IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

LPP PBNU: Mengelola dan Menjaga Gambut Perintah Nabi

Jumat 17 Mei 2019 23:15 WIB
LPP PBNU: Mengelola dan Menjaga Gambut Perintah Nabi
Sosislaisasi lahan Gambut di Kalsel
Hulu Sungai Utara, NU Online
Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU), Miftahuddin mengatakan, merawat dan menjaga lahan gambut  merupakan perintah yang diajarkan nabi Muhammad SAW. Hal itu karena Islam telah menugaskan kepada setiap manusia untuk terus menjaga kesehatan bumi dari berbagai ancaman.

Bahkan, mengelola lahan gambut dengan cara menanam pohon adalah pekerjaan yang bernilai pahala dan telah tertulis dalam Hadits nabi. Hadis tersebut kata Miftah, adalah:

ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة

Artinya, barang siapa di antara umat muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah.

Pernyataan terkait dengan menjaga lingkungan dan merawat kesehatan gambut itu disampaikan Miftahuddin saat mengisi kegiatan Doa Bersama Menuju Kalimantan Selatan Hijau dan Sosialisasi Mengelola Lahan Gambut tanpa Bakar di Pesantren Darul Yatama, Pinang Habang Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (17/5).

Ia menambahkan, pohon yang ditanam lantas memberikan manfaat untuk makhluk lain kemudian akan menjadi aset pahala yang terus mengalir meski orang yang menanamnya tersebut telah meninggal dunia. "Jadi kita melestarikan alam meningkatkan produktifitas alam niscaya akan menjadi pahala meski sudah mati," tuturnya.

Miftahuddin mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk serius menjaga kesehatan gambut dengan tidak membakar tanah gambut secara serampangan. Karena akan mengakibatkan berbagai dampak buruk untuk lingkungan dan kesehatan masyakat.

Miftah mengaku upaya itu tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh LPP PBNU dan BRG, perlu kesadaran masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau serta mengelola lahan gambut di pulau burneo itu.

"Dalam pelaksanaanya tidaklah cukup dalam memasimalkan pengelolaan lahan gambut. Karena itu kami dari LPP PBNU berharap baik para pimpinan daerah di desa, kecamatan dan kabupaten harus bersama sama mengupayakan program mengelola lahan gambut tanpa bakar secara maksimal," katanya.

Ia meyakini pertemuan sederhana itu tidak akan sia-sia, karena tidak ada usaha yang tidak memiliki hasil. Persoalan gambut, ujar dia, adalah persoalan lingkungan yang bisa berakibat fatal jika tidak dikendalikan oleh masyarakat dan lembaga terkait seperti BRG. 

Dampak yang sudah terjadi misalnya, kebakaran gambut telah mengakibatkan jutaan orang terkena zat berbahaya yang ditimbulkan dari asap gambut yang terbakar. 

Hadir pada kegiatan itu, Pengurus Yayasan Darul Yatama, Umailah, Kepala Sub Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi dan Pelatihan pada Badan Restorasi Gambut (BRG), Deasy Efnidawesty, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan, H Amin, ratusan santri Pondok Pesantren Darul Yatama dan masyarakat Pinang Habang.
(Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Selasa 14 Mei 2019 15:30 WIB
Restorasi Kawasan Gambut, BRG Libatkan Berbagai Pihak
Restorasi Kawasan Gambut, BRG Libatkan Berbagai Pihak
Kepala BRG RI, Nazir Foead
Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia terus berkomitmen mensukseskan upaya restorasi di kawasan Gambut di 7 provinsi, antara lain di Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. 

Kepala BRG RI, Nazir Foead menjelaskan, sejak dibentuk tahun 2016 lalu, BRG tancap gas melakukan berbagai kegiatan yang menjurus pada penyembuhan lahan gambut yang sudah lama tidak direstorasi.

"Tugas BRG tentu tidak mudah, mengembalikan kembali ekosistem gambut membutuhkan waktu yang lumayan panjang terlebih menyadarkan masyarakat agar tidak berulah dan mengakibatkan lahan gambut rusak parah," jelasnya kepada NU Online, Senin (13/5).

Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat dalam penggunaan kawasan gambut seperti petani, pemerintah daerah, dan pemegang konsensi menjadi tantangan positif yang harus dilalui. Untuk itu, BRG berkomitmen menjalin kerjasama yang baik dan melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta menyehatkan gambut yang sudah rusak tersebut.

Dijelaskan, dari target 2,7 juta haktare kawasan yang akan direstorasi, 2/3 lebih berada di pemegang konsesi. BRG kata Nazir kemudian menghadirkan program supervisi dan asistensi di perusahaan-perusahaan sawit. Program tersebut dilakukan BRG bersama Dirjen Perkebunan pada Kemeterian Pertanian RI.

Awalnya BRG merasa khawatir pihak perusahaan kebun sawit terganggu dengan kehadiran BRG dan sejumlah program yang akan dilakukan. Namun, atas berbagai pertemuan yang menghadirkan pakar pertanian dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia kekhawatiran itu tidak terjadi.

"Dalam pelaksanaannya tahun ini kita banyak melakukan supervisi dan asistensi di HGU-HGU atau perkebunan sawit bersama mitra perusahaan dan juga tentunya dengan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan sudah berjalan sekitar 70 persen dari target 2019 masih banyak target yang harus kita capai di 2019 dan 2020," ujarnya.

Seperti diketahui, gambut merupakan hamparan yang terbentuk dari timbunan material organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan. Semuanya menumpuk sejak ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal.

Pada umumnya, gambut berada di area genangan air, seperti rawa, cekungan antara sungai maupun daerah pesisir. Gambut yang terbentuk di atas tanah liat atau lempung relatif lebih kayak mineral dibanding gambut di atas pasir.

Berdasarkan data yang diolah BRG, setiap lapisan gambut dari permukaan terluar hingga terdalam dapat menyerap gas karbon. Meski hanya mengisi 3 persen dari luas daratan bumi, lahan gambut dapat menyimpan 550 gigaton karbon. Jumlah tersebut setara dengan 75 persen karbon yang ada di atmosfer atau dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non gambut.

Selain itu, di Indonesia lahan gambut berfungsi sebagai pintu air alami, padat akan serat. Lahan gambut dapat menyerap air sebanyak lima sampai belas kali bobot keringnya.

Pada musim hujan ekosistem gambut menghalau aliran air sehingga tidak membanjiri daerah sekitar. Sementara pada musim kemarau gambut berfungsi cadangan air bagi lahan dan warga sekitar. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)

Selasa 14 Mei 2019 13:0 WIB
BRG Targetkan 2,7 juta Haktare Lahan Gambut Bisa Direstorasi
BRG Targetkan 2,7 juta Haktare Lahan Gambut Bisa Direstorasi
Kepala BRG RI, Nazir Foead
Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia menargetkan 2,7 juta haktare lahan gambut yang ada di 7 Provinsi di Indonesia bisa di restorasi. Jumlah itu lebih besar dibandingkan target yang diintruksikan presiden yang hanya pada angka 2 juta haktare.

Kepala BRG RI, Nazir Foead mengatakan, 2,7 juta haktare yang menjadi target BRG adalah kawasan gambut yang keadaan hidrologisnya rusak parah. 

Menurutnya, ekosistem gambut yang kering tesebut memicu terjadinya kebakaran hutan. Atas dasar itulah kemudian BRG berkomitmen terus memantau dan menjadikan ekosistem gambut itu menjadi lahan basah yang sehat dan tidak berpotensi memberikan dampak buruk di masyarakat.

"Sehingga saat kemarau tidak terjadi kebakaran. Nah kita sehatkan kembali fungsi hidrologisnya," kata Nazir Foead kepada NU Online di Kantornya di Jl Teuku Umar nomor 17 Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Kemudian, upaya untuk merestorasi gambut selanjutnya adalah mengembangkan pengolahan kawasan gambut oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengolahnya menjadi kawasan pertanian dan perikanan.

Target kedua BRG ini terus dijadikan program unggulan yang dapat membantu ekonomi masyarakat. Bahkan BRG medorong program itu dengan rutin memberikan pelatihan dan pemberian bantuan modal kepada kelompok masyarakat yang ikut serta membudidayakan kawasan gambut tersebut.     

"Dan ini harus dimonitor, dipantau, dan diberikan bantuan dalam pengelolaan gambutnya," ujarnya.

Pejabat negara yang rajin mendengarkan nasihat Ketua Umum PBNU 2000-2010, KH Hasyim Muzadi tersebut mengaku tidak pernah mengalami kendala yang fatal sejak ditugaskan presiden untuk merestorasi kawasan gambut di 7 provinsi. Sebab, kerjasama dilakukan dengan amat baik antara pemerintah daerah dan BRG. Bahkan, pemerintah daerah seperti  Gubernur menjadi Ketua Tim Restorasi di Daerah.

Salah satu kerjasama yang baik itu misalnya sejak 2018 berbagai instansi terkait di daerah diikutsertakan dalam memantau dan melaksanakan program BRG. 

Di sejumlah daerah kabupaten/kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  telah memasukan program BRG menjadi program bersama yang akan diimplementasikan secara bersama-sama. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)



Kamis 9 Mei 2019 15:10 WIB
Budidaya Sagu Fokus BRG Kelola Lahan Gambut di Papua
Budidaya Sagu Fokus BRG Kelola Lahan Gambut di Papua
Pengelola BRG Papua
Jakarta, NU Online
Budidaya sagu dan pengolahan sagu menjadi salah satu fokus kegiatan pemberdayaan pendampingan masyarakat oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) di Kabupaten Mappi Provinsi Papua. 

Budidaya dilakukan dengan merawat tumbuhan sagu, sementara pengolahan sagu dilakukan dengan mengolah sagu menjadi aneka makanan yang bernilai ekonomi termasuk memproduksi sagu menjadi bahan setengah jadi yang siap dipasarkan ke sejumlah daerah yang membutuhkan.

Pengelolaan dan budidaya dilakukan untuk memanfaatkan kawasan gambut menjadi lahan yang produktif. Selain itu, sagu juga merupakan makanan pokok masyarakat Papua dan diyakini akan sangat mudah jika hasil olahan sagu di kawasan gambut tersebut diperjualbelikan sehingga secara langsung akan membantu perekonomian keluarga masyarakat Papua itu sendiri.

Bupati Mappi, Provinsi Papua, Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan, pemilihan sagu sebagai objek program BRG dan Pemerintah Kabupaten Mappi semata-mata karena ingin sagu yang berfungsi sebagai makanan pokok, tidak hilang di tanah Papua. 

Menurutnya, saat ini masyarakat Papua mulai banyak yang meninggalkan budidaya sagu dan pengolahan sagu karena menganggap sudah ada makanan pokok lain seperti beras. Padahal, beras yang dikirim dari daerah lain kerap terganjal oleh berbagai kendala misalnya jaraknya yang sangat jauh yang menyebabkan tidak terkirimnya beras tersebut, juga tidak ada petani yang melakukan budidaya padi.

Ia menuturkan, ada dua priortas dalam pengembangan budidaya sagu di Kabupaten Mappi. Antara lain pemeliharaan kepada sagu yang tumbuh secara alami dan budidaya sagu yang dikelola sejak awal oleh masyarakat.

"Itu sudah kami bicarakan dengan BRG, BRG telah memberikan kami ruang untuk ada pengembangan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sagu untuk menghasilkan produk produk turunan yang bisa menghasilkan ruang manfaat ekonomi rumah tangga yang lebih baik," katanya saat Diskusi bersama sejumlah awak media di salah satu Resto di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5) kemarin.

Ia menilai program BRG sangat mengena karena bersentuhan langsung dengan warga. Untuk itu, kehadiran lembaga yang fokus menyehatkan lahan gambut tersebut memiliki peranan penting untuk wilayah yang terkena dampak gambut. Ia optimis jika lembaga tersebut terus diberikan tanggung jawab kawasan gambut akan terus terjaga bahkan sebaliknya akan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut.

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri mengatakan, kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah daerah yang memiliki lahan gambut tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ada perencanaan yang diawali dengan diskusi panjang dengan berbagai pihak, dilakukan kajian akademis dan anlisis yang matang. 

Menurutnya, atas dasar itulah maka BRG memiliki fokus merangkai berbagai program yang diyakininya memang sangat bisa menyehatkan gambut dan memberikan manfaat di masyarakat.

"Sebelum masuk, kami sudah diskusi dengan Pemda, dengan masyarakat Papua, kami berkonsultasi dengan Bupati melihat kampung mana dan bagaiman kami harus berdialog, bukan tiba-tiba itu semua hasil diskusi yang cukup lama," pungkasnya. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)