IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

NU Sumatera Selatan Komitmen Jaga Lahan Gambut

Selasa 16 Juli 2019 20:0 WIB
NU Sumatera Selatan Komitmen Jaga Lahan Gambut
Ketua PWNU Sumsel H Heri Candra (kiri)
Jakarta, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjaga lingkungan dari berbagai kerusakan yang dibuat oleh ulah manusia. Kejadian yang kerap terjadi di daerah maritim itu misalnya kebakaran hutan di kawasan gambut. Untuk itu, PWNU Sumsel melalalui Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PWNU Sumsel segera menyelenggarakan sekolah lapang gambut untuk mengedukasi masyarakat luas. 

Ketua PWNU Sumatera Selatan, Kiai Heri Candra menuturkan kerusakan alam oleh umat manusia sudah terjadi ratusan tahun silam. Makanya, Allah dalam Al-Qur’an telah mengingatkan umat manusia untuk tidak membuat kerusakan. 

“Dalam surat Al-A’raf ayat 56 misalnya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah SWT) memperbaikinya,” kata Kiai Heri Candra saat dihubungi NU Online di Jakarta, Selasa (16/7). 

Artinya, kata Heri, Allah melarang membuat kerusakan apapun di muka bumi karena itu akan berdampak buruk untuk  kehidupan manusia. Makanya, ia ingin mengajak warga mengerti bagaimana cara mengelola hutan gambut yang baik dan benar sehingga bernilai manfaat untuk masyarakat Sumsel. 

“NU ambil bagian dalam menjaga kebakaran hutan dan akan memberdayakan masyarakat. Upaya itu bukti bahwa bagi NU menjaga lingkungan itu sangat penting,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua LPP PWNU Sumsel, Agus Muahaemin mengatakan, tujuan digelarnya sekolah lapang gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan di Sumatera Selatan sehingga kebakaran hutan tidak terulang lagi. Sumsel ujar dia, masuk pada 7 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah karena memiliki potensi kebakaran hutan. 

"Sumsel ini termasuk dari 7 provinsi di Indonesia yang memiliki lahan gambut terluas. Jadi perlu pengelolaan yang benar. Karena dengan pengelolaan yang benar dapat mendatangkan nilai ekonomi yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. 

Sebagaimana diketahui, Syariat Islam turun ke dunia bukan untuk mengatur manusia saja, ada berbagai dimensi yang menjadi objek dari hukum Allah tersebut. Dimensi itu antara lain agama, akal, harta kepemilikan, kehormatan manusia, dan jiwa manusia itu sendiri temasuk linkungan hidup. Islam lahir untuk mengatur tata kelola lingkungan agar tidak membahayakan jiwa manusia. 

Imam Gazali dalam Kitabnya, Al-Hikmah Fi Makhluqatillahi menguraikan, bumi diciptakan Allah dalam keadaan seimbang. Variasi karakter permukaannya memungkinkan keragaman hayati tumbuh dan menjadi sumber kehidupan masnusia 

Syariat Islam yang dipelajari oleh Nahdlatul Ulama tidak melarang mengolah alam semesta, hanya saja ada batasan batasan terkait penataan lingkungan hidup tersebut. Hal itu tentu untuk kebaikan manusia dan alam itu sendiri, sebab, dalam islam sikap berlebihan sangat tidak diperbolehkan. 

Dalam Buku Merintis Fiqih lingkungan Hidup, Rais A’am PBNU 1991-1992 KH Ali Yafie menjabarkan sikap manusia atas alam yang tidak bertentangan dengan nilai nilai agama. Menurutnya, manusia tidak harus mengacak-acak ekosistem yang sudah diatur rapih oleh sang pencipta. 

Pandangan itu, kata Kiai Alie, selaras dengan ayat al-qur’an yang menyatakan misi kenabian adalah membawa rahmat bagi alam semesta, artinya, bukan manusia semata yang patut kita muliakan alam dan seisinya harus diperhatikan. 

Bahkan dalam buku tersebut Kiai Alie menyebut tindakan dan aksi peneliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (hifdzul bi’ah) termasuk komponen primer dalam setiap langkah manusia (addaruriyat-al-kulliyat). (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Tags:
Rabu 19 Juni 2019 20:0 WIB
PRIMS, Langkah Inovatif BRG Pantau Lahan Gambut
PRIMS, Langkah Inovatif BRG Pantau Lahan Gambut
Ilustrasi (Ist.)
Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan situs informasi dan pemantauan Restorasi Lahan Gambut yang dinamakan PRIMS (Peatlands Restoration Information and Monitoring System). Langkah ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab transparansi data kepada publik terkait capaian restorasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BRG.

“Melalui PRIMS ini memungkinkan pengguna untuk dapat melihat dan memantau kegiatan restorasi berupa implementasi restorasi, memantau area restorasi, memantau titik panas di lahan gambut, mengidentifikasi pembukaan lahan di area target restorasi, dan melaporkan kegiatan restorasi mereka,” kata Kepala BRG, Nazir Foead, saat Halal Bi Halal BRG bersama Media-Ngo di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Selain itu, PRIMS dibuat untuk melihat laporan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim restorasi gambut daerah, fasilitator desa, tim penghubung daerah dan perusahaan swasta. Melalui jaringan internet, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengaksesnya.

Nazir menegaskan, platform tersebut nantinya dapat mengidentifikasi intervensi yang membutuhkan tindakan perbaikan lanjutan serta untuk berkoordinasi agar restorasi dapat dilakukan secara konsisten. Terutama kegiatan unggulan BRG yakni rewetting, revegetasi, dan revitalisasi.

“Secara umum fungsi PRIMS gambut ini adalah monitoring, progress, transparency, dan data sharing,” tuturnya.

Ia menjelaskan, monitoring artinya melihat capaian restorasi yang telah dilakukan untuk pembelajaran dan evaluasi lebih lanjut. Sementara progress yaitu memberikan laporan implementasi restorasi untuk keperluan platform pemantauan online di sektor lain.

Kemudian, transparency adalah memberikan kemajuan implementasi, termasuk pemantauan rutin dan data sharing yakni meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan serta menumbuhkan investasi terkait

“Untuk fitur yang dimiliki oleh PRIMS antara lain ialah, kegiatan restorasi, menampilkan lokasi perencanaan dan implementasi restorasi, serta desa peduli gambut,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bukti keseriusan BRG dalam program tersebut, PRIMS akan dipersentasikan pada pertemuan Asia Pacific Forestry Week di Incheon Korea Selatan pekan depan.

Seperti diketahui, BRG merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang diberikan mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Total lahan restorasi gambut prioritas hingga tahun 2020 mencapai 2,5 Juta hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Selanjutnya, BRG bekerja secara khusus dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak melalui Rewetting/R1 (Sekat Kanal dan Sumur Bor), Revegetasi/R2, dan Revitalisasi Ekonomi/R3. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)
Rabu 19 Juni 2019 19:0 WIB
Pemda Kalteng Terus Perkuat Antisipasi Kebakaran Gambut
Pemda Kalteng Terus Perkuat Antisipasi Kebakaran Gambut
Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di Jakarta Pusat,
Jakarta, NU Online
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah-langkah strategis antisipasi kebakaran di kawasan gambut. Upaya itu dilakukan Pemda bersama Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan menyediakan fasilitas yang bisa menunjang pemulihan gambut seperti penyediaan teknologi pengecek keadaan air gambut, membuat sumur bor di kawasan gambut dan menyediakan peralatan yang menjurus pada pemberdayaan kawasan gambut antara lain bidang pertanian dan perikanan.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri saat menghadiri kegiatan Halal Bi Halal BRG bersama Media dan NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Ia mengungkapkan, kemauan menyehatkan gambut perlu ditingkatkan dan tidak harus menunggu peralatan canggih. Teknologi sederhana, ucap Fahrizal, sudah tersedia sejak lama antara lain alat untuk menyekat kanal gambut yang terbuat dari kayu.

“Alat untuk menyekat kanal dari kayu sudah dipakai sejak dulu, tapi itu memang harus ada perawatnya, makanya kami bersyukur BRG ada program revitalisasi,” katanya.

Disisi lain, langkah kongkrit yang dilakukan Pemda yakni terus membuat kanal baru untuk tanah gambut. Manfaatnya, gambut terus mengalami pembahasan yang teratur, saat terjadi kebakaran, tidak merambat ke lahan gambut lain.

“Perawatan dan pemeliharaan sudah dilakukan, makanya 2019 kami akan menambah sekat baru,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2019, ujar dia, pengawasan di kawasan gambut terus dilakukan. Tujuannya, agar semua titik kawasan gambut bisa direstorasi dan dipulihkan. Ia menginginkan gambut kembali ke ekosistemnya yakni menyerap air dan mengeluarkan air.

“Restorasi tidak hanya mengecek tinggi muka air gambut tapi rasa air, dan itu kami dibantu LSM seperti WHO dan WRI,” ucapnya.

Seperti diketahui, Data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2015 menyebutkan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut seluas 196.987 hektar dan lahan nongambut seluas 133.876 hektar. Sepanjang 2015, KLHK telah memberi peringatan kepada 115 perusahaan dan 36 korporasi. Mereka mendapat sanksi mulai dari pencabutan hingga pembekuan kegiatan. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)
Rabu 19 Juni 2019 17:15 WIB
Inilah Perbandingan Kebakaran Hutan di Indonesia dan Negara Luar
Inilah Perbandingan Kebakaran Hutan di Indonesia dan Negara Luar
Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di Jakarta Pusat,
Jakarta, NU Online
Kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut masih menjadi sektor yang diantisipasi oleh pemerintah daerah di kawasan gambut dan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI. Kebakaran di Indonesia yang masih membuat pilu yakni kebakaran gambut di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah tahun 2015 silam.

Luas lahan yang terbakar antara lain 6.000 hektar di Provinsi Riau dan 26.664 hektar di Kalimantan Tengah. Bahkan, total lahan yang terbakar di seluruh kawasan gambut yakni sekitar 2,5 juta hektar.

Kepala BRG RI, Nazir Foead, mengatakan kebakaran terparah tidak hanya melanda Indonesia, tetapi terjadi di sejumlah belahan dunia antara lain di benua Amerika dan Eropa. Di Asia, lanjut Nazir, terjadi di Indonesia, Thailand dan Myanmar.

“Kebakaran tahun 2015 di Indonesia bersyukur hanya 2,5 juta hektar, di Amerika mencapai 4 juta hektar,” kata Nazir Foead saat Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Selanjutnya, setelah ada berbagai upaya dari semua pihak, kebakaran hutan di Indonesia tahun 2017 menurun drastis yakni sekitar 460-560 ribu hektar. Sementara di negara lain seperti di Amerika masih bertahan pada angka 2 juta hektar.

Kawasan lain yang menjadi kawasan perbandingan BRG yakni Eropa. Pada tahun serupa terjadi kebakaran dahsyat di Spanyol dan Italia, kebakaran sampai meluas ke area kutub. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara negara luar, sebab kebakaran sulit dipadamkan.

“Untuk itu agar kebakaran tidak terulang lagi, kita juga harus mewaspadai cuaca ekstrem,” tuturnya.

Atas masalah-masalah tersebut, lanjut Nazir, BRG kemudian melakukan langkah-langkah strategis dalam hal penanganan kebakaran hutan dan kawasan gambut yang terfokus di semua titik kawasan gambut.

“Misalnya, menggali penyebab kebakaran hutan, membuka komunikasi dengan sejumlah perusahaan di kawasan gambut, melakukan skat kanal di kawasan gambut, membuat sumur bor di kawasan gambut, memasang alat sistem pengawalan air lahan gambut, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ucap Nazir. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)