IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Inilah Perbandingan Kebakaran Hutan di Indonesia dan Negara Luar

Rabu 19 Juni 2019 17:15 WIB
Inilah Perbandingan Kebakaran Hutan di Indonesia dan Negara Luar
Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di Jakarta Pusat,
Jakarta, NU Online
Kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut masih menjadi sektor yang diantisipasi oleh pemerintah daerah di kawasan gambut dan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI. Kebakaran di Indonesia yang masih membuat pilu yakni kebakaran gambut di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah tahun 2015 silam.

Luas lahan yang terbakar antara lain 6.000 hektar di Provinsi Riau dan 26.664 hektar di Kalimantan Tengah. Bahkan, total lahan yang terbakar di seluruh kawasan gambut yakni sekitar 2,5 juta hektar.

Kepala BRG RI, Nazir Foead, mengatakan kebakaran terparah tidak hanya melanda Indonesia, tetapi terjadi di sejumlah belahan dunia antara lain di benua Amerika dan Eropa. Di Asia, lanjut Nazir, terjadi di Indonesia, Thailand dan Myanmar.

“Kebakaran tahun 2015 di Indonesia bersyukur hanya 2,5 juta hektar, di Amerika mencapai 4 juta hektar,” kata Nazir Foead saat Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Selanjutnya, setelah ada berbagai upaya dari semua pihak, kebakaran hutan di Indonesia tahun 2017 menurun drastis yakni sekitar 460-560 ribu hektar. Sementara di negara lain seperti di Amerika masih bertahan pada angka 2 juta hektar.

Kawasan lain yang menjadi kawasan perbandingan BRG yakni Eropa. Pada tahun serupa terjadi kebakaran dahsyat di Spanyol dan Italia, kebakaran sampai meluas ke area kutub. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara negara luar, sebab kebakaran sulit dipadamkan.

“Untuk itu agar kebakaran tidak terulang lagi, kita juga harus mewaspadai cuaca ekstrem,” tuturnya.

Atas masalah-masalah tersebut, lanjut Nazir, BRG kemudian melakukan langkah-langkah strategis dalam hal penanganan kebakaran hutan dan kawasan gambut yang terfokus di semua titik kawasan gambut.

“Misalnya, menggali penyebab kebakaran hutan, membuka komunikasi dengan sejumlah perusahaan di kawasan gambut, melakukan skat kanal di kawasan gambut, membuat sumur bor di kawasan gambut, memasang alat sistem pengawalan air lahan gambut, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ucap Nazir. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)
Rabu 19 Juni 2019 20:0 WIB
PRIMS, Langkah Inovatif BRG Pantau Lahan Gambut
PRIMS, Langkah Inovatif BRG Pantau Lahan Gambut
Ilustrasi (Ist.)
Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan situs informasi dan pemantauan Restorasi Lahan Gambut yang dinamakan PRIMS (Peatlands Restoration Information and Monitoring System). Langkah ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab transparansi data kepada publik terkait capaian restorasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BRG.

“Melalui PRIMS ini memungkinkan pengguna untuk dapat melihat dan memantau kegiatan restorasi berupa implementasi restorasi, memantau area restorasi, memantau titik panas di lahan gambut, mengidentifikasi pembukaan lahan di area target restorasi, dan melaporkan kegiatan restorasi mereka,” kata Kepala BRG, Nazir Foead, saat Halal Bi Halal BRG bersama Media-Ngo di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Selain itu, PRIMS dibuat untuk melihat laporan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim restorasi gambut daerah, fasilitator desa, tim penghubung daerah dan perusahaan swasta. Melalui jaringan internet, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengaksesnya.

Nazir menegaskan, platform tersebut nantinya dapat mengidentifikasi intervensi yang membutuhkan tindakan perbaikan lanjutan serta untuk berkoordinasi agar restorasi dapat dilakukan secara konsisten. Terutama kegiatan unggulan BRG yakni rewetting, revegetasi, dan revitalisasi.

“Secara umum fungsi PRIMS gambut ini adalah monitoring, progress, transparency, dan data sharing,” tuturnya.

Ia menjelaskan, monitoring artinya melihat capaian restorasi yang telah dilakukan untuk pembelajaran dan evaluasi lebih lanjut. Sementara progress yaitu memberikan laporan implementasi restorasi untuk keperluan platform pemantauan online di sektor lain.

Kemudian, transparency adalah memberikan kemajuan implementasi, termasuk pemantauan rutin dan data sharing yakni meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan serta menumbuhkan investasi terkait

“Untuk fitur yang dimiliki oleh PRIMS antara lain ialah, kegiatan restorasi, menampilkan lokasi perencanaan dan implementasi restorasi, serta desa peduli gambut,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bukti keseriusan BRG dalam program tersebut, PRIMS akan dipersentasikan pada pertemuan Asia Pacific Forestry Week di Incheon Korea Selatan pekan depan.

Seperti diketahui, BRG merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang diberikan mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Total lahan restorasi gambut prioritas hingga tahun 2020 mencapai 2,5 Juta hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Selanjutnya, BRG bekerja secara khusus dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak melalui Rewetting/R1 (Sekat Kanal dan Sumur Bor), Revegetasi/R2, dan Revitalisasi Ekonomi/R3. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)
Rabu 19 Juni 2019 19:0 WIB
Pemda Kalteng Terus Perkuat Antisipasi Kebakaran Gambut
Pemda Kalteng Terus Perkuat Antisipasi Kebakaran Gambut
Halal Bi Halal dan Diskusi Media-NGO di Jakarta Pusat,
Jakarta, NU Online
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah-langkah strategis antisipasi kebakaran di kawasan gambut. Upaya itu dilakukan Pemda bersama Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan menyediakan fasilitas yang bisa menunjang pemulihan gambut seperti penyediaan teknologi pengecek keadaan air gambut, membuat sumur bor di kawasan gambut dan menyediakan peralatan yang menjurus pada pemberdayaan kawasan gambut antara lain bidang pertanian dan perikanan.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri saat menghadiri kegiatan Halal Bi Halal BRG bersama Media dan NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Ia mengungkapkan, kemauan menyehatkan gambut perlu ditingkatkan dan tidak harus menunggu peralatan canggih. Teknologi sederhana, ucap Fahrizal, sudah tersedia sejak lama antara lain alat untuk menyekat kanal gambut yang terbuat dari kayu.

“Alat untuk menyekat kanal dari kayu sudah dipakai sejak dulu, tapi itu memang harus ada perawatnya, makanya kami bersyukur BRG ada program revitalisasi,” katanya.

Disisi lain, langkah kongkrit yang dilakukan Pemda yakni terus membuat kanal baru untuk tanah gambut. Manfaatnya, gambut terus mengalami pembahasan yang teratur, saat terjadi kebakaran, tidak merambat ke lahan gambut lain.

“Perawatan dan pemeliharaan sudah dilakukan, makanya 2019 kami akan menambah sekat baru,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2019, ujar dia, pengawasan di kawasan gambut terus dilakukan. Tujuannya, agar semua titik kawasan gambut bisa direstorasi dan dipulihkan. Ia menginginkan gambut kembali ke ekosistemnya yakni menyerap air dan mengeluarkan air.

“Restorasi tidak hanya mengecek tinggi muka air gambut tapi rasa air, dan itu kami dibantu LSM seperti WHO dan WRI,” ucapnya.

Seperti diketahui, Data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2015 menyebutkan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut seluas 196.987 hektar dan lahan nongambut seluas 133.876 hektar. Sepanjang 2015, KLHK telah memberi peringatan kepada 115 perusahaan dan 36 korporasi. Mereka mendapat sanksi mulai dari pencabutan hingga pembekuan kegiatan. (Abdul Rahman Ahdori/Muhammad Faizin)
Jumat 14 Juni 2019 15:37 WIB
Lima Langkah Kelola Lahan Gambut Secara Aman
Lima Langkah Kelola Lahan Gambut Secara Aman

Jakarta, NU Online
Indonesia memiliki lahan gambut di 7  daerah, yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Ketujuh daerah tersebut memiliki sumber alam yang mumpuni untuk diolah menjadi kawasan pertanian.

Berbeda dengan kawasan lain, tanah gambut  yang ada di 7 provinsi itu memiliki perbedaan dalam tata cara mengelolanya. Berikut lima langkah mengelola lahan gambut menjadi lahan pertanian menurut Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia.

Menurut Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Myrna A Safitri, setidaknya ada lima langkah dalam mengelola lahan gambut agar tidak menimbulkan bencana.

Pertama, mengenali dan memahami tipe dan perilaku lahan. Penting mengenali ekosistem tanah gambut untuk dilakukan upaya yang mengarah kepada pemulihan tanah gambut. Sebab tanah gambut berbeda dengan tanah pada umumnya.

Misalnya, menggemburkan tanah gambut membutuhkan waktu yang lumayan panjang agar tanahnya normal seperti tanah yang lain. Kemudian, pemulihanya hanya bisa dilakuan dengan pupuk alami. Karena, pupuk kimiawi sangat berbahaya terhadap gambut yang berada dibawah tanah itu sendiri.

Kedua, memanfaatkan dan menata lahan sesuai dengan tipologinya dengan mengubah lingkungan secara drastis

Tahap kedua petani harus melakukan penataan yang baik, agar tanah yang sudah digemburkan bisa dikelompokan berdasarkan tigkat pemulihan tanah gambut itu sendiri. Artinya, tanah yang sudah siap ditanami tentu tidak harus dilakukan proses panjang, cukup diolah untuk peanamannya saja.

“Maksud tipologi tanah yakni struktur tanah gambut apakah bisa langsung ditanami atau harus menunggu proses tahapan lain, kemudian jenis pertanian apa yang cocok untuk gambut itu, apakah padi atau jenis tumbuhan lain. Atau bahkan justru tidak cocok untuk pertanian itu bisa diketahui setelah melakukan  penataan sesuai dengan typologinya,” tukasnya kepada NU Online di Jakarta, Kamis (13/6).

Ketiga, menerapkan sistem tata air yang dapat menjamin kelembaban tanah/menghindari kekeringan di musim kemarau dan mencegah banjir di musim hujan

Seperti kita ketahui, tanah gambut tidak boleh kering. Jika hal itu terjadi maka potensi kebakaran sangat besar. Untuk itu harus ada persiapan khusus oleh petani dengan menjamin kelembaban tanah. Upaya itu bisa dilakukan petani dengan membuat kanal kanal secara terstruktur sehingga tanah gambut tetap basah.

Keempat, tidak melakukan perluasan lahan dengan cara dibakar. BRG kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuanya agar warga bisa mengetahui bahwa mengelola lahan gambut dengan cara dibakar adalah salah dan sangat berbahaya.

"Untuk itu BRG terus melatih puluhan petani di kawasan gambut agar bisa menanam lahan gambut dengan cara cara yang sehat bagi lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan pupuk kandang, dan dedaunan yang ada di hutan, tambah Myrna.

Kelima, bertani secara terpadu dengan mengkombinasikan tanaman semusim dan tanaman tahunan ternak dan ikan

Tahap terakhir hanya bisa dilakukan ketika 4 tahap sebelumnya sudah dijalankan oleh  petani. Sebab bertani secara terpadu adalah melakukan pengolahan tanah secara sistematis. Tanaman semusim maksudnya adalah tanamaan yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, seperti jagung dan kedelai atau antara 6-8 bulan seperti singkong

“Sementara tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang masa hidupnya sepanjang tahun dan dapat di panen sepanjang tahun pula. Namun, tanaman jenis ini tidak dapat bereproduksi secara langsung setelah di panen, tanaman ini baru akan berbuah setelah menunggu beberapa tahun kemudian,” urainya.

Myrna A Safitri menambahkan,  pengelolaan zaman dulu dengan cara dibakar sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Dulu, kata dia, lahan gambut kondisinya basah, sementara kini kering kerontang sehingga jangan sampai salah dalam mengelolanya.

"Semua kesalahan itu tentu berasal dari sikap manusia yang ceroboh dan tidak memikirkan apa dampak yang nanti bakal diterima masyarakat banyak," ujarnya.

Sementra itu, Kepala Sub Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi dan Pelatihan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Deasy Efnidawesty mengatakan Presiden Joko Widodo mengamanatkan tiga langkah strategis untuk dilakukan BRG selama masa tugas berlangsung.

Ketiga langkah itu yakni  membasahi lahan gambut, penanaman ulang lahan gambut dan melakukan revitalisasi kawasan gambut. Amanat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

"Kalau kita lihat gambut basah, memang fitrahnya harus basah. Dia tidak boleh kering, jika kering bahayanya adalah khawatir terkena api dia akan langsung terbakar," katanya. (Abdul Rahman Ahdori/Aryudi AR).