IMG-LOGO
Trending Now:
Ketenagakerjaan

Implementasi Kartu Prakerja Berupa Pelatihan dan Sertifikasi

Jumat 2 Agustus 2019 11:15 WIB
Implementasi Kartu Prakerja Berupa Pelatihan dan Sertifikasi
Menaker M Hanif Dhakiri (tengah)
Depok, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menjelaskan, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut. Ditargetkan, Kartu Prakerja dapat berjalan pada tahun 2020.
 
"Nanti untuk yang Kartu Prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi Kartu Prakerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," kata Menaker Hanif usai menghadiri Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas MIPA UI di Depok, Rabu (31/7).
 
Menaker menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM, baik melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri.
 
"Ini adalah salah satu upaya kita memperkuat investasi SDM secara massif," terangnya.
 
Adapun, target penerima Kartu Pra Kerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, serta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 
Ia menambahkan, dengan adanya investasi SDM yang massif, penerima Kartu Prakerja memiliki akses untuk meningkatkan keterampilan ataupun alih keterampilan. Sehingga, akan membantu penerima Kartu Prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.
 
Saat ini, pemerintah telah mengestimasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program Kartu Prakerja tersebut. Target awal program Kartu Prakerja ini dapat menyasar dua juta orang.
 
"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," kata Menaker Hanif. (Red: Kendi Setiawan)

Baca Juga

Jumat 2 Agustus 2019 23:0 WIB
Empat Tahapan Terbaik Belajar Siswa Politeknik Ketenagakerjaan
Empat Tahapan Terbaik Belajar Siswa Politeknik Ketenagakerjaan
Staf Ahli Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi
Jakarta, NU Online
Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan resmi menutup rangkaian selama enam hari masa pengenalan kehidupan kampus Mahasiswa baru (PKKMB) tahun akademik 2019/2020, bertempat di  Polteknaker, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/8).
 
Staf Ahli Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengapresiasi kepada Polteknaker yang telah melibatkan personel TNI, BNN, dan BNPT, dalam memberikan pembekalan motivasi maupun mental kepada para peserta didiknya.
 
"Tentu ini merupakan langkah antisipasi yang sangat baik agar kedepannya, peserta didik kita ini tidak terkontaminasi dengan radikalisme maupun obat- obatan terlarang," ungkap Aris.
 
Aris menyampaikan bahwa ada empat tahapan dalam pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai modalitas bekal ke depannya. Keempat tahapan tersebut adalah, pertama, Learning to Know atau belajar untuk memahami secara mendalam ilmu-ilmu yang bersifat normatif atau teori di dalam perkuliahan.
 
"Kedua, Learning to Do, yakni bagaimana mengimplementasikan teori yang sudah didapat melalui praktik kerja," kata Aris.
 
Ketiga, Learning to Be, yakni memahami saat ini posisi mahasiswa saat ini sudah sebagai apa, dan juga harus sudah bisa mengubah mindset dan mental. Keempat, Learning to Live Together; yakni belajar bersosialisasi, dengan membangun teamwork di lingkungan kampus. 
 
"Saya berpesan agar Adik-adik bisa berlomba-lomba agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya," tutur Aris.
 
Aris juga menyampaikan harapannya kepada Dosen di lingkungan Polteknaker, agar di dalam proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada muatan muatan normatifnya saja.
 
"Ke depannya para dosen agar tidak hanya berikan muatan yang sifatnya normatif, melainkan muatan yang nantinya bersifat adaptif agar kedepannya para peserta didik Polteknaker siap memasuki pasar kerja," ujar Aris. (Red: Kendi Setiawan)
 
Selasa 30 Juli 2019 17:45 WIB
PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
Denpasar, NU Online
Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberi beragam kemudahan sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. 
 
Hal ini berpengaruh pada cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, sehingga patut menjadi perhatian pengelola badan publik.
 
Apalagi memasuki era keterbukaan informasi saat ini, persoalan yang paling rumit bagi masyarakat Indonesia adalah terlalu banyak informasi dan sebagian besar informasi tersebut mungkin adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. 
 
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dengan sumber informasi menjadi begitu beragam, namun belum tentu teruji kebenarannya.
 
"Saat ini kita berperang melawan disinformasi yaitu sesuatu yang seolah-olah informasi tapi sebenarnya menyesatkan dan hoaks. Masyarakat harus bisa membedakan antara yang valid dan tidak valid, hoaks dan yang kredibel. Ini tantangan bagi PPID agar terus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga R Irianto Simbolon pada acara Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
 
Melihat pentingnya tugas PPID dalam tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.
 
"Seluruh PPID di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia diharapkan bisa terus menggali dan mendapatkan wawasan melalui kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik ini," kata Irianto.
 
Irianto menegaskan bahwa badan publik jangan hanya menunjuk PPID-nya kemudian mengunggah semua informasi lalu menganggap pekerjaan sudah selesai.
 
"Jadi pejabat PPID jangan hanya pasif dengan memenuhi aturan formal saja. Saya harap jajaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia punya passion yang kuat dalam mengelola keterbukaan informasi. Gunanya agar masyarakat tertarik untuk memahami informasi ketenagakerjaan dan kemudian mereka tidak mudah untuk terpapar informasi yang salah," kata Irianto.
 
Tantangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan selaku badan publik untuk menyajikan informasi dalam cara yang paling efektif dan menarik, tanpa menimbulkan disinformasi.
 
"Untuk melawan disinformasi kita harus mampu menjaga integritas data-data. PPID harus mampu menjadi pejuang untuk bisa menghilangkan atau mengurangi sebanyak mungkin informasi-informasi yang tidak baik, salah, bahkan hoaks," kata Irianto.
 
Irianto mengatakan bahwa kegiatan diseminasi ini diharapkan tercipta sinergitas layanan informasi antara pusat dan daerah, yang akan mendorong munculnya terobosan-terobosan baru dalam pelayanan informasi berbasis teknologi dan peningkatan intensitas produksi informasi ketenagakerjaan.
 
"Oleh karena itu, sinergi antarPPID menjadi sangat penting. PPID harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas  agar bisa mengisi ruang publik dengan informasi yang baik. Melalui kolaborasi, semua bisa bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas informasi  berdasarkan berbagai fakta," kata Irianto.
 
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik dengan tema Pelayanan Informasi di Era Digital.
 
Peserta berasal dari unit teknis Kemnaker, UPTP Kemnaker di seluruh Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi di seluruh Indonesia, dan tim operasional PPID di Kemnaker.
 
Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi di era digital yang inovatif, sehingga seluruh peserta kegiatan memiliki kesamaan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik.
 
Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk memajukan pengelolaan layanan informasi publik agar sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital.
 
Hadir dalam kesempatan ini Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional Suhartono Sail, Kepala Biro Hukum Budiman, Kepala Biro Humas R. Soes Hindharno, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 27 Juli 2019 9:15 WIB
Kemnkaer Percepat Penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik ke Jepang
Kemnkaer Percepat Penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik ke Jepang
Menaker Hanif Dhakiri (kanan) dan Minister of Justice of Japan, Takeshi Yamashita di Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat (26/7).
Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia mendorong penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik (Specified Skilled Worker/SSW) ke Jepang dapat sesegera mungkin terealisasikan. Selain penyiapan pada sisi regulasi, saat ini pihak Indonesia tengah mengupayakan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Jepang.
 
Hal tersebut disampikan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat menerima kunjungan kehormatan Minister of Justice of Japan, Takeshi Yamashita di Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat (26/7).
 
Pertemuan kedua menteri ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Cooperation (MoC) on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of 'Specified Skilled Workers' yang disepakati pada 25 Juni 2019.
 
"Pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama ini. Semoga, segala hal yang berhubungan dengan kerja sama ini, baik dari sisi regulasi maupun sarana pendukung dapat segera terealisasikan," kata Menteri Hanif.
 
Menaker menjelaskan, MoC ini merupakan kesepakatan antara Indonesia-Jepang tentang penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang. Kerja sama ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang.
 
Sebagaimana diketahui, saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Jepang akan mengalami shortage tenaga kerja dan ageing society. Kondisi tersebut menyebabkan Jepang kekurangan akan tenaga kerja usia produktif. Untuk itu, Jepang menerbitkan regulasi keimigrasian berupa residential status baru bagi SSW (TKA) yang akan bekerja ke Jepang.
 
"Kerja sama SSW ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang dibutuhkan di Jepang," jelas Menaker.
 
Kebutuhan SSW di Jepang mencapai 345.150 tenaga kerja. Kuota tersebut diperuntukan untuk mengisi 14 sektor pekerjaan. "Kami berharap dapat mengisi sedikitnya 20 persen dari kebutuhan SSW di Jepang. Atau menempatkan sekitar 70 ribu tenaga kerja Indonesia ke Jepang," ujar Menaker.
 
Selain itu, pertemuan ini merupakan tindak lanjut MoC tentang Technical Intern Training Program (TITP) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang ditandatangani pada 25 Juni 2019.
 
Lebih lanjut, Menaker berharap adanya transfer of technology kepada pekerja migran maupun pemagang Indonesia sepulangnya dari Jepang. "Sehingga, pekerja migran dan pemagang Indonesia memiliki skill yang berkembang usai bekerja di Jepang," paparnya.
 
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menambahkan, salah satu kendala tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah bahasa. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengharap dukungan investasi pelatihan bahasa guna menciptakan tenaga kerja yang siap kerja maupun mendukung proses pemagangan bagi pemagang Indonesia.
 
Selain membantu proses adaptasi pekerja migran dan pemagang, Bambang menyebut investasi bahasa akan turut meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan pemagang. "Dan terkait perlindungan mereka sudah membuat regulasi perlindungan warga negara asing yang ada di 126 paket kebijakan pelindungan," terang Bambang.
 
Bambang memastikan, pihak Jepang telah menyepakati segala hal ikhwal berkaitan dengan penempatan tenaga kerja SSW dan pemagang TITP. Baik investasi pelatihan bahasa, transfer of technology, hingga perlindungan bagi pekerja migran dan pemagang. "Sehingga jaminan ini membuat warga negara asing itu nyaman untuk hidup di Jepang," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)