IMG-LOGO
Trending Now:
Ketenagakerjaan

Indonesia, Malaysia, dan Thailand Sepakat Berbagi Sistem Informasi Pasar Kerja

Kamis 25 Juli 2019 7:15 WIB
Indonesia, Malaysia, dan Thailand Sepakat Berbagi Sistem Informasi Pasar Kerja
Direktur (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Roostiawati (kiri).
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif adanya kesepakatan berbagai sistem informasi pasar kerja yang dicapai dalam pertemuan Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). 
 
Melalui kesepakatan berbagi sistem informasi pasar kerja secara kerja secara online ketiga negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja kompetitif, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi pasar kerja dalam memperkuat konektivitas tenaga kerja.
 
"Pertukaran informasi pasar kerja akan membantu ketiga negara dalam mengisi pasar kerja sub regional. Sehingga migrasi pekerja akan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja," kata Direktur Pengembangan Pasar Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Roostiawati usai mengikuti Technical Meeting IMT-GT: Labour Market Information Portal Workshop di Jakarta, Rabu (24/7).
 
Pertemuan itu dihadiri para pejabat Center for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) yakni Balamurugan Ratha Krishnan (Deputy Directour); Purwaning Putri (Senior Project Cordinator); Robita Robinson (Project Cordinator); dua delegasi dari Thailand Witthusak Pathomsart (Senior Labour Specialist); Winai Mayomthong (Expert to Information and Communication) dan 30 peserta dari perwakilan Disnaker beberapa provinsi di Indonesia.
 
Roostiwati menjelaskan kesepakatan yang dicapai dalam technical meeting minus delegasi Malaysia tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan IMT-GT sebelumnya di Kelantan, Malaysia (2019). Berbagi informasi pasar kerja dalam dua Bahasa juga sebagai dasar perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermobilisasi di ketiga negara tersebut.
 
"Kita sudah komit berbagi informasi pasar kerja dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan Inggris," ujar Roostiawati.
 
Menurut Roostiawati untuk langkah awal pihaknya akan melakukan sharing di sektor pariwisata (tourism blue) khususnya untuk jabatan-jabatan yang sudah dikenal di Asean. "Kita sudah siap sharing data statistiknya angkatan kerja, terkait demand-nya itu dari jabatan apa saja, supply kita di mana saja. Kita tinggal tunggu kesiapan Thailand kapan versi bahasa Inggrisnya itu ada," ujar Roostoawati yang juga selaku Ketua CIMT tetsebut.
 
Roostiawati mengatakan selanjutnya IMT-GT akan membuat action plan informasi pasar kerja dua bahasa di sektor pariwisata tersebut. "Harus ada timeline, karena kesepakatan dua bahasa ini sudah disepakati pada pertemuan di Kelantan kemarin," ujarnya.
 
Kerja sama IMT-GT merupakan kerja sama ekonomi sub regional yang terbentuk sejak 1993 dan sangat strategis dalam peningkatan perekonomian wilayah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
 
Sedangkan Deputy Directour CIMT, Balamurugan mengatakan meski minus delegasi Malaysia, IMT sepakat mempersiapkan macro data analysis informasi pasar kerja. "Nantinya kita akan lihat di mana ada demand and supply-nya, kalau di Indonesia misal dari sektor pariwisata, seberapa besar demand di sektor tersebut, begitu juga dengan Thailand," ujarnya.
 
Balamurugan berharap bila sudah ada sistem online informasi pasar kerja di IMT-GT, akan disebarkanluaskan ke tiga negara. "Nanti kita boleh pilih sektor mana saja yang akan dibuat training atau upgrade skill. Misalnya di sektor pariwisata perlu training untuk jabatan manajer dan di atasnya. Kalau tak ada informasi makro supply and demand, sulit untuk diprediksi sektor mana saja yang akan difokuskan," ujarnya.
 
Ditambahkan Balamurugan, meski tanpa kehadiran Malaysia, tak akan memengaruhi karena program ini telah disetujui di tingkat pimpinan IMT. "Maklumat ini akan disampaikan ke Malaysia dan akan dibuat dalam pertemuan selanjutnya," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)
 
 
 

Baca Juga

Kamis 25 Juli 2019 22:45 WIB
Pemerintah Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Korban PHK
Pemerintah Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Korban PHK
Menaker M Hanif Dhakiri pada Peluncuran Program Vokasi BPJS Ketenagakerjaan di President University Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7).
Bekasi, NU Online
Pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas dan kuantitas program bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja yang ter-PHK harus mendapatkan akses peningkatan keterampilan. Agar dapat mencari pekerjaan baru atau alih profesi.
 
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Program Vokasi BPJS Ketenagakerjaan di President University Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7).
 
"Hari ini saya merasa bersenang hati karena akhirnya BPJS Ketenagakerjaan bisa membuat program untuk korban PHK agar bisa dilatih kembali, mendapat skill baru, yang pada akhirnya dapat alih profesi, dapat pekerjaan baru," kata Menaker.
 
Menaker menjelaskan, perkembangan teknologi dan informasi di era digital akan berperan terhadap perubahan model bisnis dan industri. Hal tersebut turut berpengaruh terhadap perubahan jenis pekerjaan.
 
Menaker berharap, program ini dapat membantu pekerja, khususnya yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, untuk memiliki kesempatan long life employability.
 
"Ketika pekerjaan berubah, maka skill-nya juga berubah. Makanya, long life learning penting, agar masyarakat memiliki long life employability," terang Menaker.
 
Menaker menegaskan, pemerintah terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi mengembangkan kualitas dan kuantitas program. Adapun, Menaker mewacanakan dua program sebagai pelengkap program vokasi BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, program jaminan kehilangan pekerjaan, serta program pelatihan dan sertifikasi.
 
"Saat di-cover (dua program) itu, orang yang kehilangan pekerjaan bisa melakukan dua hal. Pertama, memperbaiki skill-nya. Kedua, mencari pekerjaan baru. Dengan demikian orang tidak takut perubahan," ujarnya.
 
Senada dengan Menaker, Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki amanah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia.
 
Program vokasi ini, sebut Agus, merupakan upaya menghadapi landskap baru ketenagakerjaan. Di mana perubahan model bisnis dan industri berpengaruh terhadap perubahan jenis pekerjaan berikut keterampilan yang dibutuhkan.
 
"Kita minta dukungan seluruh stakeholder agar (program vokasi) ini bisa bermanfaat untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang ter-PHK," terang Agus.
 
Pada tahap awal, program ini akan diimplementasikan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hingga akhir 2019, program ini ditargetkan dapat mengaver 20 ribu pekerja.
 
"Selanjutnya kita evaluasi dan akan kita implementasikan seluruhnya ke seluruh wilayah Indonesia," paparnya.
 
Turut hadir, Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio lelono; Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Edi Purnama; dan Direktur Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 25 Juli 2019 18:45 WIB
Hadapi Fleksibilitas Pasar Kerja, Menaker Ajak Masyarakat Ubah Paradigma
Hadapi Fleksibilitas Pasar Kerja, Menaker Ajak Masyarakat Ubah Paradigma
Menaker Hanif Dhakiri (berkemeja putih) pada Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).
Jakarta, NU Online
Pasar kerja di masa depan diprediksi akan semakin fleksibel. Untuk itu, seluruh stakeholder ketenagakerjaan dituntut untuk merubah paradigma dalam menatap isu ketenagakerjaan.
 
Sebagai contoh, paradigma tenaga kerja tidak boleh lagi terpaku pada status kerja tetap. Namun, paradigma yang ditanamkan tenaga kerja saat ini dan di masa depan adalah kemampuan untuk tetap bisa bekerja.
 
"Nah ke depan, menurut saya yang seperti itu (paradima kerja tetap) sudah semakin berat karena pangsa pasarnya sudah semakin fleksibel. Sehingga kita harus switch paradigmanya, dari kerja tetap jadi tetap kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat menjadi narasumber Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).
 
Selain itu, Hanif menilai paradigma pemerintah dalam melindungi tenaga kerja pun harus dirubah. Regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak lagi melindungi status pekerjaan. Namun, memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk tetap bekerja.
 
Adapun, upaya yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk tetap kerja adalah memastikan setiap warga memiliki self defence capacity.
 
"Untuk membuat orang tetap kerja, dia harus punya skill yang adaptif, pemerintah punya pasar kerja yang aktif, informasi pasar kerja yang bagus, pertemuan supply and demand dan sebagainya," terang Hanif.
 
Bentuk dari self defence capacity tersebut, jelas Hanif, adalah keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan zaman. "Kuncinya adalah skill yang terus berkembang dan jaminan sosial untuk semua orang,” jelasnya.
 
Selain perubahan paradigma, Hanif menyebut pasar kerja yang fleksibel harus dihadapi dengan perubahan ekosistem ketenagakerjaan, dari ekosistem yang rigid atau kaku menjadi ekosistem yang dinamis dan fleksibel. Ia mencontohkan, saat ini Indonesia telah memiliki SDM berkualitas. Namun, dari sisi jumlah masih sedikit dan dari sisi persebaran belum merata.
 
"Lebih dari 80 persen pekerja terampil kita tersebar di Jawa, Sumatera, dan Bali. Itu artinya yang pertama kali kita perbaiki ekosistem kita. Dari yang rigid kaya kanebo kering kita transform menjadi fleksibel," ujarnya.
 
Senada dengan Menaker, CEO Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut perlunya peran dunia usaha dalam menghadapi fleksibilitas pasar kerja di masa depan. Dunia usaha harus terlibat dalam menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan fleksibel.
 
"Tentu kita harus memperhatikan program-program yang bisa mengembangkan skill dan keterampilan tenaga kerja. Karena yang dibutuhkan adalah competitiveness," kata Shinta.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan di masa depan membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan. Karena di era demokrasi, siapapun dapat memberikan sumbangsih solusi guna pembangunan negeri. "Sekarang pembangunan itu multistakeholder. Siapa pun bisa berpartisipasi, pemerintah justru harus responsif dan memfasilitasi," paparnya. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 25 Juli 2019 8:15 WIB
Kemnaker Terus Sempurnakan Aturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran
Kemnaker Terus Sempurnakan Aturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran
Direktur PTKLN Kemnaker Eva Trisiana pada Rapat dengan CSO Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Jakarta, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan  meminta sejumlah Civil Society Organization (CSO) memberikan masukan secara konkrit untuk menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Masukan CSO penting dibutuhkan Kemnaker selaku leading sector dalam  penyusunan aturan turunan UU PPMI yang ditargetkan selesai November 2019 nanti sesuai amanat UU No 18 tahun 2017.
 
"Kami sangat senang jika masukan CSO dalam bentuk kalimat konkrit dan konstruktif, bukan sebatas debat kusir agar peraturan turunan UU PPMI lebih optimal dan cepat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam UU tersebut," kata Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker Eva Trisiana dalam acara Rapat dengan CSO Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di  Jakarta, Senin (22/7).
 
Rapat dengan agenda meminta masukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PPMI dari CSO itu dihadiri juga oleh Karo Hukum Kemnaker Budiman dan 22 perwakilan CSO.
 
Eva Trisiana menambahkan selama ini  pemerintah terus berupaya secara intens melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan CSO untuk menyelesaikan seluruh aturan turunan setelah UU tersebut diundangkan November 2017.
 
Dalam kesempatan tersebut, Karo Hukum Budiman menyampaikan bahwa RPP ini menjabarkan 9 pasal dari UU 18/2017. Simplikasi peraturan perundang-undangan menjadi alasan mendasar penyusunan aturan turunan UU 18/2017 menjadi 3 Peraturan Pemerintah, 3 Perpres, 5 Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan.
 
Sementara perwakilan CSO, Daniel Awigra selaku Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG) berpendapat mengingat RPP merupakan jantung pelaksanaan PPMI, maka perlu diperjelas draft RPP yang masih bersifat umum dan belum spesifik dalam memberikan pelindungan kepada PMI.
 
"Mekanisme perlindungan semacam apa? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk isu apa, di level mana?" katanya.
 
Daniel Awigra menilai soal perlindungan pekerja migran juga ada dimensi langsung yakni pemberian akses perlindungan dan membangun lingkungan yang mendukung perlindungan. "Bagaimana mekanisme perlindungan saat pekerja migran sedang bekerja di luar negeri tahu? Bagaimana mengakses perlindungan dari pemerintah? Ini menyangkut soal kepastian hukum, " kata Daniel Awigra.
 
Seknas Jaringan Buruh Migran (JBM) Savitri Wisnuwardhani, mengatakan bahwa RPP Perlindungan dan pengawasan harus juga menekankan mengenai mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum bagi PMI. Perlu ada bab tersendiri yg menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3 UU PPMI mengenai penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
 
"Apakah PMI dapat menyelesaikan perselisihan melalui PHI sehingga penyelesaian dapat segera diselesaikan," kata Savitri. (Red: Kendi Setiawan)