IMG-LOGO
Trending Now:
Ketenagakerjaan

Bursa Kerja Kemnaker Kurangi Pengangguran

Senin 30 September 2019 16:45 WIB
Bursa Kerja Kemnaker Kurangi Pengangguran
Kegiatan Kemnaker Menyapa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (10/9) (Foto: Kemnaker)
Jakarta, NU Online
Data Badan Pusat Statistik ( BPS) pada Februari 2019 mencatat angkatan kerja Indonesia saat ini berjumlah 136 juta orang dengan jumlah penganggur 6,82 juta orang (5,01 persen).
 
Untuk mempercepat penurunan angka pengangguran di daerah-daerah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbanyak bursa kerja (job fair) dengan melibatkan partisipasi pemerintah daerah (pemda), swasta, lembaga pendidikan, dan stakeholder terkait.
 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemnaker Aris Wahyudi mengatakan Kemnaker juga turut mengadakan job fair dengan kerja sama Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 
"Semoga kegiatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari kerja maupun pemberi kerja di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya," katanya dalam acara Kemnaker Menyapa, Selasa (10/9).
 
Revolusi Industri
 
Dikatakan, disrupsi digital di berbagai sektor dunia kerja sudah terjadi akibat dari revolusi industri 4.0 yang terjadi akhir-akhir ini. Kemnaker pun mengingatkan perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif. Tujuannya guna menyiapkan mahasiswa responsif dan tangguh sehingga siap menghadapi tantangan dan menjadi pemenang di era kompetisi revolusi industri 4.0.
 
Aris secara khusus mengatakan generasi muda harus memiliki jiwa petarung, sikap optimistis, berpikir positif, dan bekerja keras dalam menghadapi persaingan di masa mendatang. Menurut Aris, saat ini di era revolusi industri semuanya sudah digitalisasi. Keadaan ini pun awalnya dinilai agak mengacaukan dan mengagetkan semua masyarakat, sebab banyak pekerjaan yang hilang.
 
"Tapi jangan terlalu khawatir dengan jenis-jenis pekerjaan baru. Hal yang terpenting adalah terus meningkatkan segala kemampuan agar tidak tergilas perkembangan teknologi dan informasi," katanya.
 
Sosialisasi
 
Sementara itu, Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno mengatakan Kemnaker Menyapa digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, dan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika.
 
Adapun tujuannya untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan. "Diharapkan kegiatan Kemnaker Menyapa ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Soes Hindharno.
 
Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi berharap civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga memanfaatkan program sosialisasi dan informasi Kemnaker secara sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang. "Mudah-mudahan setelah ini banyak yang dapat informasi ketenagakerjaan yang bisa dimanfaaatkan secara optimal," tutup Yudian.
 
Editor: Kendi Setiawan

Baca Juga

Jumat 2 Agustus 2019 23:0 WIB
Empat Tahapan Terbaik Belajar Siswa Politeknik Ketenagakerjaan
Empat Tahapan Terbaik Belajar Siswa Politeknik Ketenagakerjaan
Staf Ahli Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi
Jakarta, NU Online
Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan resmi menutup rangkaian selama enam hari masa pengenalan kehidupan kampus Mahasiswa baru (PKKMB) tahun akademik 2019/2020, bertempat di  Polteknaker, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/8).
 
Staf Ahli Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengapresiasi kepada Polteknaker yang telah melibatkan personel TNI, BNN, dan BNPT, dalam memberikan pembekalan motivasi maupun mental kepada para peserta didiknya.
 
"Tentu ini merupakan langkah antisipasi yang sangat baik agar kedepannya, peserta didik kita ini tidak terkontaminasi dengan radikalisme maupun obat- obatan terlarang," ungkap Aris.
 
Aris menyampaikan bahwa ada empat tahapan dalam pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai modalitas bekal ke depannya. Keempat tahapan tersebut adalah, pertama, Learning to Know atau belajar untuk memahami secara mendalam ilmu-ilmu yang bersifat normatif atau teori di dalam perkuliahan.
 
"Kedua, Learning to Do, yakni bagaimana mengimplementasikan teori yang sudah didapat melalui praktik kerja," kata Aris.
 
Ketiga, Learning to Be, yakni memahami saat ini posisi mahasiswa saat ini sudah sebagai apa, dan juga harus sudah bisa mengubah mindset dan mental. Keempat, Learning to Live Together; yakni belajar bersosialisasi, dengan membangun teamwork di lingkungan kampus. 
 
"Saya berpesan agar Adik-adik bisa berlomba-lomba agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya," tutur Aris.
 
Aris juga menyampaikan harapannya kepada Dosen di lingkungan Polteknaker, agar di dalam proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada muatan muatan normatifnya saja.
 
"Ke depannya para dosen agar tidak hanya berikan muatan yang sifatnya normatif, melainkan muatan yang nantinya bersifat adaptif agar kedepannya para peserta didik Polteknaker siap memasuki pasar kerja," ujar Aris. (Red: Kendi Setiawan)
 
Jumat 2 Agustus 2019 11:15 WIB
Implementasi Kartu Prakerja Berupa Pelatihan dan Sertifikasi
Implementasi Kartu Prakerja Berupa Pelatihan dan Sertifikasi
Menaker M Hanif Dhakiri (tengah)
Depok, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menjelaskan, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut. Ditargetkan, Kartu Prakerja dapat berjalan pada tahun 2020.
 
"Nanti untuk yang Kartu Prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi Kartu Prakerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," kata Menaker Hanif usai menghadiri Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas MIPA UI di Depok, Rabu (31/7).
 
Menaker menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM, baik melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri.
 
"Ini adalah salah satu upaya kita memperkuat investasi SDM secara massif," terangnya.
 
Adapun, target penerima Kartu Pra Kerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, serta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 
Ia menambahkan, dengan adanya investasi SDM yang massif, penerima Kartu Prakerja memiliki akses untuk meningkatkan keterampilan ataupun alih keterampilan. Sehingga, akan membantu penerima Kartu Prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.
 
Saat ini, pemerintah telah mengestimasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program Kartu Prakerja tersebut. Target awal program Kartu Prakerja ini dapat menyasar dua juta orang.
 
"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," kata Menaker Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
Selasa 30 Juli 2019 17:45 WIB
PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
Denpasar, NU Online
Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberi beragam kemudahan sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. 
 
Hal ini berpengaruh pada cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, sehingga patut menjadi perhatian pengelola badan publik.
 
Apalagi memasuki era keterbukaan informasi saat ini, persoalan yang paling rumit bagi masyarakat Indonesia adalah terlalu banyak informasi dan sebagian besar informasi tersebut mungkin adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. 
 
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dengan sumber informasi menjadi begitu beragam, namun belum tentu teruji kebenarannya.
 
"Saat ini kita berperang melawan disinformasi yaitu sesuatu yang seolah-olah informasi tapi sebenarnya menyesatkan dan hoaks. Masyarakat harus bisa membedakan antara yang valid dan tidak valid, hoaks dan yang kredibel. Ini tantangan bagi PPID agar terus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga R Irianto Simbolon pada acara Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
 
Melihat pentingnya tugas PPID dalam tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.
 
"Seluruh PPID di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia diharapkan bisa terus menggali dan mendapatkan wawasan melalui kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik ini," kata Irianto.
 
Irianto menegaskan bahwa badan publik jangan hanya menunjuk PPID-nya kemudian mengunggah semua informasi lalu menganggap pekerjaan sudah selesai.
 
"Jadi pejabat PPID jangan hanya pasif dengan memenuhi aturan formal saja. Saya harap jajaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia punya passion yang kuat dalam mengelola keterbukaan informasi. Gunanya agar masyarakat tertarik untuk memahami informasi ketenagakerjaan dan kemudian mereka tidak mudah untuk terpapar informasi yang salah," kata Irianto.
 
Tantangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan selaku badan publik untuk menyajikan informasi dalam cara yang paling efektif dan menarik, tanpa menimbulkan disinformasi.
 
"Untuk melawan disinformasi kita harus mampu menjaga integritas data-data. PPID harus mampu menjadi pejuang untuk bisa menghilangkan atau mengurangi sebanyak mungkin informasi-informasi yang tidak baik, salah, bahkan hoaks," kata Irianto.
 
Irianto mengatakan bahwa kegiatan diseminasi ini diharapkan tercipta sinergitas layanan informasi antara pusat dan daerah, yang akan mendorong munculnya terobosan-terobosan baru dalam pelayanan informasi berbasis teknologi dan peningkatan intensitas produksi informasi ketenagakerjaan.
 
"Oleh karena itu, sinergi antarPPID menjadi sangat penting. PPID harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas  agar bisa mengisi ruang publik dengan informasi yang baik. Melalui kolaborasi, semua bisa bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas informasi  berdasarkan berbagai fakta," kata Irianto.
 
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik dengan tema Pelayanan Informasi di Era Digital.
 
Peserta berasal dari unit teknis Kemnaker, UPTP Kemnaker di seluruh Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi di seluruh Indonesia, dan tim operasional PPID di Kemnaker.
 
Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi di era digital yang inovatif, sehingga seluruh peserta kegiatan memiliki kesamaan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik.
 
Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk memajukan pengelolaan layanan informasi publik agar sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital.
 
Hadir dalam kesempatan ini Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional Suhartono Sail, Kepala Biro Hukum Budiman, Kepala Biro Humas R. Soes Hindharno, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. (Red: Kendi Setiawan)