IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Penguatan Indeks Integritas Siswa Melalui Gerakan Siswa Bertanggungjawab

Selasa 16 Juli 2019 18:0 WIB
Penguatan Indeks Integritas Siswa Melalui Gerakan Siswa Bertanggungjawab
Para siswa tengah mengerjakan soal ujian.
Persoalan pengembangan integritas peserta didik telah menjadi perhatian para penyelenggara pendidikan. Hal ini dipicu dengan banyak kasus yang bermunculan mulai dari maraknya tawuran antarsekolah, merebaknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar, dan berkembanganya pergaulan bebas. Selain itu banyak sekolah yang kurang memerhatikan perkembangan perilaku peserta didik terkait kejujuran akademik, contek menyontek saat ujian, konsisten dengan apa yang dikatakan, tanggung jawab terhadap tugas, membangun relasi dengan Tuhan, dan masuknya gerakan islamis ke sekolah-sekolah yang diduga ikut memengaruhi perilaku intoleransi beragama di kalangan peserta didik.

Kemunculan beragam kasus sikap dan perilaku negatif peserta didik direspons oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 2011 dengan mengeluarkan kebijakan 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.  Selanjutnya pada Sembilan Agenda Prioritas Presiden (program Nawacita) pada butir 8 menjelaskan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Dalam Nawacita tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong.

Selama  ini aspek integritas akademik banyak dilakukan hanya mengukur segi kejujuran dalam mengikuti ujian dan belum dikembangkan ke segi lain. Tahun 2017 dan 2018 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag telah melakukan survei integritas peserta didik. Melalui dua kali survei integritas peserta didik menunjukkan kebijakan pendidikan karakter secara umum dan aspek integritas secara khusus, belum semua dimensi integritas terimplementasikan secara baik di kalangan peserta didik.  

Survei integritas tahun 2017 dilakukan kepada 3026 siswa SMA yang tersebar di 120 SMA pada 30 kabupaten/kota di sepuluh provinsi. Ada lima dimensi yang diukur, yaitu kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, keadilan, dan menjaga kehormatan. Indeks integritas peserta didik di daerah-daerah tersebut sebesar 78,02. Indeks Integritas peserta didik merupakan komposit dari variabel kejujuran (89,4), percaya diri (84,5), tanggung jawab (83), keadilan (77,9), dan menjaga kehormatan (55,2).

Tahun 2018 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag melakukan survei kembali integritas peserta didik. Survei tahun 2018 menambah satuan pendidikan MA dan memperluas cakupan wilayah di 34 provinsi. Selain itu, lima dimensi yang diukur tahun 2017 yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, keadilan, dan menjaga kehormatan disempurnakan menjadi empat dimensi integritas yang menjadi fokus kebijakan, yaitu kejujuran (honesty), tanggung jawab (responsibility), tolerasi (tolerance), dan cinta tanah air. Dimensi dan indikator tersebut ditanyakan kepada 1145 siswa kelas 11 pada jenjang pendidikan menengah yang tersebar pada 1158 sekolah yang terdiri dari 708 SMA dan 450 MA di seluruh Indonesia. 

Kejujuran diukur menggunakan tiga komponen meliputi kesesuaian perkataan dengan perbuatan, keberanian menyampaikan kebenaran, dan menghindari kecurangan. Tanggung jawab diukur menggunakan lima komponen meliputi memiliki inisiatif dalam belajar, mampu menyikapi sendiri permasalahan dengan baik, mematuhi  peraturan yang berlaku, melaksanakan kesepakatan bersama, dan menanggung resiko. Toleransi diukur menggunakan dua komponen yaitu penghargaan terhadap keberagaman  dan berinteraksi dalam keberagaman. Cinta tanah air diukur menggunakan tiga komponen yaitu mencintai dan bangga terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela membela 
negara meskipun sulit, dan perhatian terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. 

Indeks Integritas Peserta Didik (IIPD) pada Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2018 berkategori tinggi sebesar 70,21. Indeks Integritas Peserta Didik (IIPD) berdasarkan dimensi, indeks kejujuran (76,32), indeks tanggung jawab (62,71), indeks toleransi (71,68), dan indeks cinta tanah air (70,13). Indeks kejujuran menempati urutan pertama dan indeks tanggung jawab menempati urutan terakhir. 

Terdapat 20 provinsi yang memiliki IIPD diatas nasional dan 14 provinsi dibawah nasional. Meski semua provinsi memiliki IIPD  dengan katagori 'tinggi', dua provinsi yaitu DIY dan Riau menempati urutan pertama dengan masing-masing indeks sebesar 71,6, dan Provinsi Maluku Utara menempati urutan terakhir dengan indeks sebesar 66,6.  
Indeks Integritas Peserta Didik berdasarkan dimensi menurut  provinsi, indeks kejujuran menempati urutan pertama di provinsi Riau sebesar 79,9 (kategori sangat tinggi), dan menempati urutan terakhir di provinsi Maluku Utara sebesar 64 (tinggi).

Indeks tanggung jawab menempati urutan pertama di Provinsi Jambi sebesar 65,6 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Papua sebesar 59,9 (tinggi). Indeks toleransi menempati urutan pertama di provinsi Bali sebesar 73,4 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Gorontalo sebesar 69,6 (tinggi). Sedangkan indeks cinta tanah air menempati urutan pertama di provinsi DI Yogyakarta  sebesar 70,7 (tinggi), dan menempati urutan terakhir di Provinsi Papua Barat sebesar 69,6 (tinggi).    

Indeks Integritas Peserta Didik berdasarkan jenis pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 70,37 dan Madrasah Aliah sebesar 69,70. Indeks tertinggi berdasarkan dimensi di SMA adalah dimensi tanggung jawab (76,05), kemudian berturut-turut dimensi cinta tanah air (72,54), dimensi kejujuran (70,4), dan dimensi toleransi (62,78). Indeks tertinggi berdasarkan dimensi di MA adalah dimensi tanggung jawab (77,17), kemudian berturut-turut dimensi kejujuran (69,70), dimensi cinta tanah air (68,98), dan dimensi toleransi (62,50). 

Faktor-faktor yang memengaruhi integritas peserta didik  antara lain adalah ketaatan melakukan aktivitas keagamaan, aktivitas sosial keagamaan, dukungan lingkungan dalam aktivitas keagamaan, lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal.  

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas dan sewarna dengan bingkai pembiasaan, dan keteladanan. 

Pengembangan integritas peserta didik di SMA dan MA dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sekolah dan madrasah yang dapat menumbuhkembangkan integritas peserta didik. Pihak sekolah, misalnya, mampu menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan 'Kerja mandiri itu menyenangkan', 'Mencontek itu tidak asyik', dan 'Cari bocoran tidak asyik', untuk meningkatkan dimensi kejujuran.  

Sekolah perlu peningkatan guru-guru yang bersentuhan langsung dengan pembentukan integritas peserta didik, khususnya lagi guru agama, yang memberikan ketauladanan bagi peserta didik. Guru membuat 'buku siswa' yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan.

Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan ketauladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Karena orang tua memiliki peran penting dalam peningkatan integritas peserta didik di sekolah. Selain itu, pihak sekolah membuat posterposter terkait dimensi-dimensi integritas dan pihak guru bisa menjadi tauladan  dan menjelaskan maksud dari poster-poster tersebut. 

Integritas peserta didik akan dihadapkan kepada media sosial yang merupakan salah satu ciri dari generasi milenial. Karena itu, selain pelibatan trilogi pusat pendidikan, strategi peningkatan integritas peserta didik perlu melibatkan para stakeholder media sosial.    

Ada dua hal terkait indeks tanggung jawab yang masih perlu ditingkatkan, yaitu inisiatif belajar seperti mengerjakan tugas Pekerjaan Rumah (PR) tanpa disuruh, dan kemampuan menyikapi sendiri permasalahan dengan baik seperti mengunjungi rumah teman untuk belajar bersama jika ada pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan.   

Indeks kejujuran peserta didik sudah tergolong kategori tinggi. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan masih adanya perilaku mencontek saat ujian di kalangan peserta didik dan tidak menyebutkan sumber kutipan. Indeks toleransi perlu ditingkatkan terkait dengan: penerimaan kepada kepala sekolah yang berbeda, penerimaan kepada teman yang menggunkan simbol-simbol keagamaan di sekolah, dan penerimaan terhadap guru yang berbeda agama.  

Indeks cinta tanah air yang sifatnya mengarah kepada citizenship (kewarnegaraan) perlu ditingkatkan seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan mengunjungi museum bersejarah. Hal lain dari indeks cinta tanah air terkait dengan prilaku melerai kepada siswa yang berselisih. Meningkatkan peserta didik memiliki kewajiban untuk berjuang  membela negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga perlu dilakukan.  

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil penelitian tersebut, direkomendasikan perlunya memperkuat indeks integritas melalui gerakan siswa bertanggung jawab. Gerakan tersebut meliputi inisiatif dalam belajar, kemamampuan menyikapi sendiri permasalahan dengan baik, mematuhi  peraturan yang berlaku, melaksanakan kesepakatan bersama, dan menanggung risiko. (Kendi Setiawan)

Sabtu 29 Juni 2019 8:45 WIB
Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar
Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar
Ilustrasi
Salah satu penelitian Balai Litbang Agama (BLA) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2018 adalah Toleransi Anatrkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jawa Barat.

Penelitian dengan menggunakan rancangan studi kasus, berusaha mengkaji berbagai wilayah di Jawa Barat dengan komposisi penduduk yang heterogen namun mampu merawat kerukunan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Kota Cimahi, Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, dan Kampung Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Kerukunan dalam penelitian ini, mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mendapati bahwa kerukunan yang terjaga di sebagian besar wilayah penelitian merupakan akibat dari ikatan kekerabatan hasil dari proses perkawinan antar warga yang sudah terjadi sejak lama. Ikatan kekerabatan sebagai hasil dari proses perkawinan yang sudah berlangsung lama ini kemudian memunculkan berbagai kearifan lokal yang menyatukan setiap warga sebagai sebuah keluarga. Meski kondisi rukun ini tercipta sebagai hasil dari proses perkawinan, bukan berarti bahwa di wilayah-wilayah penelitian yang dimaksud membolehkan perkawinan antar penduduk berbeda agama. Yang terjadi adalah salah satu pasangan ikut memeluk agama pasangan lain.

Kerukunan yang terjaga ditopang oleh ikatan kewargaan yang bersifat keseharian (quotidian) seperti gotong-royong, menjaga keamanan wilayah secara bergantian, saling membantu dalam upacara siklus kehidupan, saling kunjung pada hari raya keagamaan, dan perayaan hari besar nasional. Di sebagian besar wilayah penelitian belum banyak terbentuk perkumpulan-perkumpulan asosiatif, yakni perkumpulan yang mampu menjembatani (bridging) berbagai elemen warga yang berbeda latar belakang agama, suku, etnis. Kerukunan yang terbangun, setiap warga tidak akan mengganggu atau bereaksi selama keyakinan dan peribadatannya tidak diganggu. Belum terlihat upaya untuk membangun kerukunan yang didasari pada pengakuan atas keterbatasan diri dan pemahaman atas keyakinan orang lain.

Peran pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di sebagian wilayah penelitian masih sangat minim dan bersifat seremonial dan formalistik. Minimnya peran pemerintah ditandai dengan absennya berbagai program atau kegiatan yang secara sengaja ditujukan untuk memperkokoh hubungan antaragama, baik di kalangan tokoh maupun warga. Absennya program atau kegiatan pemeliharaan kerukunan yang diinisiasi pemerintah mungkin didasari pertimbangan karena kehidupan antarwarga di daerah mereka sudah rukun dan damai. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena hanya mengandalkan kondisi kerukunan yang muncul secara alamiah dan tidak diikat dengan mekanisme yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosio-demografi.

Selain minim, kegiatan-kegiatan kerukunan masih bersifat seremonial dan formalistik. Pada sebagian besar wilayah penelitian terlihat pada kerap diadakannya kegiatan-kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan perayaan hari besar nasional yang mengundang berbagai tokoh agama. Dialog-dialog lintas agama relatif sering dilaksanakan namun hanya mengundang berbagai tokoh agama dan kurang melibatkan warga sebagai peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh agama dan masyarakat masih memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan di sebagian besar wilayah penelitian.

Rekomendasi

Kerukunan antarumat beragama yang terjaga di berbagai lokasi penelitian menunjukkan kondisi kerukunan yang terjadi secara alamiah dan sudah berlangsung lama. Mereka merasa bahwa selama keyakinan agama mereka tidak diganggu dan setiap umat beragama menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai keyakinan yang dianut maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi alamiah ini membuat warga di berbagai lokasi penelitian merasa bahwa tidak perlu ada lagi usaha yang patut dilakukan untuk meningkatkan kerukunan. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pemerintah membantu memfasilitasi warga untuk membuat wadah aktivitas warga yang terdiri dari berbagai elemen warga dari berbagai agama hingga tingkat desa/kelurahan. Pembentukan wadah aktivitas warga sejak dari tingkat desa/kelurahan ini karena interaksi warga di tingkat desa/kelurahan jauh lebih lekat dan menjadi pondasi terhadap kondisi kehidupan social dalam struktur yang lebih luas. 

Berikutnya, meningkatkan upaya pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai peraturan mengenai kerukunan umat beragama, terutama tentang pendirian rumah ibadah dan kelompok keagamaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya menginternalisasi aturanaturan mengenai kerukunankepada khalayak yang lebih luas.

Kerukunan yang terjaga di banyak lokasi penelitian merupakan hasil dari proses panjang yang turun-temurun. Hal ini telah menghasilkan juga berbagai kearifan dan memori kolektif warga mengenai kerukunan di tempat di mana mereka tinggal. Karenanya, konservasi nilai-nilai dan kearifan lokal mengenai kerukunan dari setiap wilayah penelitian perlu dilakukan. Upaya konservasi ini dapat berbentuk penulisan sejarah dan berbagai kegiatan literasi merawat memori kolektif warga mengenai kerukunan. (Kendi Setiawan)

Selasa 25 Juni 2019 4:0 WIB
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Ilustrasi.
Survei Intensi Masyarakat Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2018 dilandasi karena banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia.

Negara Indonesia berkewajiban menyediakan produk halal bagi masyarakat Muslim. Peranan pemerintah sangat penting dalam memastikan penyediaan sertifikat halal dan logo hanya diberikan kepada produsen yang benar-benar mengikuti pedoman yang ditentukan (Ahmad, et al. 2013).

Apabila label halal tidak diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk, maka dapat meningkatkan kekhawatiran konsumen apakah label halal yang terdapat pada kemasan produk benar-benar diakui dan telah melewati serangkaian proses sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menyikapi itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal), kepastian hukum atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia diberi payung hukum. UU-JPH ini mengubah ketentuan sertifikasi produk halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib dimiliki pelaku usaha.
 
Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. Menurut Thomson Reuters dalam laporan State of Global Islamic Economy (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. Dari sekitar 100 ribu consumer goods (produk makanan, obat dan kosmetik) yang beredar di pasaran Indonesia, hanya 84% yang mempunyai sertifikat halal, sedangkan selebihnya masih abu-abu (www.halalMUI.com). 

Fokus dalam penelitian ini mengenai beberapa faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku dan cara memengaruhi niat pembelian di antara konsumen Muslim dengan menerapkan teori reason action behaviour (Ajzen. 2005) dalam pembelian melalui kajian tentang intensi membeli produk halal. Penggalian terhadap hal ini dapat dilihat dengan mengamati pola perilaku membeli masyarakat dan kecenderungan membeli masyarakat terhadap produk halal dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Bagi pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui Kementrian Agama dan BPJH, diharapkan melakukan langkah-langkah implementasi bertahap berupa sosialisasi, mempersiapkan sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertfikasi halal sebagai pertanggungan jawaban pelaksanaan jaminan produk halal dan tanggapan sikap memenuhi tingginya intensi masyarakat terhadap konsumsi produk halal.

Bagi Kementerian Agama, BPJPH, dan institusi halal lainnya, perlu melakukan sosialisasi yang terarah dan berjenjang hingga level kelurahan mengenai keberadaan undang-undang produk halal, BPJPH, dan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak konsumen terkait dengan kehalalan produk.

Kemudian, kepada lembaga legislasi negara, Kementerian Agama, dan BPJPH, perlu melakukan kajian terkait dengan pengembangan struktur yang tersebar pada setidaknya level kabupaten kota untuk menjadi kaki tangan dalam penguatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Kepada BPJPH perlu kiranya mempertahankan ciri khas dari label halal terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan aspek kognitif. 

Untuk daerah-daerah yang ditemukan memiliki rerata tertinggi dalam intensi membeli produk halal perlu keberpihakan kebijakan dalam memberikan jaminan informatif mengenai kehalalan produk terutama dikarenakan daerah tersebut merupakan sasaran wisata. 

Selain itu, perlunya memperhatikan kontrol perilaku sebagai prediktor utama yang membentuk intensi membeli produk halal, maka jaminan pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk halal harus terus dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses sertifikasi dan labelisasi produk halal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Dan, dalam proses sosialisasi jaminan produk halal, diperlukan keterlibatan secara aktif dari lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama, penceramah, da’i, ustadz untuk membantu sosialisasi konsumsi produk halal kepada masyarakat luas. (Kendi Setiawan)

Ahad 23 Juni 2019 6:45 WIB
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Ilutrasi
Minat masyarakat untuk memahami Al-Qur’an melalui Al-Qur’an dan Terjemahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai kajian, kritik konstruktif, dan saran terhadap terjemahan Al-Qur’an dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut disikapi dengan arif oleh Kementerian Agama dengan membentuk tim penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an pada tahun 1998. Tim ini bekerja dengan baik sehingga menghasilkan naskah “Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002”.

Perbaikan dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an yang dilakukan selama lima tahun bersifat menyeluruh, meliputi aspek-aspek bahasa, konsistensi penerjemahan, dan transliterasi. Di samping itu, Mukadimah dan catatan kaki diminimalisasi, sehingga jumlah halaman berkurang jauh, dari 1294 halaman (dengan 1610 catatan kaki dan 172 halaman Mukadimah), dalam edisi 2002 menjadi 924 halaman (dengan 930 catatan kaki dan mukadimah dihilangkan). Terjemahan Edisi 2002 juga menghilangkan judul-judul kecil kelompok ayat yang ada pada edisi terjemahan sebelumnya. 

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 Agustus 2015 yang dihadiri oleh beberapa ulama dari berbagai kelompok dan organisasi Islam juga merekomendasikan agar Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama.

Forum tersebut memberikan catatan bahwa beberapa isi Terjemahan Al-Qur’an yang pada beberapa surat atau ayat dianggap kurang sesuai dengan makna sebenarnya, mengandung bias, tidak mudah dipahami, dan lainnya. 

Berdasarkan rekomendasi Mukernas Ulama Al-Qur'an 2015 itu, tim LPMQ mulai tahun 2016 melakukan revisi ketiga terhadap terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama setelah tahun 1989 dan 2002.

Setidaknya, ada empat aspek yang menjadi fokus revisi, yaitu aspek bahasa mengingat penggunaan istilah yang tidak lagi sesuai dengan zamannya, aspek konsistensi guna merevisi konsistensi penggunaan kalimat atau lafaz pada lafaz atau ayat tertentu, aspek substansi mengingat kaitan makna dan kandungan ayatnya, dan aspek format sistematika penyusunan yang bertujuan untuk melihat data tambahan atau pelengkap yang bisa dimasukkan dalam sistematika isi seperti glosari, sejarah Al-Qur’an, ulumul qur’an, penjelasan  setiap perpindahan antara satu Surah ke Surah yang lain, dan lain sebagainya.

Perlunya Revisi Diperkuat Hasil Konsultasi

Perlunya ada revisi perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur’an edisi 2002 juga diperkuat dari hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak LPMQ selama 2016 dan 2017 di Jakarta, Yogyakarta, Rembang, dan Bukittinggi.

Hasil konsultasi publik tersebut menegaskan bahwa masih adanya beberapa masalah terkait terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama yang di antaranya tidak sensitif gender atau sangat bias gender, penggunaan diksi yang tidak tepat, serta metodologi penerjemahan yang masih dianggap rancu.

Alasan lainnya secara sistematika dan penulisan kalimat yang digunakan, Al-Qur’an dan terjemahan masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena adanya beda struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dari sisi penggunaan kata, perlu dicarikan padanan kata yang lebih mendekati makna yang dimaksud.  

Urgensi penelitian ini untuk menjaring opini dan masukan dari masyarakat terkait revisi ketiga penyusunan terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama. Penelitian sikap dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan terjemahan Al-Qur’an diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap tim LPMQ dalam menyusun revisi ketiga terjemahan Al-Qur’an.

Hasil Penelitian

Penelitian yang melibatkan 450 responden itu menemukan bahwa umat Islam Indonesia relatif sudah banyak yang mengenal terjemahan Al-Qur’an yang disusun oleh Kementerian Agama dengan ciri-ciri tertentu. Mereka juga mengenal terjemahan Al-Qur’an yang diterbitkan dan ditulis oleh pihak non-Kementerian Agama.

Untuk masyarakat umum, terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama relatif sering dijadikan rujukan dalam kegiatan keagamaan. Revisi terjemahan Al-Qur’an oleh Kementerian Agama tidak banyak diketahui umat muslim, hanya sebagian kalangan saja yang memahaminya. Keberadaan terjemahan Al-Qur’an juga dianggap sangat penting bagi umat Islam dalam rangka mempelajari ajaran Islam.  

Penelitian yang dilakukan di sembilan kota besar di sembilan provinsi itu merumuskan bahwa masyarakat secara umum bisa 'memahami' makna dan isi terjemahan Al-Qur’an. Masyarakat bawah dan berpendidikan menengah ke bawah tidak terlalu banyak yang mengkritisi isi terjemahan versi Kementerian Agama. Tapi bagi sebagian lain, khususnya para tokoh agama dan kalangan terpelajar, masih ada yang mempertanyakan kebenaran makna dan isi terjemahan.

Keberadaan catatan kaki, daftar pustaka, penjelas surat, dan suplemen kelengkapan isi terjemahan seperti ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, arti surah, transliterasi, sub judul, tema dan kelompok ayat dianggap sangat penting dan membantu masyarakat dalam memahami Al-Qur’an, sehingga dirasa perlu tetap dipertahankan. 

Di samping itu, secara umum, masyarakat terpelajar bisa membedakan bahwa terjemahan Al-Qur’an bukan Al-Qur’an itu sendiri. Sementara masyarakat biasa masih belum bisa membedakan antara terjemahan Al-Qur’an dan Al-Qur’an itu sendiri. Beberapa ayat yang dianggap kontroversial, seperti persoalan kepemimpinan non-muslim, relasi umat Islam dengan non-Islam, persoalan gender, masyarakat di tingkat bawah sangat meyakini kebenaran terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama. Sementara kalangan lainnya meminta agar terjemahan Kementerian Agama dilakukan oleh mereka sesuai disiplin keilmuan. Mereka berharap tim penerjemah Kementerian Agama dari berbagai multi disiplin keilmuan. 

Rekomendasi

Dari penelitian ini, dalam rangka perbaikan terjemahan Al-Qur’an, LPMQ Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi mengenai keperluan perbaikan terjemah Al-Qur’an kepada masyarakat luas, secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi penting dilakukan sebagai pra-kondisi untuk mendapatkan berbagai masukan dan legitimasi bagi penting dan perlunya revisi terjemahan Al-Qur’an, sehingga Kementerian Agama dapat menghasilkan terjemahan Al-Qur’an yang komprehensif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terjemahan Al-Qur’an.

Kedua, konten, struktur, sistematika dan kelengkapan isi terjemahan meliputi ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, transliterasi, makna surat, dan glosari, tetap dibutuhkan dan diperlukan oleh pembaca. Karenanya, keberadaannya perlu dipertahankan dalam revisi terjemahan Al-Qur’an berikutnya.

Ketiga, LPMQ juga perlu melakukan kajian dengan banyak pihak secara mendalam dan instensif mengenai beberapa tema ayat-ayat Al-Qur’an secara lintas disiplin keilmuan dan mendudukkannya dengan kehidupan bernegara. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan konstekstual sehingga bisa dirumuskan dalam terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara benar dan mendalam. (Syakir NF/Kendi Setiawan)