantren.
 
Dalam buku terbitan Puslitbang Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2017, Nunu mengungkapkan magang difokuskan terutama yang berhubungan dengan bidang pertanian secara luas. Praktik magang sejatinya dilaksanakan di kelas XII. Namun, karena santri kelas XII akan sibuk dengan persiapan Ujian Nasional (UN), maka kegiatan santri tersebut akhirnya dilakukan di kelas XI. Bahkan, praktik magang ini menjadi prasyarat kenaikan santri dari kelas XI ke kelas XII. Sebagus apapun nilai raport santri di kelas XI, dia tidak akan bisa naik ke kelas XII jika santri tersebut belum mengikuti praktik magang. 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan santri saat magang hendak dilakukan. Santri kelas XI diberikan sebuah formulir isian oleh pihak pesantren. Di dalam lembar tersebut, tergambar sebuah rencana kerja praktik magang. Terutama terkait dengan jenis komoditas dimana santri diberikan kebebasan untuk memilih satu dari tiga alternatif jenis komoditas yang akan ditekuni.
 
"Sebelumnya, formulir tersebut harus dibawa pulang ke rumah untuk didiskusikan dengan orang tua masing­masing santri. Atas persetujuan orang tua pula santri menetapkan satu dari tiga pilihan yang ada. Bukti persetujuan orang tua diberikan dengan menandatangani formulir tersebut," tulis Nunu yang menulis berdasarkan penelitian langsung di Pesantren Darul Fallah Bogor.
 
Dengan adanya bukti persetujuan orang tua, pesantren memandang penting dilakukannya komunikasi antara santri dengan orang tua. Harapan orang tua terhadap perkembangan kehidupan dan masa depan si anak amat tinggi. Peran orang tua tidak saja dalam hal pembiayaan pendidikan anak. Mereka bahkan ikut merencanakan, mengarahkan dan mengawal rencana masa depan yang akan diraih anaknya.
 
Dalam kegiatan praktik magang pun, persetujuan orang tua menjadi keharusan. Apalagi seluruh biaya praktik magang ditanggung sendiri oleh santri, sejak perencanaan penyiapkan bahan penulisan paper praktik pra magang, biaya teknis saat magang selama satu bulan, hingga penulisan laporan dan presentasinya di depan tim penilai. 
 
Nunu juga menyebutkan biaya praktik magang terhitung sebagai biaya tertinggi dari seluruh komponen biaya operasional selama santri menempuh pendidikan di Pesantren Pertanian Darul Fallah. Pentingnya komunikasi santri dengan orang tua saat menentukan pilihan komoditas terlihat pada contoh kasus yang pernah terjadi pada seorang santri Pesantren Pertanian Darul Fallah era 90-an. Ada orang tua yang berharap agar anaknya mengikuti praktik magang dalam bidang usaha perikanan. Alasannya karena potensi perikanan cukup menjanjikan di desa tempatnya tinggal. Diharapkan jika suatu saat nanti si anak telah menamatkan pendidikannya di pesantren, maka ia akan mengembangkan usaha perikanan itu. 
 
Tampaknya, si anak tidak konsultasi lagi dengan orang tuanya dan memilih kerja magang dalam bidang perdagangan. Anak tersebut memilih sebuah usaha pakaian di Pasar Tanah Abang. Di sana ia kerja magang selama satu bulan. Namun demikian, meski hasil magangnya cukup baik, namun tak urung latihannya di Pasar Tanah Abang itu tidak memuaskan orang tuanya. Saat kembali ke pesantren dengan form yang sudah terisi, santri diwawancara guru pembimbing untuk memastikan ketepatan pilihannya.
 
"Di sini guru pembimbing mengonfirmasi pilihan komoditas yang akan diambil santri. Santri pun memaparkan alasannya dari berbagai aspek, seperti minat santri dalam pengembangan keahliannya ke depan, urgensi komoditas yang dipilih dari sisi kebutuhan masyarakat setempat, potensi wilayah dan lingkungan dimana komoditas akan dikembangkan, serta hal­hal lain yang mendukung pilihannya," sambung Nunu. 
 
Dengan demikian, indikator pemilihan obyek atau komoditas dalam praktek magang santri didasarkan kepada beberapa kriteria, antara lain; komoditas usaha yang akan dipilih memang diminati oleh santri dan sudah dikonsultasikan dengan orang tua masing­masing. Komoditas tersebut sangat potensial untuk dikembangkan di suatu wilayah tertentu, atau tepatnya kampung halamannya. Pada saat santri tersebut telah menyelesaikan pendidikannya di Darul Fallah, ia dapat mempraktekkan pengalaman dan keahlian yang ia peroleh saat praktik magang itu untuk dikembangkan secara sungguh-­sungguh. Pengalaman dan keahlian itu diharapkan menjadi bekal dasar bagi santri untuk mengembangkan keilmuannya selama belajar di pesantren.
 
Menurut Nunu, hal ini sejalan dengan misi Darul Fallah di mana lulusannya diharapkan kembali ke tempat di mana santri dilahirkan. Mengabdi di sana dan membangun kampung halamannya. Dalam wawancara, guru pembimbing memberikan saran dan masukan kepada santri. Tujuannya, rencana praktik magang dapat berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal. Selanjutnya, berbagai pikiran dan pandangan yang berkembang saat wawancaradituangkan oleh santri ke dalam paper usulan praktik lapangan atau paper pramagang.
 
Ada tradisi yang khas dari paper pramagang ini. Awalnya paper disiapkan oleh santri dengan tulisan tangan langsung di atas kertas folio. Maksud penulisan paper dengan tulisan tangan ini adalah untuk menjaga orisinalitas pikiran dan karya santri. "Sejak awal, santri sudah dibekali kebiasaan untuk mengembangkan sendiri ide dan pikirannya, bukan mengcopy­paste dari orang lain," demikian Adih Supratman, Waka Bidang Humas menjelaskan alasannya.
 
Setelah paper tersebut memperoleh persetujuan dari guru pembimbing, segera santri menyalin ulang dan mengetiknya dengan rapi dilengkapi dengan hardcover. Selanjutnya, santri mengajukan paper tersebut secara resmi kepada pihak pesantren. Lembar persetujuan rencana praktek magang ditandatangani oleh panitia magang, guru pembimbing ,dan Kepala Madrasah Aliyah Terpadu Darul Fallah.
 
Penulisan paper pra magang memuat sejumlah poin penting layaknya sebuah proposal kegiatan ilmiah. Pada bab pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan kegunaan, metode, tempat atau lokasi magang, serta waktu pelaksanaan. 
 
Pada bab dua, santri mengulas secara konseptual tentang jenis komoditas yang akan dipilih. "Misalnya, Dewi Yosa Anggraini, seorang santri putri Tahun Pelajaran 2013­-2014 menyiapkan paper pramagang tentang budidaya jamur tiram. Rencananya dia akan melakukan praktik magang pada sebuah unit usaha agrobisnis budidaya jamur tiram yang dikelola oleh Ibu Yuli di Kampung Palagan, Desa Bojong Kokosan, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi," tulis Nunu. 
 
Berikutnya, Dewi menjelaskan secara konseptual tentang komoditas budidaya jamur tiram. Pembahasannya dimulai dari pemilihan lahan, pembuatan bibit, pembuatan media produksi, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan baglog, masa panen dan pasca panen, pengelolaan hasil, dan diakhiri dengan bahasan pemasaran. Informasi tentang hal tersebut diperoleh baik dari pembelajaran kurikuler dan ekstra­ kurikuler di dalam dan luar kelas, maupun dengan merujuk kepada sejumlah buku referensi di perpustakaan pesantren. 
 
Artinya, sebelum santri melakukan praktik magang di lapangan, sesungguhnya dia telah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang jenis komoditas yang dipilihnya. Saat santri tersebut telah berada di lapangan, dia tidak lagi merasa asing dengan apa yang dihadapinya. Dia justru dapat membandingkan dan sekaligus mencocokkan antara pengetahuan akademik yang diperolehnya di pesantren dengan pengalaman riil di lapangan. Tentu akan banyak informasi terbaru yang diperolehnya dari lapangan, dan akan bertambah pula pengetahuan santri tentang komoditas tersebut.  
 
Selanjutnya, Dewi memuat sebuah skema atau rancangan tahapan kegiatan praktIk magang pada unit usaha agrobisnis budidaya jamur tiram. Bahasannya dimulai dari gambaran umum usaha, sejarah pembentukan usaha, SDM karyawan, teknologi yang diterapkan, serta profil pemilik atau pengelola usaha tersebut. Di sini dia mendeskripsikan gambaran umum kehidupan pengelola, kiat­kiatnya dalam memajukan usaha, kontak dan jaringannya dengan pihak mana saja, dan peran serta pengelola dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 
 
Pada bab keempat, Dewi menganalisis gambaran usaha selama satu tahun pada usaha agrobisnis budidaya jamur tiram. Mulai biaya usaha, pendapatannya berapa serta laba ruginya. Pada bagian terakhir, papernya diakhiri dengan bab penutup serta daftar pustaka.  Adapun lokasi praktik magang dipersiapkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pesantren.
 
Sebelumnya, tim melakukan survei lapangan untuk memastikan di mana saja lokasi yang potensial dan sesuai dengan komoditas usaha yang akan menjadi pilihan santri. Lokasi ini tidak hanya meliputi wilayah Bogor dan Cianjur bahkan sampai ke Bekasi, Jakarta, Bandung, dan Banten. Selama ini pihak pesantren memang telah menjalin kerja sama dengan berbagai unit atau bahan usaha di berbagai bidang dimana para santri telah melaksanakan praktIk magang di tempat usaha mereka. 
 
Selanjutnya, pihak pesantren melakukan sosialisasi kepada seluruh santri Kelas XI yang akan mengikuti magang. Kriteria lokasi magang yang dipilih oleh pesantren ternyata tidak sederhana. Pertama, praktik magang santri tidak boleh dilakukan pada bidang atau unit usaha yang dikelola pesantren. Kedua, pesantren hanya memilih dan mengambil kelompokkelompok usana yang diidentifikasi sebagai usaha rintisan, dimana dia merintis usaha tersebut dari awal hingga mampu berkembang. Jadi, bukan berbentuk badan usaha yang sejak awal pendiriannya sudah cukup survive karena infrastrukturnya telah ditata sedemikian rupa, seperti PT. 
 
Hal itu, tulis Nunu mengutip Maman, Kepala Madrasah Aliyah Terpadu Darul Fallah, dalam kegiatan praktik magang, pesantren berpandangan bahwa para santri sejatinya tidak hanya dididik untuk belajar tentang tata cara atau teknis mengembangkan sebuah usaha. Hal lain yang yang tidak kalah pentingnya adalah santri perlu mempelajari, memahami bahkan ikut merasakan bagaimana seluk beluk, jerih payah, bahkan mungkin suka duka dan jatuh bangunnya seseorang yang merintis sebuah usaha dari awal. 
 
Di sana pasti ditemukan adanya kendala dan rintangan yang perlu dihadapi,” tambahnya. Dari berbagai realitas yang ada dan ditemukan di lapangan itu, maka secara langsung maupun tidak, santri sesungguhnya sedang dididik dan dibekali pemahaman yang kuat. Dalam mengembangkan sebuah usaha, dibutuhkan adanya kegigihan, keuletan, kesabaran, serta semangat yang terus terjaga. Semua itu, mutlak diperlukan seiring upaya­upaya atas usaha itu sendiri. Selama praktik magang, santri harus mengikuti seluruh proses dan kegiatan usaha yang dilakukan induk semang atau pengelola usaha tersebut. 
 
Pada halaman 71 buku tersebut, Nunu menuliskan penuturan Maman, alumnus Darul Fallah era 1980-­an. "Santri benar-benar terlibat dalam setiap pekerjaan selama satu bulan. Ibaratnya, selama satu bulan penuh santri ngintil (mengikuti) kepada induk semang, karena memang santri tinggal di rumahnya dan bergaul dengan seluruh keluarganya."
 
Kemudian, jika pada siang harinya santri bekerja, maka pada malam harinya santri diperbolehkan untuk berdiskusi dengan induk semang tentang hal­hal teknis pekerjaan. Dengan adanya santri magang, maka induk semang pun merasa senang hati . Selama dan memperoleh keuntungan karena mendapatkan bantuan gratis dari santri.
 
Selain itu, induk semang akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dari pesantren setelah santri menyelesaikan praktik magang. Seluruh aktivitas santri selama mengikuti pekerjaan pada induk semang, seperti perilaku, kerajinan, semangat, motivasi dan lainnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi induk semang untuk melakukan penilaian. Pihak pesantren memang menyiapkan secara khusus sebuah form penilaian yang akan diisi oleh induk semang dan dia diberikan kewenangan untuk menilai seluruh kinerja santri selama bekerja kepadanya. Form penilaian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan tim penilai saat menguji laporan magang siswa. 
 
Setelah satu bulan penuh menjalani magang, selanjutnya santri kembali ke pesantren dan diwajibkan untuk menyusun laporan hasil magang. Laporan ini menggambarkan secara utuh seluruh hal ihwal yang berhubungan dengan selukbeluk usaha pada induk semang.
 
 
Kegiatan praktik magang yang dikupas dalam buku tersebut adalah Falah Rizaldy dan Abdul Aziz Ibrahim telah menyelesaikan praktik magang selama satu bulan, yaitu pada 29 Juli sampai dengan 29 Agustus 2015. Keduanya mengambil komoditas usaha agrobisnis pengolahan tanaman obat pada CV Toga Nusantara sebagai tempat praktek magang. Usaha ini dikelola oleh Aceng Sofyan, seorang usahawan tamatan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Lokasi usaha bertempat di Kampung Raden, Jatiranggon, Jatisampurna, Bekasi Selatan. 
 
"Kedua santri Pesantren Pertanian Darul Fallah ini menyusun laporan hasil praktik magang. Laporannya diajukan kepada pihak pesantren untuk memperoleh pengesahan pada tanggal 29 Februari 2016. Sebagaimana biasa, pada bab pendahuluan di dalam laporan tersebut dijelaskan latar belakang kegiatan, tujuan dan kegunaannya, metode, tempat dan waktu magang. Pada bab kedua, dijelaskan usaha tanaman obat di bawah bendera CV Toga Nusantara, mulai gambaran umum usaha, tahapan kegiatan usaha, teknologi yang diterapkan, penyimpanan, dan pemasaran," tulis Nunu.
 
Kemudian, pada bab ketiga, memuat analisis usaha selama periode satu bulan, dari pengeluaran, pemasukan, hingga laba dan kerugian usaha. Pada bab berikutnya, dijelaskan secara rinci tentang profil Aceng Sofyan, pengelola usaha agrobisnis pengolahan tanaman obat CV Toga Nusantara. Disini dibahas tentang kehidupan keluarganya, pengalaman pendidikan, pengalaman pekerjaan, jaringan serta kiat­kiat dalam menjalankan usahanya. Tak ketinggalan, kehidupan sosial sang pengelola memperoleh bahasan khusus.
 
Pada bagian akhir laporan, terdapat kesimpulan dan saran. Sementara sebagai lampirannya, terdapat agenda kegiatan santri selama berada di tempat magang serta dokumentasi foto kegiatan santri.
 
Editor: Kendi Setiawan
 

Baca Juga

Selasa 16 Juli 2019 18:0 WIB
Penguatan Indeks Integritas Siswa Melalui Gerakan Siswa Bertanggungjawab
Penguatan Indeks Integritas Siswa Melalui Gerakan Siswa Bertanggungjawab
Para siswa tengah mengerjakan soal ujian.
Persoalan pengembangan integritas peserta didik telah menjadi perhatian para penyelenggara pendidikan. Hal ini dipicu dengan banyak kasus yang bermunculan mulai dari maraknya tawuran antarsekolah, merebaknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar, dan berkembanganya pergaulan bebas. Selain itu banyak sekolah yang kurang memerhatikan perkembangan perilaku peserta didik terkait kejujuran akademik, contek menyontek saat ujian, konsisten dengan apa yang dikatakan, tanggung jawab terhadap tugas, membangun relasi dengan Tuhan, dan masuknya gerakan islamis ke sekolah-sekolah yang diduga ikut memengaruhi perilaku intoleransi beragama di kalangan peserta didik.

Kemunculan beragam kasus sikap dan perilaku negatif peserta didik direspons oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 2011 dengan mengeluarkan kebijakan 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.  Selanjutnya pada Sembilan Agenda Prioritas Presiden (program Nawacita) pada butir 8 menjelaskan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Dalam Nawacita tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong.

Selama  ini aspek integritas akademik banyak dilakukan hanya mengukur segi kejujuran dalam mengikuti ujian dan belum dikembangkan ke segi lain. Tahun 2017 dan 2018 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag telah melakukan survei integritas peserta didik. Melalui dua kali survei integritas peserta didik menunjukkan kebijakan pendidikan karakter secara umum dan aspek integritas secara khusus, belum semua dimensi integritas terimplementasikan secara baik di kalangan peserta didik.  

Survei integritas tahun 2017 dilakukan kepada 3026 siswa SMA yang tersebar di 120 SMA pada 30 kabupaten/kota di sepuluh provinsi. Ada lima dimensi yang diukur, yaitu kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, keadilan, dan menjaga kehormatan. Indeks integritas peserta didik di daerah-daerah tersebut sebesar 78,02. Indeks Integritas peserta didik merupakan komposit dari variabel kejujuran (89,4), percaya diri (84,5), tanggung jawab (83), keadilan (77,9), dan menjaga kehormatan (55,2).

Tahun 2018 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag melakukan survei kembali integritas peserta didik. Survei tahun 2018 menambah satuan pendidikan MA dan memperluas cakupan wilayah di 34 provinsi. Selain itu, lima dimensi yang diukur tahun 2017 yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, keadilan, dan menjaga kehormatan disempurnakan menjadi empat dimensi integritas yang menjadi fokus kebijakan, yaitu kejujuran (honesty), tanggung jawab (responsibility), tolerasi (tolerance), dan cinta tanah air. Dimensi dan indikator tersebut ditanyakan kepada 1145 siswa kelas 11 pada jenjang pendidikan menengah yang tersebar pada 1158 sekolah yang terdiri dari 708 SMA dan 450 MA di seluruh Indonesia. 

Kejujuran diukur menggunakan tiga komponen meliputi kesesuaian perkataan dengan perbuatan, keberanian menyampaikan kebenaran, dan menghindari kecurangan. Tanggung jawab diukur menggunakan lima komponen meliputi memiliki inisiatif dalam belajar, mampu menyikapi sendiri permasalahan dengan baik, mematuhi  peraturan yang berlaku, melaksanakan kesepakatan bersama, dan menanggung resiko. Toleransi diukur menggunakan dua komponen yaitu penghargaan terhadap keberagaman  dan berinteraksi dalam keberagaman. Cinta tanah air diukur menggunakan tiga komponen yaitu mencintai dan bangga terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela membela 
negara meskipun sulit, dan perhatian terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. 

Indeks Integritas Peserta Didik (IIPD) pada Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2018 berkategori tinggi sebesar 70,21. Indeks Integritas Peserta Didik (IIPD) berdasarkan dimensi, indeks kejujuran (76,32), indeks tanggung jawab (62,71), indeks toleransi (71,68), dan indeks cinta tanah air (70,13). Indeks kejujuran menempati urutan pertama dan indeks tanggung jawab menempati urutan terakhir. 

Terdapat 20 provinsi yang memiliki IIPD diatas nasional dan 14 provinsi dibawah nasional. Meski semua provinsi memiliki IIPD  dengan katagori 'tinggi', dua provinsi yaitu DIY dan Riau menempati urutan pertama dengan masing-masing indeks sebesar 71,6, dan Provinsi Maluku Utara menempati urutan terakhir dengan indeks sebesar 66,6.  
Indeks Integritas Peserta Didik berdasarkan dimensi menurut  provinsi, indeks kejujuran menempati urutan pertama di provinsi Riau sebesar 79,9 (kategori sangat tinggi), dan menempati urutan terakhir di provinsi Maluku Utara sebesar 64 (tinggi).

Indeks tanggung jawab menempati urutan pertama di Provinsi Jambi sebesar 65,6 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Papua sebesar 59,9 (tinggi). Indeks toleransi menempati urutan pertama di provinsi Bali sebesar 73,4 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Gorontalo sebesar 69,6 (tinggi). Sedangkan indeks cinta tanah air menempati urutan pertama di provinsi DI Yogyakarta  sebesar 70,7 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Papua Barat sebesar 69,6 (tinggi).    

Indeks Integritas Peserta Didik berdasarkan jenis pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 70,37 dan Madrasah Aliah sebesar 69,70. Indeks tertinggi berdasarkan dimensi di SMA adalah dimensi tanggung jawab (76,05), kemudian berturut-turut dimensi cinta tanah air (72,54), dimensi kejujuran (70,4), dan dimensi toleransi (62,78). Indeks tertinggi berdasarkan dimensi di MA adalah dimensi tanggung jawab (77,17), kemudian berturut-turut dimensi kejujuran (69,70), dimensi cinta tanah air (68,98), dan dimensi toleransi (62,50). 

Faktor-faktor yang memengaruhi integritas peserta didik  antara lain adalah ketaatan melakukan aktivitas keagamaan, aktivitas sosial keagamaan, dukungan lingkungan dalam aktivitas keagamaan, lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal.  

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas dan sewarna dengan bingkai pembiasaan, dan keteladanan. 

Pengembangan integritas peserta didik di SMA dan MA dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sekolah dan madrasah yang dapat menumbuhkembangkan integritas peserta didik. Pihak sekolah, misalnya, mampu menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan 'Kerja mandiri itu menyenangkan', 'Mencontek itu tidak asyik', dan 'Cari bocoran tidak asyik', untuk meningkatkan dimensi kejujuran.  

Sekolah perlu peningkatan guru-guru yang bersentuhan langsung dengan pembentukan integritas peserta didik, khususnya lagi guru agama, yang memberikan ketauladanan bagi peserta didik. Guru membuat 'buku siswa' yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan.

Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan ketauladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Karena orang tua memiliki peran penting dalam peningkatan integritas peserta didik di sekolah. Selain itu, pihak sekolah membuat posterposter terkait dimensi-dimensi integritas dan pihak guru bisa menjadi tauladan  dan menjelaskan maksud dari poster-poster tersebut. 

Integritas peserta didik akan dihadapkan kepada media sosial yang merupakan salah satu ciri dari generasi milenial. Karena itu, selain pelibatan trilogi pusat pendidikan, strategi peningkatan integritas peserta didik perlu melibatkan para stakeholder media sosial.    

Ada dua hal terkait indeks tanggung jawab yang masih perlu ditingkatkan, yaitu inisiatif belajar seperti mengerjakan tugas Pekerjaan Rumah (PR) tanpa disuruh, dan kemampuan menyikapi sendiri permasalahan dengan baik seperti mengunjungi rumah teman untuk belajar bersama jika ada pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan.   

Indeks kejujuran peserta didik sudah tergolong kategori tinggi. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan masih adanya perilaku mencontek saat ujian di kalangan peserta didik dan tidak menyebutkan sumber kutipan. Indeks toleransi perlu ditingkatkan terkait dengan: penerimaan kepada kepala sekolah yang berbeda, penerimaan kepada teman yang menggunkan simbol-simbol keagamaan di sekolah, dan penerimaan terhadap guru yang berbeda agama.  

Indeks cinta tanah air yang sifatnya mengarah kepada citizenship (kewarnegaraan) perlu ditingkatkan seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan mengunjungi museum bersejarah. Hal lain dari indeks cinta tanah air terkait dengan prilaku melerai kepada siswa yang berselisih. Meningkatkan peserta didik memiliki kewajiban untuk berjuang  membela negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga perlu dilakukan.  

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian tersebut, direkomendasikan perlunya memperkuat indeks integritas melalui gerakan siswa bertanggung jawab. Gerakan tersebut meliputi inisiatif dalam belajar, kemamampuan menyikapi sendiri permasalahan dengan baik, mematuhi  peraturan yang berlaku, melaksanakan kesepakatan bersama, dan menanggung risiko. (Kendi Setiawan)

Sabtu 29 Juni 2019 8:45 WIB
Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar
Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar
Ilustrasi
Salah satu penelitian Balai Litbang Agama (BLA) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2018 adalah Toleransi Anatrkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jawa Barat.

Penelitian dengan menggunakan rancangan studi kasus, berusaha mengkaji berbagai wilayah di Jawa Barat dengan komposisi penduduk yang heterogen namun mampu merawat kerukunan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Kota Cimahi, Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, dan Kampung Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Kerukunan dalam penelitian ini, mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mendapati bahwa kerukunan yang terjaga di sebagian besar wilayah penelitian merupakan akibat dari ikatan kekerabatan hasil dari proses perkawinan antar warga yang sudah terjadi sejak lama. Ikatan kekerabatan sebagai hasil dari proses perkawinan yang sudah berlangsung lama ini kemudian memunculkan berbagai kearifan lokal yang menyatukan setiap warga sebagai sebuah keluarga. Meski kondisi rukun ini tercipta sebagai hasil dari proses perkawinan, bukan berarti bahwa di wilayah-wilayah penelitian yang dimaksud membolehkan perkawinan antar penduduk berbeda agama. Yang terjadi adalah salah satu pasangan ikut memeluk agama pasangan lain.

Kerukunan yang terjaga ditopang oleh ikatan kewargaan yang bersifat keseharian (quotidian) seperti gotong-royong, menjaga keamanan wilayah secara bergantian, saling membantu dalam upacara siklus kehidupan, saling kunjung pada hari raya keagamaan, dan perayaan hari besar nasional. Di sebagian besar wilayah penelitian belum banyak terbentuk perkumpulan-perkumpulan asosiatif, yakni perkumpulan yang mampu menjembatani (bridging) berbagai elemen warga yang berbeda latar belakang agama, suku, etnis. Kerukunan yang terbangun, setiap warga tidak akan mengganggu atau bereaksi selama keyakinan dan peribadatannya tidak diganggu. Belum terlihat upaya untuk membangun kerukunan yang didasari pada pengakuan atas keterbatasan diri dan pemahaman atas keyakinan orang lain.

Peran pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di sebagian wilayah penelitian masih sangat minim dan bersifat seremonial dan formalistik. Minimnya peran pemerintah ditandai dengan absennya berbagai program atau kegiatan yang secara sengaja ditujukan untuk memperkokoh hubungan antaragama, baik di kalangan tokoh maupun warga. Absennya program atau kegiatan pemeliharaan kerukunan yang diinisiasi pemerintah mungkin didasari pertimbangan karena kehidupan antarwarga di daerah mereka sudah rukun dan damai. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena hanya mengandalkan kondisi kerukunan yang muncul secara alamiah dan tidak diikat dengan mekanisme yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosio-demografi.

Selain minim, kegiatan-kegiatan kerukunan masih bersifat seremonial dan formalistik. Pada sebagian besar wilayah penelitian terlihat pada kerap diadakannya kegiatan-kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan perayaan hari besar nasional yang mengundang berbagai tokoh agama. Dialog-dialog lintas agama relatif sering dilaksanakan namun hanya mengundang berbagai tokoh agama dan kurang melibatkan warga sebagai peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh agama dan masyarakat masih memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan di sebagian besar wilayah penelitian.

Rekomendasi

Kerukunan antarumat beragama yang terjaga di berbagai lokasi penelitian menunjukkan kondisi kerukunan yang terjadi secara alamiah dan sudah berlangsung lama. Mereka merasa bahwa selama keyakinan agama mereka tidak diganggu dan setiap umat beragama menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai keyakinan yang dianut maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi alamiah ini membuat warga di berbagai lokasi penelitian merasa bahwa tidak perlu ada lagi usaha yang patut dilakukan untuk meningkatkan kerukunan. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pemerintah membantu memfasilitasi warga untuk membuat wadah aktivitas warga yang terdiri dari berbagai elemen warga dari berbagai agama hingga tingkat desa/kelurahan. Pembentukan wadah aktivitas warga sejak dari tingkat desa/kelurahan ini karena interaksi warga di tingkat desa/kelurahan jauh lebih lekat dan menjadi pondasi terhadap kondisi kehidupan social dalam struktur yang lebih luas. 

Berikutnya, meningkatkan upaya pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai peraturan mengenai kerukunan umat beragama, terutama tentang pendirian rumah ibadah dan kelompok keagamaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya menginternalisasi aturanaturan mengenai kerukunankepada khalayak yang lebih luas.

Kerukunan yang terjaga di banyak lokasi penelitian merupakan hasil dari proses panjang yang turun-temurun. Hal ini telah menghasilkan juga berbagai kearifan dan memori kolektif warga mengenai kerukunan di tempat di mana mereka tinggal. Karenanya, konservasi nilai-nilai dan kearifan lokal mengenai kerukunan dari setiap wilayah penelitian perlu dilakukan. Upaya konservasi ini dapat berbentuk penulisan sejarah dan berbagai kegiatan literasi merawat memori kolektif warga mengenai kerukunan. (Kendi Setiawan)

Selasa 25 Juni 2019 4:0 WIB
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Ilustrasi.
Survei Intensi Masyarakat Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2018 dilandasi karena banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia.

Negara Indonesia berkewajiban menyediakan produk halal bagi masyarakat Muslim. Peranan pemerintah sangat penting dalam memastikan penyediaan sertifikat halal dan logo hanya diberikan kepada produsen yang benar-benar mengikuti pedoman yang ditentukan (Ahmad, et al. 2013).

Apabila label halal tidak diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk, maka dapat meningkatkan kekhawatiran konsumen apakah label halal yang terdapat pada kemasan produk benar-benar diakui dan telah melewati serangkaian proses sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menyikapi itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal), kepastian hukum atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia diberi payung hukum. UU-JPH ini mengubah ketentuan sertifikasi produk halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib dimiliki pelaku usaha.
 
Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. Menurut Thomson Reuters dalam laporan State of Global Islamic Economy (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. Dari sekitar 100 ribu consumer goods (produk makanan, obat dan kosmetik) yang beredar di pasaran Indonesia, hanya 84% yang mempunyai sertifikat halal, sedangkan selebihnya masih abu-abu (www.halalMUI.com). 

Fokus dalam penelitian ini mengenai beberapa faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku dan cara memengaruhi niat pembelian di antara konsumen Muslim dengan menerapkan teori reason action behaviour (Ajzen. 2005) dalam pembelian melalui kajian tentang intensi membeli produk halal. Penggalian terhadap hal ini dapat dilihat dengan mengamati pola perilaku membeli masyarakat dan kecenderungan membeli masyarakat terhadap produk halal dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Bagi pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui Kementrian Agama dan BPJH, diharapkan melakukan langkah-langkah implementasi bertahap berupa sosialisasi, mempersiapkan sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertfikasi halal sebagai pertanggungan jawaban pelaksanaan jaminan produk halal dan tanggapan sikap memenuhi tingginya intensi masyarakat terhadap konsumsi produk halal.

Bagi Kementerian Agama, BPJPH, dan institusi halal lainnya, perlu melakukan sosialisasi yang terarah dan berjenjang hingga level kelurahan mengenai keberadaan undang-undang produk halal, BPJPH, dan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak konsumen terkait dengan kehalalan produk.

Kemudian, kepada lembaga legislasi negara, Kementerian Agama, dan BPJPH, perlu melakukan kajian terkait dengan pengembangan struktur yang tersebar pada setidaknya level kabupaten kota untuk menjadi kaki tangan dalam penguatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Kepada BPJPH perlu kiranya mempertahankan ciri khas dari label halal terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan aspek kognitif. 

Untuk daerah-daerah yang ditemukan memiliki rerata tertinggi dalam intensi membeli produk halal perlu keberpihakan kebijakan dalam memberikan jaminan informatif mengenai kehalalan produk terutama dikarenakan daerah tersebut merupakan sasaran wisata. 

Selain itu, perlunya memperhatikan kontrol perilaku sebagai prediktor utama yang membentuk intensi membeli produk halal, maka jaminan pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk halal harus terus dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses sertifikasi dan labelisasi produk halal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Dan, dalam proses sosialisasi jaminan produk halal, diperlukan keterlibatan secara aktif dari lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama, penceramah, da’i, ustadz untuk membantu sosialisasi konsumsi produk halal kepada masyarakat luas. (Kendi Setiawan)