IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar

Sabtu 29 Juni 2019 8:45 WIB
Toleransi Antarkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jabar
Ilustrasi
Salah satu penelitian Balai Litbang Agama (BLA) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2018 adalah Toleransi Anatrkelompok Umat Beragama pada Komunitas Heterogen di Jawa Barat.

Penelitian dengan menggunakan rancangan studi kasus, berusaha mengkaji berbagai wilayah di Jawa Barat dengan komposisi penduduk yang heterogen namun mampu merawat kerukunan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Kota Cimahi, Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, dan Kampung Panggulan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Kerukunan dalam penelitian ini, mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mendapati bahwa kerukunan yang terjaga di sebagian besar wilayah penelitian merupakan akibat dari ikatan kekerabatan hasil dari proses perkawinan antar warga yang sudah terjadi sejak lama. Ikatan kekerabatan sebagai hasil dari proses perkawinan yang sudah berlangsung lama ini kemudian memunculkan berbagai kearifan lokal yang menyatukan setiap warga sebagai sebuah keluarga. Meski kondisi rukun ini tercipta sebagai hasil dari proses perkawinan, bukan berarti bahwa di wilayah-wilayah penelitian yang dimaksud membolehkan perkawinan antar penduduk berbeda agama. Yang terjadi adalah salah satu pasangan ikut memeluk agama pasangan lain.

Kerukunan yang terjaga ditopang oleh ikatan kewargaan yang bersifat keseharian (quotidian) seperti gotong-royong, menjaga keamanan wilayah secara bergantian, saling membantu dalam upacara siklus kehidupan, saling kunjung pada hari raya keagamaan, dan perayaan hari besar nasional. Di sebagian besar wilayah penelitian belum banyak terbentuk perkumpulan-perkumpulan asosiatif, yakni perkumpulan yang mampu menjembatani (bridging) berbagai elemen warga yang berbeda latar belakang agama, suku, etnis. Kerukunan yang terbangun, setiap warga tidak akan mengganggu atau bereaksi selama keyakinan dan peribadatannya tidak diganggu. Belum terlihat upaya untuk membangun kerukunan yang didasari pada pengakuan atas keterbatasan diri dan pemahaman atas keyakinan orang lain.

Peran pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di sebagian wilayah penelitian masih sangat minim dan bersifat seremonial dan formalistik. Minimnya peran pemerintah ditandai dengan absennya berbagai program atau kegiatan yang secara sengaja ditujukan untuk memperkokoh hubungan antaragama, baik di kalangan tokoh maupun warga. Absennya program atau kegiatan pemeliharaan kerukunan yang diinisiasi pemerintah mungkin didasari pertimbangan karena kehidupan antarwarga di daerah mereka sudah rukun dan damai. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena hanya mengandalkan kondisi kerukunan yang muncul secara alamiah dan tidak diikat dengan mekanisme yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosio-demografi.

Selain minim, kegiatan-kegiatan kerukunan masih bersifat seremonial dan formalistik. Pada sebagian besar wilayah penelitian terlihat pada kerap diadakannya kegiatan-kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan perayaan hari besar nasional yang mengundang berbagai tokoh agama. Dialog-dialog lintas agama relatif sering dilaksanakan namun hanya mengundang berbagai tokoh agama dan kurang melibatkan warga sebagai peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh agama dan masyarakat masih memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan di sebagian besar wilayah penelitian.

Rekomendasi

Kerukunan antarumat beragama yang terjaga di berbagai lokasi penelitian menunjukkan kondisi kerukunan yang terjadi secara alamiah dan sudah berlangsung lama. Mereka merasa bahwa selama keyakinan agama mereka tidak diganggu dan setiap umat beragama menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai keyakinan yang dianut maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi alamiah ini membuat warga di berbagai lokasi penelitian merasa bahwa tidak perlu ada lagi usaha yang patut dilakukan untuk meningkatkan kerukunan. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pemerintah membantu memfasilitasi warga untuk membuat wadah aktivitas warga yang terdiri dari berbagai elemen warga dari berbagai agama hingga tingkat desa/kelurahan. Pembentukan wadah aktivitas warga sejak dari tingkat desa/kelurahan ini karena interaksi warga di tingkat desa/kelurahan jauh lebih lekat dan menjadi pondasi terhadap kondisi kehidupan social dalam struktur yang lebih luas. 

Berikutnya, meningkatkan upaya pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai peraturan mengenai kerukunan umat beragama, terutama tentang pendirian rumah ibadah dan kelompok keagamaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya menginternalisasi aturanaturan mengenai kerukunankepada khalayak yang lebih luas.

Kerukunan yang terjaga di banyak lokasi penelitian merupakan hasil dari proses panjang yang turun-temurun. Hal ini telah menghasilkan juga berbagai kearifan dan memori kolektif warga mengenai kerukunan di tempat di mana mereka tinggal. Karenanya, konservasi nilai-nilai dan kearifan lokal mengenai kerukunan dari setiap wilayah penelitian perlu dilakukan. Upaya konservasi ini dapat berbentuk penulisan sejarah dan berbagai kegiatan literasi merawat memori kolektif warga mengenai kerukunan. (Kendi Setiawan)

Selasa 25 Juni 2019 4:0 WIB
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Rekomendasi Hasil Penelitian Penggunaan Produk Halal
Ilustrasi.
Survei Intensi Masyarakat Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2018 dilandasi karena banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia.

Negara Indonesia berkewajiban menyediakan produk halal bagi masyarakat Muslim. Peranan pemerintah sangat penting dalam memastikan penyediaan sertifikat halal dan logo hanya diberikan kepada produsen yang benar-benar mengikuti pedoman yang ditentukan (Ahmad, et al. 2013).

Apabila label halal tidak diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk, maka dapat meningkatkan kekhawatiran konsumen apakah label halal yang terdapat pada kemasan produk benar-benar diakui dan telah melewati serangkaian proses sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menyikapi itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal), kepastian hukum atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia diberi payung hukum. UU-JPH ini mengubah ketentuan sertifikasi produk halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib dimiliki pelaku usaha.
 
Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. Menurut Thomson Reuters dalam laporan State of Global Islamic Economy (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. Dari sekitar 100 ribu consumer goods (produk makanan, obat dan kosmetik) yang beredar di pasaran Indonesia, hanya 84% yang mempunyai sertifikat halal, sedangkan selebihnya masih abu-abu (www.halalMUI.com). 

Fokus dalam penelitian ini mengenai beberapa faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku dan cara memengaruhi niat pembelian di antara konsumen Muslim dengan menerapkan teori reason action behaviour (Ajzen. 2005) dalam pembelian melalui kajian tentang intensi membeli produk halal. Penggalian terhadap hal ini dapat dilihat dengan mengamati pola perilaku membeli masyarakat dan kecenderungan membeli masyarakat terhadap produk halal dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Bagi pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui Kementrian Agama dan BPJH, diharapkan melakukan langkah-langkah implementasi bertahap berupa sosialisasi, mempersiapkan sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertfikasi halal sebagai pertanggungan jawaban pelaksanaan jaminan produk halal dan tanggapan sikap memenuhi tingginya intensi masyarakat terhadap konsumsi produk halal.

Bagi Kementerian Agama, BPJPH, dan institusi halal lainnya, perlu melakukan sosialisasi yang terarah dan berjenjang hingga level kelurahan mengenai keberadaan undang-undang produk halal, BPJPH, dan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak konsumen terkait dengan kehalalan produk.

Kemudian, kepada lembaga legislasi negara, Kementerian Agama, dan BPJPH, perlu melakukan kajian terkait dengan pengembangan struktur yang tersebar pada setidaknya level kabupaten kota untuk menjadi kaki tangan dalam penguatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Kepada BPJPH perlu kiranya mempertahankan ciri khas dari label halal terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan aspek kognitif. 

Untuk daerah-daerah yang ditemukan memiliki rerata tertinggi dalam intensi membeli produk halal perlu keberpihakan kebijakan dalam memberikan jaminan informatif mengenai kehalalan produk terutama dikarenakan daerah tersebut merupakan sasaran wisata. 

Selain itu, perlunya memperhatikan kontrol perilaku sebagai prediktor utama yang membentuk intensi membeli produk halal, maka jaminan pada kemudahan akses masyarakat terhadap produk halal harus terus dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses sertifikasi dan labelisasi produk halal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Dan, dalam proses sosialisasi jaminan produk halal, diperlukan keterlibatan secara aktif dari lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama, penceramah, da’i, ustadz untuk membantu sosialisasi konsumsi produk halal kepada masyarakat luas. (Kendi Setiawan)

Ahad 23 Juni 2019 6:45 WIB
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Penggunaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag
Ilutrasi
Minat masyarakat untuk memahami Al-Qur’an melalui Al-Qur’an dan Terjemahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai kajian, kritik konstruktif, dan saran terhadap terjemahan Al-Qur’an dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut disikapi dengan arif oleh Kementerian Agama dengan membentuk tim penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an pada tahun 1998. Tim ini bekerja dengan baik sehingga menghasilkan naskah “Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002”.

Perbaikan dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an yang dilakukan selama lima tahun bersifat menyeluruh, meliputi aspek-aspek bahasa, konsistensi penerjemahan, dan transliterasi. Di samping itu, Mukadimah dan catatan kaki diminimalisasi, sehingga jumlah halaman berkurang jauh, dari 1294 halaman (dengan 1610 catatan kaki dan 172 halaman Mukadimah), dalam edisi 2002 menjadi 924 halaman (dengan 930 catatan kaki dan mukadimah dihilangkan). Terjemahan Edisi 2002 juga menghilangkan judul-judul kecil kelompok ayat yang ada pada edisi terjemahan sebelumnya. 

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 Agustus 2015 yang dihadiri oleh beberapa ulama dari berbagai kelompok dan organisasi Islam juga merekomendasikan agar Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama.

Forum tersebut memberikan catatan bahwa beberapa isi Terjemahan Al-Qur’an yang pada beberapa surat atau ayat dianggap kurang sesuai dengan makna sebenarnya, mengandung bias, tidak mudah dipahami, dan lainnya. 

Berdasarkan rekomendasi Mukernas Ulama Al-Qur'an 2015 itu, tim LPMQ mulai tahun 2016 melakukan revisi ketiga terhadap terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama setelah tahun 1989 dan 2002.

Setidaknya, ada empat aspek yang menjadi fokus revisi, yaitu aspek bahasa mengingat penggunaan istilah yang tidak lagi sesuai dengan zamannya, aspek konsistensi guna merevisi konsistensi penggunaan kalimat atau lafaz pada lafaz atau ayat tertentu, aspek substansi mengingat kaitan makna dan kandungan ayatnya, dan aspek format sistematika penyusunan yang bertujuan untuk melihat data tambahan atau pelengkap yang bisa dimasukkan dalam sistematika isi seperti glosari, sejarah Al-Qur’an, ulumul qur’an, penjelasan  setiap perpindahan antara satu Surah ke Surah yang lain, dan lain sebagainya.

Perlunya Revisi Diperkuat Hasil Konsultasi

Perlunya ada revisi perbaikan terhadap terjemahan Al-Qur’an edisi 2002 juga diperkuat dari hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak LPMQ selama 2016 dan 2017 di Jakarta, Yogyakarta, Rembang, dan Bukittinggi.

Hasil konsultasi publik tersebut menegaskan bahwa masih adanya beberapa masalah terkait terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama yang di antaranya tidak sensitif gender atau sangat bias gender, penggunaan diksi yang tidak tepat, serta metodologi penerjemahan yang masih dianggap rancu.

Alasan lainnya secara sistematika dan penulisan kalimat yang digunakan, Al-Qur’an dan terjemahan masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena adanya beda struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dari sisi penggunaan kata, perlu dicarikan padanan kata yang lebih mendekati makna yang dimaksud.  

Urgensi penelitian ini untuk menjaring opini dan masukan dari masyarakat terkait revisi ketiga penyusunan terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama. Penelitian sikap dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan terjemahan Al-Qur’an diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap tim LPMQ dalam menyusun revisi ketiga terjemahan Al-Qur’an.

Hasil Penelitian

Penelitian yang melibatkan 450 responden itu menemukan bahwa umat Islam Indonesia relatif sudah banyak yang mengenal terjemahan Al-Qur’an yang disusun oleh Kementerian Agama dengan ciri-ciri tertentu. Mereka juga mengenal terjemahan Al-Qur’an yang diterbitkan dan ditulis oleh pihak non-Kementerian Agama.

Untuk masyarakat umum, terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama relatif sering dijadikan rujukan dalam kegiatan keagamaan. Revisi terjemahan Al-Qur’an oleh Kementerian Agama tidak banyak diketahui umat muslim, hanya sebagian kalangan saja yang memahaminya. Keberadaan terjemahan Al-Qur’an juga dianggap sangat penting bagi umat Islam dalam rangka mempelajari ajaran Islam.  

Penelitian yang dilakukan di sembilan kota besar di sembilan provinsi itu merumuskan bahwa masyarakat secara umum bisa 'memahami' makna dan isi terjemahan Al-Qur’an. Masyarakat bawah dan berpendidikan menengah ke bawah tidak terlalu banyak yang mengkritisi isi terjemahan versi Kementerian Agama. Tapi bagi sebagian lain, khususnya para tokoh agama dan kalangan terpelajar, masih ada yang mempertanyakan kebenaran makna dan isi terjemahan.

Keberadaan catatan kaki, daftar pustaka, penjelas surat, dan suplemen kelengkapan isi terjemahan seperti ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, arti surah, transliterasi, sub judul, tema dan kelompok ayat dianggap sangat penting dan membantu masyarakat dalam memahami Al-Qur’an, sehingga dirasa perlu tetap dipertahankan. 

Di samping itu, secara umum, masyarakat terpelajar bisa membedakan bahwa terjemahan Al-Qur’an bukan Al-Qur’an itu sendiri. Sementara masyarakat biasa masih belum bisa membedakan antara terjemahan Al-Qur’an dan Al-Qur’an itu sendiri. Beberapa ayat yang dianggap kontroversial, seperti persoalan kepemimpinan non-muslim, relasi umat Islam dengan non-Islam, persoalan gender, masyarakat di tingkat bawah sangat meyakini kebenaran terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama. Sementara kalangan lainnya meminta agar terjemahan Kementerian Agama dilakukan oleh mereka sesuai disiplin keilmuan. Mereka berharap tim penerjemah Kementerian Agama dari berbagai multi disiplin keilmuan. 

Rekomendasi

Dari penelitian ini, dalam rangka perbaikan terjemahan Al-Qur’an, LPMQ Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi mengenai keperluan perbaikan terjemah Al-Qur’an kepada masyarakat luas, secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi penting dilakukan sebagai pra-kondisi untuk mendapatkan berbagai masukan dan legitimasi bagi penting dan perlunya revisi terjemahan Al-Qur’an, sehingga Kementerian Agama dapat menghasilkan terjemahan Al-Qur’an yang komprehensif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terjemahan Al-Qur’an.

Kedua, konten, struktur, sistematika dan kelengkapan isi terjemahan meliputi ulumul Qur’an, sejarah Al-Qur’an, transliterasi, makna surat, dan glosari, tetap dibutuhkan dan diperlukan oleh pembaca. Karenanya, keberadaannya perlu dipertahankan dalam revisi terjemahan Al-Qur’an berikutnya.

Ketiga, LPMQ juga perlu melakukan kajian dengan banyak pihak secara mendalam dan instensif mengenai beberapa tema ayat-ayat Al-Qur’an secara lintas disiplin keilmuan dan mendudukkannya dengan kehidupan bernegara. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan konstekstual sehingga bisa dirumuskan dalam terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara benar dan mendalam. (Syakir NF/Kendi Setiawan)
Jumat 21 Juni 2019 16:45 WIB
Hasil Servei Intensi Masyarakat Muslim Mengkonsumsi Produk Halal
Hasil Servei Intensi Masyarakat Muslim Mengkonsumsi Produk Halal
ilustrasi label halal.
Perilaku konsumen Muslim dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk sekarang ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian suatu produk. Sebab itu, konsumen Muslim menjadi lebih sadar dan sensitif terhadap persyaratan halal sebuah produk dengan mencari, mempertanyakan, dan menghindari barang-barang yang tidak disertifikasi sebagai 'Halal' dan yang tidak memilikinya tanda 'Halal'.

Tidak hanya status halal yang terdapat pada produk, produsen diharapkan sudah memiliki sertifikat halal yang menjamin bahwa mulai dari raw material (bahan baku) sampai dengan produk jadi terjamin kehalalannya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH dapat membantu memudahkan masyarakat untuk mengetahui kehalalan suatu produk. 

Untuk mengetahui intensi masyarakat Muslim Indonesia dalam penggunaan barang-barang halal, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI melakukan penelitian pada 2018. Penelitian melibatkan 1200 responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan tingkatan intensi membeli produk halal pada masyarakat Muslim Indonesia masuk pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 843 atau hasil persentase 70,1 persen. Sebanyak 168 responden memiliki intensi membeli rendah yakni 14,0 persen dan sebanyak 191 orang berada pada kategorisasi intensi membeli produk halal tinggi atau sejumlah 15,9 persen.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki intensi membeli produk halal yang lebih tinggi dari laki-laki sebagaimana mean laki-laki adalah 47,07<47.60 (mean perempuan) meski dengan selisih yang sangat tipis di antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan perempuan memiliki intensi membeli produk halal lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan, perempuan diprediksi memiliki tingkat perhatian yang lebih tinggi dikarenakan perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi (Kotler, 2012).

Adapun analisis perbedaan intensi membeli produk halal berdasarkan provinsi, mean terbesar ditemukan Bali, dikarenakan masyarakat Muslim di Bali merupakan minoritas dan dominan non-Muslim, sehingga masyarakat Muslim setempat lebih mengedepankan aspek religiusitas dalam intensi membeli produk halal. Kalimantan Selatan sebagai wilayah mayoritas Muslim dengan konsumen yang lebih religius lebih banyak membeli makanan halal dengan persepsi bahwa makanan yang tersaji di kalangan mayoritas mereka sebagai Muslim sudah dapat dipastikan kehalalannya. Persepsi positif ini memberikan mereka ketenangan pikiran dan mengurangi kecurigaan (Shafie & Othman, 2015).

Kelompok masyarakat yang sudah menikah memiliki kecenderungan kuat untuk membeli produk halal dibanding yang belum menikah atau janda dan duda. Orang yang sudah menikah akan melakukan kontrol terhadap keluarga untuk mengkonsumsi makanan halal atau intensi membeli produk halal. 

Adapun intensi membeli produk halal tertinggi adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan strata 2 dengan nilai mean (49.55). Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan indivividu mempengahuri tingkat intensi membeli produk halal. Intensi membeli produk halal lebih tinggi dimiliki oleh kalangan masyarakat dengan pendapatan tinggi atau di atas Rp4.000.000 (48,55 persen), diikuti oleh masyarakat dengan pengahasilan satu tingkat di bawahnya yakni Rp3.100.0000-Rp4.000.000 (47,86 persen). Penelitian menemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam intensi membeli produk halal berdasarkan pengeluaran masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar sig=0,815.

Sebagian besar responden telah mengetahui mengenai adanya label halal MUI dan paham terhadap keberadaan label halal tersebut. Hanya sebagian besar tidak memperhatikan label tersebut. Hal ini seiring dengan data bahwa sebagian besar pernah membeli produk produk halal serta pada saat yang sama juga membeli produk yang diragukan kehalalannya dikarenakan tidak ada label halal. 

Menurut Howard dan Sheth (2004) konsumen akan memiliki intensi membeli suatu produk tertentu pada jangka waktu tertentu setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan terhadap produk tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa semakin baik informasi terkait produk halal yang dimiliki oleh konsumen maka akan semakin meningkatkan kecenderungan intensi membeli produk halal. 

Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan suatu produk minimal didapati oleh label halal yang terdapat dalam kemasan produk yang akan dibelinya. Selain dari pada label, informasi kehalalan produk didapati konsumen dari komposisi bahan yang dituliskan pada kemasan produk. 

Selanjutnya yang menjadi aspek penting dalam informasi adalah paparan media. Intensi membeli produk halal akan semakin tinggi ketika informasi terkait produk halal tersebut dijumpai konsumen melalui informasi media baik cetak maupun televisi. Apabila konsumen mendapatkan rekomendasi dan pemahaman tentang kehalalan produk melalui info media, maka akan timbul intensi membeli produk halal tersebut.

Pada riset ini sikap positif konsumen terhadap produk halal akan mempengaruhi keyakinan dirinya bahwa mereka benar-benar memiliki kontrol atas perilaku mengkonsumsi produk halal. Sikap positif terhadap kebermanfaatan produk halal akan menambah keyakinan konsumen bahwa meskipun ada beberapa kesulitan mengkonsumsi produk halal seperti harga yang lebih tinggi tidak akan menghalangi niatan mengkonsumsi produk halal. (Kendi Setiawan)