IMG-LOGO
Trending Now:
Lingkungan

Lestarikan Gambut lewat Pemberdayaan Masyarakat Papua

Kamis 9 Mei 2019 0:45 WIB
Lestarikan Gambut lewat Pemberdayaan Masyarakat Papua
Foto: Antara

Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG) fokus mengelola gambut yang masih baik di Papua dengan memperbanyak kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk revitalisasi sosial ekonomi.

“Papua itu unik, karena gambutnya luas sekali. Sedikit lebih kecil kalau dibandingkan per pulau, tapi jika per provinsi maka paling luas. Rusaknya lebih sedikit,” kata Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, Rabu, seperti dikutip Antara.

Maka, menurut Nazir, tugas BRG lebih untuk mengelola gambut yang masih baik tersebut, dengan lebih banyak melakukan pemberdayaan masyarakat. Harapannya gambut yang masih baik dapat dijaga, dan saat yang sama taraf hidup masyarakat juga membaik.

“Jadi baik sekali Presiden memberi perhatian ke gambut Papua dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan agar dijaga baik,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama Bupati Mappi Kristosimus Agawemu mengatakan restorasi gambut di Papua, secara khusus di Mappi, diawali dengan kegiatan survei dan langkah edukasi masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat dikaitkan dengan masyarakat yang menjaga hutan.

BRG, lanjutnya, menunjang upaya pemerintah kabupaten untuk mengangkat potensi lokal, dengan melakukan kegiatan restorasi di wilayah Mappi sejak 2017-2018. Sedang di 2019, progres kegiatan pendampingan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pengembangan budi daya sagu.

“Ini karena masyarakat sudah akrab dengan sagu. Harapannya nanti orang Papua tidak lagi merasa sagu akan hilang dari kehidupan mereka,” ujar Kristosimus.

Sementara itu, Kapokja Wilayah Kalimantan dan Papua BRG Rudi Priyanto mengatakan kegiatan 3R yakni rewetting, revegetasi dan revitalisasi sosial ekonomi di Papua memang lebih kepada upaya revitalisasi livelihoods.

Kegiatan BRG tersebut fokus dilakukan di Mappi dan Merauke. Untuk Mappi di 2019, progam restorasi gambut dilakukan di 15 desa dengan luasan 75 hektare (ha) untuk dijadikan demplot budi daya sagu.

Berdasarkan data BRG, gambut di kawasan lindung Papua yang menjadi target restorasi mencapai 4.514 ha, sedangkan kawasan budi daya tidak berijin mencapai 4.372 ha, untuk kawasan budi daya tidak berijin mencapai 30.353 ha. Dan untuk luas target restorasi di Papua mencapai 39.239 ha. (Red: Mahbib)

Kamis 9 Mei 2019 15:10 WIB
Budidaya Sagu Fokus BRG Kelola Lahan Gambut di Papua
Budidaya Sagu Fokus BRG Kelola Lahan Gambut di Papua
Pengelola BRG Papua
Jakarta, NU Online
Budidaya sagu dan pengolahan sagu menjadi salah satu fokus kegiatan pemberdayaan pendampingan masyarakat oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) di Kabupaten Mappi Provinsi Papua. 

Budidaya dilakukan dengan merawat tumbuhan sagu, sementara pengolahan sagu dilakukan dengan mengolah sagu menjadi aneka makanan yang bernilai ekonomi termasuk memproduksi sagu menjadi bahan setengah jadi yang siap dipasarkan ke sejumlah daerah yang membutuhkan.

Pengelolaan dan budidaya dilakukan untuk memanfaatkan kawasan gambut menjadi lahan yang produktif. Selain itu, sagu juga merupakan makanan pokok masyarakat Papua dan diyakini akan sangat mudah jika hasil olahan sagu di kawasan gambut tersebut diperjualbelikan sehingga secara langsung akan membantu perekonomian keluarga masyarakat Papua itu sendiri.

Bupati Mappi, Provinsi Papua, Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan, pemilihan sagu sebagai objek program BRG dan Pemerintah Kabupaten Mappi semata-mata karena ingin sagu yang berfungsi sebagai makanan pokok, tidak hilang di tanah Papua. 

Menurutnya, saat ini masyarakat Papua mulai banyak yang meninggalkan budidaya sagu dan pengolahan sagu karena menganggap sudah ada makanan pokok lain seperti beras. Padahal, beras yang dikirim dari daerah lain kerap terganjal oleh berbagai kendala misalnya jaraknya yang sangat jauh yang menyebabkan tidak terkirimnya beras tersebut, juga tidak ada petani yang melakukan budidaya padi.

Ia menuturkan, ada dua priortas dalam pengembangan budidaya sagu di Kabupaten Mappi. Antara lain pemeliharaan kepada sagu yang tumbuh secara alami dan budidaya sagu yang dikelola sejak awal oleh masyarakat.

"Itu sudah kami bicarakan dengan BRG, BRG telah memberikan kami ruang untuk ada pengembangan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sagu untuk menghasilkan produk produk turunan yang bisa menghasilkan ruang manfaat ekonomi rumah tangga yang lebih baik," katanya saat Diskusi bersama sejumlah awak media di salah satu Resto di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5) kemarin.

Ia menilai program BRG sangat mengena karena bersentuhan langsung dengan warga. Untuk itu, kehadiran lembaga yang fokus menyehatkan lahan gambut tersebut memiliki peranan penting untuk wilayah yang terkena dampak gambut. Ia optimis jika lembaga tersebut terus diberikan tanggung jawab kawasan gambut akan terus terjaga bahkan sebaliknya akan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut.

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri mengatakan, kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah daerah yang memiliki lahan gambut tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ada perencanaan yang diawali dengan diskusi panjang dengan berbagai pihak, dilakukan kajian akademis dan anlisis yang matang. 

Menurutnya, atas dasar itulah maka BRG memiliki fokus merangkai berbagai program yang diyakininya memang sangat bisa menyehatkan gambut dan memberikan manfaat di masyarakat.

"Sebelum masuk, kami sudah diskusi dengan Pemda, dengan masyarakat Papua, kami berkonsultasi dengan Bupati melihat kampung mana dan bagaiman kami harus berdialog, bukan tiba-tiba itu semua hasil diskusi yang cukup lama," pungkasnya. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Kamis 9 Mei 2019 6:0 WIB
Ini Capaian Restorasi Gambut di Kawasan Papua tahun 2017-2018
Ini Capaian Restorasi Gambut di Kawasan Papua tahun 2017-2018
BRG sampaikan progres di kawasan Papua
Jakarta, NU Online
Badan Restorasi Gambut (BRG)) merilis hasil capaian tahun 2017-2018 di Provinsi Papua. Badan yang memiliki tugas memercepat pemulihan Gambut di 7 Provinsi di Indonsesia tersebut telah berhasil merubah kawasan Papua menjadi lebih baik termasuk telah memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengolah berbagai hal menjadi bahan yang bernilai ekonomi.

Kegiatan itu dilakukan BRG dengan menggelar Diskusi bersama sejumlah awak media di Salah satu Resto di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). Hadir pada kegiatan itu Kepala BRG, Nazir Foead, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan  Kemitraan, Myrna A Safitri, Bupati Mappi, Papua, Kristosimus Yohanes Agawemu, Kepala Kelompok Kerja Wilayah Papua dan Kalimantan, Rudi Prianto, dan Kepala Sub Kelompok  Keja Informasi dan Kehumasan, Anderi Satya.

Capaian itu antara lain, di Provinsi Papua telah dilaksanakan 11 paket revitalisasi ekononomi pada 1.100 haktare  kawasan gambut, BRG juga telah berhasil menjalankan program Desa Peduli Gambut (DPG), 5 Desa di Kabupaten Mappi dan 3 Desa di Kabupaten Merauke.

Selanjutnya, BRG melakukan pembinaan bagi guru SD kaitannya dengan pendidikan gambut. Lalu, ikut serta masyarakat melakukan edukasi ilmu tentang pangan (seniman pangan) dan paling penting BRG mampu menurunkan bencana asap di Provinsi yang berada di Indonesia Timur itu.

Dari jumlah 172 titik panas pada tahun 2015, turun menjadi 115 titik panas pada tahun 2018 dan dari 37.484 luas kebakaran gambut pada tahun 2015, turun menjadi 1.755 pada tahun 2018. Prestasi itu dilengkapi dengan kemampuan BRG dalam membangun infrastuktur pembasahan gambut dan pemasangan dua alat pemantau tinggi muka air di Kawasan Gambut di Provinsi Papua.

Kepala BRG RI Nazir Foead mengatakan, program BRG yang dilakukan bersama masyarakat Papua yaitu mengelola lahan gambut muda, antara lain di Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat. Upaya itu, kata dia, dilakukan semata untuk membantu merestorasi tanah gambut yang ada di Papua, sehingga tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan hidup di tanah Papua.

Berbeda dengan kawasan Gambut lain, di Provinsi Papua, lanjut Nazier, fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya memberdayakan program pertanian dan perikanan oleh masyarakat yang hidup di sekitaran gambut. "Tentu kita berharap gambut yang masih baik bisa dijaga dengan baik dan taraf hidup masyarakat di Papua bisa juga terbangun dengan sangat baik," kata Nazir Foead kepada awak media.

Ia mengapresiasi Presiden Jokowi telah memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Papua. Menurut dia, keputusan itu sudah tepat sebab Papua adalah surganya Indonesia yang harus dijaga dan dirawat oleh masyarakatnya.

Sementara itu, Bupati Mappi, Provinsi Papua, Kristosimus Yohanes Agawemu berterimakasih kepada BRG yang telah memberikan banyak kesempatan untuk mengelola lahan gambut menjadi lahan yang produktif.  Menurut dia, selain masyarakat tersadarkan untuk menjaga lingkungan masyarakat dapat ilmu pengetahuan baru tentang pengelolaan lahan gambut yang bisa dikembangkan menjadi nilai ekonomi sehingga secara perlahan nasib masyarakat Papua bisa lebih baik.

"Terutama soal kondisi dan potensi lokal di Kabupaten Mappi, sehubungan dengan itu beberapa waktu lalu BRG melakukan kegiatan di wilayah kami, sejak 2017, 2018, dan masuk 2019 progres dukungan BRG semakin bertambah," ujarnya.

Ia juga berharap BRG akan tetap dihadirkan pemerintah sebagai lembaga yang bertugas percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistemis, terarah, terpadu, serta menyeluruh. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Ahad 5 Mei 2019 17:45 WIB
Singapura Apresiasi Indonesia soal Penanganan Kabut Asap
Singapura Apresiasi Indonesia soal Penanganan Kabut Asap
Menteri Singapura Masagos Zulkifli. Foto: Antara
Jakarta, NU Online
Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Air Singapura Masagos Zulkifli berterima kasih pada Indonesia karena dalam beberapa tahun terakhir kawasan ASEAN bebas dari polusi asap lintas batas.

“Berkenaan dengan polusi asap lintas batas, ASEAN telah menikmati langit yang bersih dalam beberapa tahun terakhir berkat kepemimpinan dan upaya yang kuat Presiden Jokowi dan Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya. Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya menghargai upaya ini,” kata Masagos dalam The 6th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources di Singapura, Kamis, seperti dikutip Antara.

Namun demikian, ia mengatakan ASEAN masih tetap harus waspada. Insiden kebakaran hutan baru-baru ini terjadi di sebelah utara kawasan Asia Tenggara menunjukkan cuaca yang lebih hangat dan lebih kering ke depan.

Ketua Singapore Institute of International Affairs (SIIA) Simon Tay sebelumnya mengatakan El Nino diperkirakan akan mulai terjadi di perempat kedua 2019. Namun demikian, dirinya optimistis kabut asap tidak akan terjadi seperti 1997 dan 2015.

Dalam tiga tahun terakhir Singapura menikmati langit biru. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keterlibatan sektor swasta, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga masyarakat menjadi kunci utama.

Harapannya langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi polusi asap lintas juga diikuti negara-negara ASEAN lainnya, ujar dia.

Badan Restorasi Gambut (BRG) mempunyai mandat merestorasi lebih dari dua juta hektare lahan gambut yang terbakar di 2015. Harapannya kemampuan menangani lahan gambut semakin baik mengingat berbagai teknologi baru juga digunakan, termasuk melakukan pemantauan dengan satelit, ujar Simon.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead dalam kesempatan yang sama mengatakan pada forum dialog yang sama di 2016 dirinya sempat mengatakan Singapura tidak akan mendapat asap seperti 2015. Pemerintah pusat hingga daerah, perguruan tinggi, LSM, pihak swasta dan masyarakat melakukan perubahan, harapannya ini terus berlanjut dan kabut asap tidak terulang.

Data BRG menunjukkan jumlah titik panas di area 2,5 juta hektare yang menjadi area prioritas restorasi gambut telah berkurang. Pada 2015-2016, titik panas di wilayah konsesi turun 98,57 persen sedangkan di nonkonsesi turun 98,6 persen.

Pada 2015-2017, jumlah titik panas di wilayah konsesi turun 99,32 persen sedangkan nonkonsesi 99,37 persen. Sedangkan di 2015-2018, jumlah titik panas di wilayah konsesi mencapai 92,98 persen dan di nonkonsesi 91,39 persen.

Tidak adanya polusi lintas batas dalam tiga tahun terakhir Nazir mengatakan karena upaya yang dibangun dipimpin Presiden Joko Widodo dan dijalankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan didukung oleh BNPB, TNI/Polri, serta BRG.

Sementara Global Director, Forests, World Resources Institute (WRI) Rod Taylor mengatakan kekeringan memburuk di kawasan Asia Tenggara. Dirinya mengikuti isu deforestasi kawasan ini sejak 15 tahun lalu, mengikuti masalah kebakaran hutan dan lahan sejak 20 tahun lalu, dan isu tersebut masih ada.

Meski demikian, ia mengatakan Indonesia melakukan perubahan, terlihat angka deforestasi menurun meski di negara-negara pemilik hutan lainnya di dunia angkanya justru meningkat.

Dirinya mengaku optimistis, pertemuan-pertemuan seluruh pemangku kepentingan, keikutsertaan pihak swasta, dan pemerintah yang terus mendorong sektor swasta untuk berubah dengan program-program yang baik akan memberikan perubahan. (Red: Mahbib)