IMG-LOGO
Trending Now:
Ketenagakerjaan

PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan

Selasa 30 Juli 2019 17:45 WIB
PPID Kemnaker Terus Perangi Disinformasi dan Hoaks Ketenagakerjaan
Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
Denpasar, NU Online
Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberi beragam kemudahan sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. 
 
Hal ini berpengaruh pada cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, sehingga patut menjadi perhatian pengelola badan publik.
 
Apalagi memasuki era keterbukaan informasi saat ini, persoalan yang paling rumit bagi masyarakat Indonesia adalah terlalu banyak informasi dan sebagian besar informasi tersebut mungkin adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. 
 
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dengan sumber informasi menjadi begitu beragam, namun belum tentu teruji kebenarannya.
 
"Saat ini kita berperang melawan disinformasi yaitu sesuatu yang seolah-olah informasi tapi sebenarnya menyesatkan dan hoaks. Masyarakat harus bisa membedakan antara yang valid dan tidak valid, hoaks dan yang kredibel. Ini tantangan bagi PPID agar terus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga R Irianto Simbolon pada acara Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik di Denpasa, Bali, Selasa (30/7).
 
Melihat pentingnya tugas PPID dalam tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.
 
"Seluruh PPID di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia diharapkan bisa terus menggali dan mendapatkan wawasan melalui kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik ini," kata Irianto.
 
Irianto menegaskan bahwa badan publik jangan hanya menunjuk PPID-nya kemudian mengunggah semua informasi lalu menganggap pekerjaan sudah selesai.
 
"Jadi pejabat PPID jangan hanya pasif dengan memenuhi aturan formal saja. Saya harap jajaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia punya passion yang kuat dalam mengelola keterbukaan informasi. Gunanya agar masyarakat tertarik untuk memahami informasi ketenagakerjaan dan kemudian mereka tidak mudah untuk terpapar informasi yang salah," kata Irianto.
 
Tantangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan selaku badan publik untuk menyajikan informasi dalam cara yang paling efektif dan menarik, tanpa menimbulkan disinformasi.
 
"Untuk melawan disinformasi kita harus mampu menjaga integritas data-data. PPID harus mampu menjadi pejuang untuk bisa menghilangkan atau mengurangi sebanyak mungkin informasi-informasi yang tidak baik, salah, bahkan hoaks," kata Irianto.
 
Irianto mengatakan bahwa kegiatan diseminasi ini diharapkan tercipta sinergitas layanan informasi antara pusat dan daerah, yang akan mendorong munculnya terobosan-terobosan baru dalam pelayanan informasi berbasis teknologi dan peningkatan intensitas produksi informasi ketenagakerjaan.
 
"Oleh karena itu, sinergi antarPPID menjadi sangat penting. PPID harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas  agar bisa mengisi ruang publik dengan informasi yang baik. Melalui kolaborasi, semua bisa bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas informasi  berdasarkan berbagai fakta," kata Irianto.
 
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Informasi dan Pengaduan Publik dengan tema Pelayanan Informasi di Era Digital.
 
Peserta berasal dari unit teknis Kemnaker, UPTP Kemnaker di seluruh Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi di seluruh Indonesia, dan tim operasional PPID di Kemnaker.
 
Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi di era digital yang inovatif, sehingga seluruh peserta kegiatan memiliki kesamaan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik.
 
Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk memajukan pengelolaan layanan informasi publik agar sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital.
 
Hadir dalam kesempatan ini Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional Suhartono Sail, Kepala Biro Hukum Budiman, Kepala Biro Humas R. Soes Hindharno, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. (Red: Kendi Setiawan)

Baca Juga

Sabtu 27 Juli 2019 9:15 WIB
Kemnkaer Percepat Penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik ke Jepang
Kemnkaer Percepat Penempatan Tenaga Kerja Berketerampilan Spesifik ke Jepang
Menaker Hanif Dhakiri (kanan) dan Minister of Justice of Japan, Takeshi Yamashita di Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat (26/7).
Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia mendorong penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik (Specified Skilled Worker/SSW) ke Jepang dapat sesegera mungkin terealisasikan. Selain penyiapan pada sisi regulasi, saat ini pihak Indonesia tengah mengupayakan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Jepang.
 
Hal tersebut disampikan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat menerima kunjungan kehormatan Minister of Justice of Japan, Takeshi Yamashita di Kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat (26/7).
 
Pertemuan kedua menteri ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Cooperation (MoC) on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of 'Specified Skilled Workers' yang disepakati pada 25 Juni 2019.
 
"Pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama ini. Semoga, segala hal yang berhubungan dengan kerja sama ini, baik dari sisi regulasi maupun sarana pendukung dapat segera terealisasikan," kata Menteri Hanif.
 
Menaker menjelaskan, MoC ini merupakan kesepakatan antara Indonesia-Jepang tentang penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang. Kerja sama ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang.
 
Sebagaimana diketahui, saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Jepang akan mengalami shortage tenaga kerja dan ageing society. Kondisi tersebut menyebabkan Jepang kekurangan akan tenaga kerja usia produktif. Untuk itu, Jepang menerbitkan regulasi keimigrasian berupa residential status baru bagi SSW (TKA) yang akan bekerja ke Jepang.
 
"Kerja sama SSW ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang dibutuhkan di Jepang," jelas Menaker.
 
Kebutuhan SSW di Jepang mencapai 345.150 tenaga kerja. Kuota tersebut diperuntukan untuk mengisi 14 sektor pekerjaan. "Kami berharap dapat mengisi sedikitnya 20 persen dari kebutuhan SSW di Jepang. Atau menempatkan sekitar 70 ribu tenaga kerja Indonesia ke Jepang," ujar Menaker.
 
Selain itu, pertemuan ini merupakan tindak lanjut MoC tentang Technical Intern Training Program (TITP) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang ditandatangani pada 25 Juni 2019.
 
Lebih lanjut, Menaker berharap adanya transfer of technology kepada pekerja migran maupun pemagang Indonesia sepulangnya dari Jepang. "Sehingga, pekerja migran dan pemagang Indonesia memiliki skill yang berkembang usai bekerja di Jepang," paparnya.
 
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menambahkan, salah satu kendala tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah bahasa. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengharap dukungan investasi pelatihan bahasa guna menciptakan tenaga kerja yang siap kerja maupun mendukung proses pemagangan bagi pemagang Indonesia.
 
Selain membantu proses adaptasi pekerja migran dan pemagang, Bambang menyebut investasi bahasa akan turut meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan pemagang. "Dan terkait perlindungan mereka sudah membuat regulasi perlindungan warga negara asing yang ada di 126 paket kebijakan pelindungan," terang Bambang.
 
Bambang memastikan, pihak Jepang telah menyepakati segala hal ikhwal berkaitan dengan penempatan tenaga kerja SSW dan pemagang TITP. Baik investasi pelatihan bahasa, transfer of technology, hingga perlindungan bagi pekerja migran dan pemagang. "Sehingga jaminan ini membuat warga negara asing itu nyaman untuk hidup di Jepang," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 27 Juli 2019 2:15 WIB
Kolaborasi Tiga Negara Perkuat Informasi Pasar Kerja
Kolaborasi Tiga Negara Perkuat Informasi Pasar Kerja
Sekjen Kemnakwer Khairul Anwar saat membuka The 9th IMT-GT Working Group on Human Resources Development, Education and Culture Meeting di Jakarta, Rabu (25/7).
Jakarta, NU Online
Peran aktif dan kerja sama antara tiga negara anggota IMT-GT (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) diperkuat dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, meningkatkan mobilisasi tenaga kerja, dan membentuk sistem informasi pasar kerja di tiga negara.
 
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dua program yang saat ini berjalan yaitu penguatan portal informasi pasar kerja dan pengakuan kompetensi keterampilan. Kedua program ini sangat penting dalam pengembangan ketenagakerjaan di ketiga negara anggota.
 
"Dengan adanya portal informasi pasar kerja diantara tiga negara diharapkan pasar tenaga kerja di tiga negara dapat terhubung sehingga kesempatan kerja dapat lebih luas," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar saat membuka The 9th IMT-GT Working Group on Human Resources Development, Education and Culture Meeting, Jakarta, Rabu (25/7).
 
Sekjen Khairul mengharapkan pertemuan ini dapat membentuk suatu informasi pasar kerja yang aktif dan adaptif sehingga dapat dimanfaatkan optimal ketiga negara. Pemetaan informasi yang detail, akurat dan dinamis dari pasar kerja ini diharapkan juga bisa memberikan informasi yang baik untuk lembaga pelatihan dan pendidikan sehingga mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna.
 
"Paling penting nanti informasi pasar kerja yang disepakati ini harus accesable di mana siapa pun masyarakat kita dapat dengan mudah mengakses informasi pasar kerja ini. Itulah perlunya kolaborasi ketiga negara dalam menyampaikan informasi lowongan kerja masing-masing negara," kata Khairul.
 
Selain pembentukan sistem informasi pasar kerja yang lebih aktif dan adaptif, Sekjen Khairul mengapresiasi capaian Working Grup ini khususnya dalam implementation Blueprint (IB) 2017-2021 yang lebih konkret.
 
"Tiga negara sudah fokus ke arah mutual recognition of skills (pengakuan keterampilan) yang telah disepakati di bidang welding, automotif dan sektor pariwisata (spa dan barista). Didukung jeraring BLK dan harmonisasi standar kualifikasi di tiga negara anggota IMT-GT tentunya akan membawa dampak yang sangat baik bagi integrasi dan kerja sama ketenagakerjaan di kawasan sub-regional," kata Khairul.
 
Sekjen Khairul juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan iklim bisnis yang kondusif baik dari sisi regulasi, perizinan, insentif, dan agar dapat meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Sehingga diharapkan investasi Malaysia dan Thailand yang datang ke Indonesia dapat meningkat.
 
"Pemerintah Indonesia mengajak kalangan dunia usaha dan industri yang berasal dari dalam maupun luar negeri (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia dan mendukung pengembangan SDM dengan membangun sistem pelatihan  kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia," kata Khairul.
 
Dalam kesempatan itu, Sekjen Khairul juga  menyampaikan empat poin terkait masalah, tantangan dan sekaligus jawaban atas masalah dan tantangan ketenagakerjaan dewasa ini.
 
"Pertama, ekosistem ketenagakerjaan. Intinya, ekosistem ketenagakerjaan kita ini kaku dan rigid, sehingga perlu ditransformasikan menjadi lebih fleksibel sesuai perkembangan pasar kerja masa depan," kata Khairul.
 
Kedua. lanjut Khairul yaitu pasar kerja. Pasar kerja di Indonesia masih kurang aktif sehingga perlu dipastikan menjadi pasar kerja aktif dengan sejumlah intervensi kebijakan pemerintah.
 
"Ketiga, pengembangan skill. Skill SDM yang ada masih disfektif sehingga perlu ditransformasikan ke arah skill yang adaptif terhadap perubahan untuk mengatasi kualitas, kuantitas, maupun persebaran SDM yang kurang merata," kata Khairul.
 
Terakhir, yaitu jaminan sosial yang pada intinya jaminan sosial ke depan perlu diperkuat dan diperluas agar lebih inklusif. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 27 Juli 2019 1:50 WIB
Koperasi Pekerja Migran Cegah Risiko Jeratan Utang Rentenir
Koperasi Pekerja Migran Cegah Risiko Jeratan Utang Rentenir
Direktur PPTKLN Kemnaker Eva Trisiana pada Festival Kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan dan Peresmian Koperasi Pekerja Migran Indonesia, Kediri, Jatim, Rabu (24/7).
Kediri, NU Online
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana meresmikan pembentukan empat Koperasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada Provinsi di Jawa Timur.
 
Empat koperasi PMI yang diresmikan yaitu Koperasi Margo Makmur, Koperasi Perhimpunan Tenaga Kerja Indonesia (Pertakina) Kabupaten Blitar, Koperasi Pekerja Migran Indonesia Rumah Migran Berkarya Kediri, dan Koperasi Rumah Migran Berkarya Jenggirat Tangi Kabupaten Banyuwangi.
 
"Pembentukan koperasi PMI akan memberi manfaat optimal bagi calon PMI, PMI, maupun PMI Purna beserta keluarganya. Keberadaannya juga diharapkan dapat memutus rantai  calo dan rentenir serta membebaskan para PMI dari risiko  jeratan rentenir," kata Direktur Eva Trisiana saat menghadiri acara Festival Kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan dan Peresmian Koperasi Pekerja Migran Indonesia, Kediri, Jawa Timur pada Rabu (24/7).
 
Dikatakan Eva, selama ini  calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkadang kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan, termasuk ketika membutuhkan pembiayaan untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Oleh karena, itu pembentukan Koperasi PMI salah satu manfaatnya untuk menjawab persoalan PMI dan keluarganya dalam aspek keuangan sehingga mereka tidak terjerat calo dan  rentenir.
 
"Koperasi PMI ini dari kita dan untuk kita. Dengan adanya koperasi PMI ini, para calon PMI, PMI dan PMI purna diharapkan dapat mendapat pinjaman dengan bunga ringan. Yang nantinya bisa mendorong usaha-usaha produktif," kata Eva.
 
Koperasi PMI ini sejalan dengan pilar keempat program desa migran produktif (Desmigratif) yang diinisiasi oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Pilar keempat itu yaitu penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.
 
"Koperasi PMI yang kuat bisa jadi fasilitator pengembangan usaha produktif di masyarakat ataupun kepentingan lain seperti tabungan dan investasi," kata Eva.
 
Pemerintah terus mendukung usaha-usaha pembukaan kesempatan usaha melalui program koperasi PMI khususnya di kantong-kantong PMI. Koperasi ini juga bisa memberdayakan PMI sehingga bisa langsung bekerja saat mereka pulang.
 
"Dengan begitu saat mereka pulang ke kampung halaman tidak memulai dari nol tapi sudah jalan usahanya," kata Eva.
 
Selain meresmikan koperasi PMI, dalam kesempatan itu adapula pameran hasil usaha PMI purna penempatan yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 
"Pameran ini baik sebagai upaya untuk melaksanakan konsep kemandirian Pekerja Migran Indonesia pada tahap pencapaian produktivitas karena Pekerja Migran Indonesia purna penempatan setelah bekerja di luar negeri telah memiliki kompetensi dan pengalaman bekerja sesuai kompetensi jabatan pekerjaan yang dimilikinya," kata Eva. (Red: Kendi Setiawan)