IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal

Selasa 25 Juni 2019 4:0 WIB
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Ilustrasi.
Survei Intensi Masyarakat Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2018 dilandasi karena banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia.

Negara Indonesia berkewajiban menyediakan produk halal bagi masyarakat Muslim. Peranan pemerintah sangat penting dalam memastikan penyediaan sertifikat halal dan logo hanya diberikan kepada produsen yang benar-benar mengikuti pedoman yang ditentukan (Ahmad, et al. 2013).

Apabila label halal tidak diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk, maka dapat meningkatkan kekhawatiran konsumen apakah label halal yang terdapat pada kemasan produk benar-benar diakui dan telah melewati serangkaian proses sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menyikapi itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal), kepastian hukum atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia diberi payung hukum. UU-JPH ini mengubah ketentuan sertifikasi produk halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib dimiliki pelaku usaha.
 
Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. Menurut Thomson Reuters dalam laporan State of Global Islamic Economy (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. Dari sekitar 100 ribu consumer goods (produk makanan, obat dan kosmetik) yang beredar di pasaran Indonesia, hanya 84% yang mempunyai sertifikat halal, sedangkan selebihnya masih abu-abu (www.halalMUI.com). 

Fokus dalam penelitian ini mengenai beberapa faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku dan cara memengaruhi niat pembelian di antara konsumen Muslim dengan menerapkan teori reason action behaviour (Ajzen. 2005) dalam pembelian melalui kajian tentang intensi membeli produk halal. Penggalian terhadap hal ini dapat dilihat dengan mengamati pola perilaku membeli masyarakat dan kecenderungan membeli masyarakat terhadap produk halal dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Bagi pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui Kementrian Agama dan BPJH, diharapkan melakukan langkah-langkah implementasi bertahap berupa sosialisasi, mempersiapkan sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertfikasi halal sebagai pertanggungan jawaban pelaksanaan jaminan produk halal dan tanggapan sikap memenuhi tingginya intensi masyarakat terhadap konsumsi produk halal.

Bagi Kementerian Agama, BPJPH, dan institusi halal lainnya, perlu melakukan sosialisasi yang terarah dan berjenjang hingga level kelurahan mengenai keberadaan undang-undang produk halal, BPJPH, dan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak konsumen terkait dengan kehalalan produk.

Kemudian, kepada lembaga legislasi negara, Kementerian Agama, dan BPJPH, perlu melakukan kajian terkait dengan pengembangan struktur yang tersebar pada setidaknya level kabupaten kota untuk menjadi kaki tangan dalam penguatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Kepada BPJPH perlu kiranya mempertahankan ciri khas dari label halal terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan aspek kognitif. 

Untuk daerah-daerah yang ditemukan memiliki rerata tertinggi dalam intensi membeli produk halal perlu keberpihakan kebijakan dalam memberikan jaminan informatif mengenai kehalalan produk terutama dikarenakan daerah tersebut merupakan sasaran wisata. 

Selain itu, perlunya memperhatikan kontrol perilaku sebagai prediktor utama yang membentuk intensi membeli produk halal, maka jaminan pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk halal harus terus dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses sertifikasi dan labelisasi produk halal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Dan, dalam proses sosialisasi jaminan produk halal, diperlukan keterlibatan secara aktif dari lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama, penceramah, da’i, ustadz untuk membantu sosialisasi konsumsi produk halal kepada masyarakat luas. (Kendi Setiawan)

Ahad 23 Juni 2019 6:45 WIB
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Ilutrasi
Minat masyarakat untuk memahami Al-Qur’an melalui Al-Qur’an dan Terjemahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai kajian, kritik konstruktif, dan saran terhadap terjemahan Al-Qur’an dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut disikapi dengan arif oleh Kementerian Agama dengan membentuk tim penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an pada tahun 1998. Tim ini bekerja dengan baik sehingga menghasilkan naskah “Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002”.

Perbaikan dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an yang dilakukan selama lima tahun bersifat menyeluruh, meliputi aspek-aspek bahasa, konsistensi penerjemahan, dan transliterasi. Di samping itu, Mukadimah dan catatan kaki diminimalisasi, sehingga jumlah halaman berkurang jauh, dari 1294 halaman (dengan 1610 catatan kaki dan 172 halaman Mukadimah), dalam edisi 2002 menjadi 924 halaman (dengan 930 catatan kaki dan mukadimah dihilangkan). Terjemahan Edisi 2002 juga menghilangkan judul-judul kecil kelompok ayat yang ada pada edisi terjemahan sebelumnya. 

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 Agustus 2015 yang dihadiri oleh beberapa ulama dari berbagai kelompok dan organisasi Islam juga merekomendasikan agar Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama.

Forum tersebut memberikan catatan bahwa beberapa isi Terjemahan Al-Qur’an yang pada beberapa surat atau ayat dianggap kurang sesuai dengan makna sebenarnya, mengandung bias, tidak mudah dipahami, dan lainnya. 

Berdasarkan rekomendasi Mukernas Ulama Al-Qur'an 2015 itu, tim LPMQ mulai tahun 2016 melakukan revisi ketiga terhadap terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama setelah tahun 1989 dan 2002.

Setidaknya, ada empat aspek yang menjadi fokus revisi, yaitu aspek bahasa mengingat penggunaan istilah yang tidak lagi sesuai dengan zamannya, aspek konsistensi guna merevisi konsistensi penggunaan kalimat atau lafaz pada lafaz atau ayat tertentu, aspek substansi mengingat kaitan makna dan kandungan ayatnya, dan aspek format sistematika penyusunan yang bertujuan untuk melihat data tambahan atau pelengkap yang bisa dimasukkan dalam sistematika isi seperti glosari, sejarah Al-Qur’an, ulumul qur’an, penjelasan  setiap perpindahan antara satu Surah ke Surah yang lain, dan lain sebagainya.

Perlunya Revisi Diperkuat Hasil Konsultasi

Perlunya ada revisi perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur’an edisi 2002 juga diperkuat dari hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak LPMQ selama 2016 dan 2017 di Jakarta, Yogyakarta, Rembang, dan Bukittinggi.

Hasil konsultasi publik tersebut menegaskan bahwa masih adanya beberapa masalah terkait terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama yang di antaranya tidak sensitif gender atau sangat bias gender, penggunaan diksi yang tidak tepat, serta metodologi penerjemahan yang masih dianggap rancu.

Alasan lainnya secara sistematika dan penulisan kalimat yang digunakan, Al-Qur’an dan terjemahan masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena adanya beda struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dari sisi penggunaan kata, perlu dicarikan padanan kata yang lebih mendekati makna yang dimaksud.  

Urgensi penelitian ini untuk menjaring opini dan masukan dari masyarakat terkait revisi ketiga penyusunan terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama. Penelitian sikap dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan terjemahan Al-Qur’an diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap tim LPMQ dalam menyusun revisi ketiga terjemahan Al-Qur’an.

Hasil Penelitian

Penelitian yang melibatkan 450 responden itu menemukan bahwa umat Islam Indonesia relatif sudah banyak yang mengenal terjemahan Al-Qur’an yang disusun oleh Kementerian Agama dengan ciri-ciri tertentu. Mereka juga mengenal terjemahan Al-Qur’an yang diterbitkan dan ditulis oleh pihak non-Kementerian Agama.

Untuk masyarakat umum, terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama relatif sering dijadikan rujukan dalam kegiatan keagamaan. Revisi terjemahan Al-Qur’an oleh Kementerian Agama tidak banyak diketahui umat muslim, hanya sebagian kalangan saja yang memahaminya. Keberadaan terjemahan Al-Qur’an juga dianggap sangat penting bagi umat Islam dalam rangka mempelajari ajaran Islam.  

Penelitian yang dilakukan di sembilan kota besar di sembilan provinsi itu merumuskan bahwa masyarakat secara umum bisa 'memahami' makna dan isi terjemahan Al-Qur’an. Masyarakat bawah dan berpendidikan menengah ke bawah tidak terlalu banyak yang mengkritisi isi terjemahan versi Kementerian Agama. Tapi bagi sebagian lain, khususnya para tokoh agama dan kalangan terpelajar, masih ada yang mempertanyakan kebenaran makna dan isi terjemahan.

Keberadaan catatan kaki, daftar pustaka, penjelas surat, dan suplemen kelengkapan isi terjemahan seperti ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, arti surah, transliterasi, sub judul, tema dan kelompok ayat dianggap sangat penting dan membantu masyarakat dalam memahami Al-Qur’an, sehingga dirasa perlu tetap dipertahankan. 

Di samping itu, secara umum, masyarakat terpelajar bisa membedakan bahwa terjemahan Al-Qur’an bukan Al-Qur’an itu sendiri. Sementara masyarakat biasa masih belum bisa membedakan antara terjemahan Al-Qur’an dan Al-Qur’an itu sendiri. Beberapa ayat yang dianggap kontroversial, seperti persoalan kepemimpinan non-muslim, relasi umat Islam dengan non-Islam, persoalan gender, masyarakat di tingkat bawah sangat meyakini kebenaran terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama. Sementara kalangan lainnya meminta agar terjemahan Kementerian Agama dilakukan oleh mereka sesuai disiplin keilmuan. Mereka berharap tim penerjemah Kementerian Agama dari berbagai multi disiplin keilmuan. 

Rekomendasi

Dari penelitian ini, dalam rangka perbaikan terjemahan Al-Qur’an, LPMQ Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi mengenai keperluan perbaikan terjemah Al-Qur’an kepada masyarakat luas, secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi penting dilakukan sebagai pra-kondisi untuk mendapatkan berbagai masukan dan legitimasi bagi penting dan perlunya revisi terjemahan Al-Qur’an, sehingga Kementerian Agama dapat menghasilkan terjemahan Al-Qur’an yang komprehensif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terjemahan Al-Qur’an.

Kedua, konten, struktur, sistematika dan kelengkapan isi terjemahan meliputi ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, transliterasi, makna surat, dan glosari, tetap dibutuhkan dan diperlukan oleh pembaca. Karenanya, keberadaannya perlu dipertahankan dalam revisi terjemahan Al-Qur’an berikutnya.

Ketiga, LPMQ juga perlu melakukan kajian dengan banyak pihak secara mendalam dan instensif mengenai beberapa tema ayat-ayat Al-Qur’an secara lintas disiplin keilmuan dan mendudukkannya dengan kehidupan bernegara. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan konstekstual sehingga bisa dirumuskan dalam terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara benar dan mendalam. (Syakir NF/Kendi Setiawan)
Jumat 21 Juni 2019 16:45 WIB
Hasil Servei Intensi Masyarakat Muslim Mengkonsumsi Produk Halal
Hasil Servei Intensi Masyarakat Muslim Mengkonsumsi Produk Halal
ilustrasi label halal.
Perilaku konsumen Muslim dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk sekarang ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian suatu produk. Sebab itu, konsumen Muslim menjadi lebih sadar dan sensitif terhadap persyaratan halal sebuah produk dengan mencari, mempertanyakan, dan menghindari barang-barang yang tidak disertifikasi sebagai 'Halal' dan yang tidak memilikinya tanda 'Halal'.

Tidak hanya status halal yang terdapat pada produk, produsen diharapkan sudah memiliki sertifikat halal yang menjamin bahwa mulai dari raw material (bahan baku) sampai dengan produk jadi terjamin kehalalannya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH dapat membantu memudahkan masyarakat untuk mengetahui kehalalan suatu produk. 

Untuk mengetahui intensi masyarakat Muslim Indonesia dalam penggunaan barang-barang halal, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI melakukan penelitian pada 2018. Penelitian melibatkan 1200 responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan tingkatan intensi membeli produk halal pada masyarakat Muslim Indonesia masuk pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 843 atau hasil persentase 70,1 persen. Sebanyak 168 responden memiliki intensi membeli rendah yakni 14,0 persen dan sebanyak 191 orang berada pada kategorisasi intensi membeli produk halal tinggi atau sejumlah 15,9 persen.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki intensi membeli produk halal yang lebih tinggi dari laki-laki sebagaimana mean laki-laki adalah 47,07<47.60 (mean perempuan) meski dengan selisih yang sangat tipis di antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan perempuan memiliki intensi membeli produk halal lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan, perempuan diprediksi memiliki tingkat perhatian yang lebih tinggi dikarenakan perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi (Kotler, 2012).

Adapun analisis perbedaan intensi membeli produk halal berdasarkan provinsi, mean terbesar ditemukan Bali, dikarenakan masyarakat Muslim di Bali merupakan minoritas dan dominan non-Muslim, sehingga masyarakat Muslim setempat lebih mengedepankan aspek religiusitas dalam intensi membeli produk halal. Kalimantan Selatan sebagai wilayah mayoritas Muslim dengan konsumen yang lebih religius lebih banyak membeli makanan halal dengan persepsi bahwa makanan yang tersaji di kalangan mayoritas mereka sebagai Muslim sudah dapat dipastikan kehalalannya. Persepsi positif ini memberikan mereka ketenangan pikiran dan mengurangi kecurigaan (Shafie & Othman, 2015).

Kelompok masyarakat yang sudah menikah memiliki kecenderungan kuat untuk membeli produk halal dibanding yang belum menikah atau janda dan duda. Orang yang sudah menikah akan melakukan kontrol terhadap keluarga untuk mengkonsumsi makanan halal atau intensi membeli produk halal. 

Adapun intensi membeli produk halal tertinggi adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan strata 2 dengan nilai mean (49.55). Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan indivividu mempengahuri tingkat intensi membeli produk halal. Intensi membeli produk halal lebih tinggi dimiliki oleh kalangan masyarakat dengan pendapatan tinggi atau di atas Rp4.000.000 (48,55 persen), diikuti oleh masyarakat dengan pengahasilan satu tingkat di bawahnya yakni Rp3.100.0000-Rp4.000.000 (47,86 persen). Penelitian menemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam intensi membeli produk halal berdasarkan pengeluaran masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar sig=0,815.

Sebagian besar responden telah mengetahui mengenai adanya label halal MUI dan paham terhadap keberadaan label halal tersebut. Hanya sebagian besar tidak memperhatikan label tersebut. Hal ini seiring dengan data bahwa sebagian besar pernah membeli produk produk halal serta pada saat yang sama juga membeli produk yang diragukan kehalalannya dikarenakan tidak ada label halal. 

Menurut Howard dan Sheth (2004) konsumen akan memiliki intensi membeli suatu produk tertentu pada jangka waktu tertentu setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan terhadap produk tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa semakin baik informasi terkait produk halal yang dimiliki oleh konsumen maka akan semakin meningkatkan kecenderungan intensi membeli produk halal. 

Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan suatu produk minimal didapati oleh label halal yang terdapat dalam kemasan produk yang akan dibelinya. Selain dari pada label, informasi kehalalan produk didapati konsumen dari komposisi bahan yang dituliskan pada kemasan produk. 

Selanjutnya yang menjadi aspek penting dalam informasi adalah paparan media. Intensi membeli produk halal akan semakin tinggi ketika informasi terkait produk halal tersebut dijumpai konsumen melalui informasi media baik cetak maupun televisi. Apabila konsumen mendapatkan rekomendasi dan pemahaman tentang kehalalan produk melalui info media, maka akan timbul intensi membeli produk halal tersebut.

Pada riset ini sikap positif konsumen terhadap produk halal akan mempengaruhi keyakinan dirinya bahwa mereka benar-benar memiliki kontrol atas perilaku mengkonsumsi produk halal. Sikap positif terhadap kebermanfaatan produk halal akan menambah keyakinan konsumen bahwa meskipun ada beberapa kesulitan mengkonsumsi produk halal seperti harga yang lebih tinggi tidak akan menghalangi niatan mengkonsumsi produk halal. (Kendi Setiawan)


Rabu 19 Juni 2019 8:0 WIB
Sosialisasi Aplikasi Al-Qur'an Digital Kemenag
Sosialisasi Aplikasi Al-Qur'an Digital Kemenag
Tampilan 'Qur'an Kemenag' pada versi website.
Salah satu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era modern sekarang ini adalah penggunaan Al-Qur’an digital di smartphone, baik Android maupun iOS, selain yang berbasis website. Masuknya Al-Qur’an dalam teknologi digital memudahkan umat Islam untuk mempelajari dan berinteraksi dengan Al-Qur’an secara lebih praktis dengan mobilitas tinggi. Sekarang ini fungsi penggunaan Al-Qur’an digital tidak terbatas pada kebutuhan konvensional seperti membaca dan hafalan, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya seperti kegiatan akademik, materi khutbah, ceramah pengajian, dan lain-lain.

Keberadaan Al-Qur’an digital di smartphone dengan berbagai varian tampilan fitur dan konten yang sangat menarik tidak hanya berisikan bacaan atau tulisan Al-Qur’an, terjemahan, beragam tafsir, audio murattal. Tetapi, juga membantu keperluan lainnya dengan fasilitas tampilan fitur dan konten yang lebih menarik dan lebih lengkap seperti azan, waktu shalat, kalender Hijriah, arah kiblat, share ayat harian, news feed, produk halal, zakat, dan lain-lain.

Dalam konteks sekarang, keberadaan Al-Qur’an digital sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup (life style) semua lapisan umat Muslim. Pengguna smartphone tidak hanya para tokoh agama, tapi juga para pelajar, mahasiswa, dosen, pekerja profesional, karyawan kantor, dan lain-lain. 

Merespons hal tersebut, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kemeterian Agama RI pada bulan Agustus 2016 telah meluncurkan Al-Qur'an digital dengan nama 'Qur'an Kemenag'. Aplikasi tersebut selain berisikan Al-Qur'an dan terjemahan, juga tafsir tahlili, transliterasi, audio murattal, juga asbabun nuzul. 

Berdasarkan laporan, jumlah pengguna 'Qur’an Kemenag' sejak peluncuran Agustus 2016 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 92.766 pengguna untuk Android dan 2.952 untuk iOS. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan signifikan setelah itu, dengan rata rata 100-200 pengguna baik Android maupun iOS. Dari 92.766 pengguna 'Qur’an Kemenag' di Android, hanya 21.354 yang aktif.

Sedangkan untuk versi iOS, dari 2.952 yang memasang, hanya 60 yang aktif setiap minggunya. Untuk akses 'Qur'an Kemenag' melalui webite yang ada di situs www.quran.kemenag.go.id, berdasarkan data pengunjung ada 11.000 sampai akhir 2017. Dari jumlah tersebut, 88,94 persen mendapatkan informasi langsung dari web, sedangkan 5,53 persen dari link web lain (referrals), dan 5,53 persen dari mesin pencari (seacrh engine). 

Pada 23 Maret 2018, LPMQ melakukan revisi dan update 'Qur’an Kemenag' generasi kedua yang secara tampilan lebih menarik, menggunakan rasm usmani dan font Mushaf Standar Indonesia (MSI), perubahan tampilan lebih fresh, kapasitas lebih ringan, disertai share gambar, asbabun nuzul, bug fix, dan pengaturan ukuran font. Berdasarkan data Playstore, jumlah pengguna 'Qur’an Kemenag' sejak di-update pada 22 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2018 mengalami lonjakan mencapai 2.000 orang.

Sementara itu sejak pertama kali 'Qur’an Kemenag' diluncurkan sampai sekarang, ada seratus ribu lebih yang melakukan install. Akan tetapi, juga ada 75 ribu lebih yang melakukan uninstall. Hal ini berarti hanya ada 25 ribu lebih pengguna aktif 'Qur’an Kemenag'. 

Berdasarkan uraian di atas, LPMQ melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Al-Qur’an digital serta sosialisasi penggunaan 'Qur’an Kemenag', sehingga bisa dirumuskan kebijakan dan strategi sosialisasinya kepada masyarakat. 

Fokus penelitilan ini adalah pengetahuan masyarakat tentang 'Qur’an Kemenag' dan sosialisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed method) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam bentuk survei terhadap masyarakat Muslim pemilih smartphone yang menjadi pengguna produk Al-Qur’an digital termasuk yang bukan pengguna 'Qur’an Kemenag'. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang diambil dari responden. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim pemilik smartphone dan pengguna Al-Qur’an digital. Pemilihan sampling responden dilakukan secara purposive sampling dengan sistem kuota sampling di mana setiap kota diambil 50 orang responden yang akan disurvei dan tiga orang informan. Responden terdiri atas dosen, mahasiswa atau pelajar, tokoh agama, ASN/PNS Kemenag, dan kelas menengah perkotaan. 

Teknik analisis dan penglolahan data dilakukan secara analisis deskriptif dalam bentuk frekuensi, tabulasi silang (crosstab), serta rata-rata. Untuk data kualitatif dilakukan dalam bentuk analisis melalui kategorisasi data, sehingga bisa ditemukan beberapa pemetaan kasus dan isu untuk kemudian didapatkan kesimpulan. (Kendi Setiawan)