IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Peran Masjid bagi Perkembangan Pemikiran Islam Awal Abad Ke-20

Senin 6 Mei 2019 19:0 WIB
Peran Masjid bagi Perkembangan Pemikiran Islam Awal Abad Ke-20
Masjid At-Taqwa Pembusuang (placesmap.net)
Bagi seorang Muslim yang kerap mengunjungi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, mungkin tidak asing dengan Masjid Raya Campalagian. Masjid yang dibangun awal abab ke-20 tersebut ternyata memiliki banyak nilai sejarah yang bisa dipetik oleh kita sebagai generasi Islam modern.
 
Masjid yang dimanfaatkan masyarakat kawasan Indonesia Tengah itu telah banyak melahirkan ulama Nusantara terkemuka. Seperti KH Abdul Hamid yang juga merupakan perintis; kemudian Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl, KH Maddappungan, KH Abdur Rahim, KH Muhammadiyah, KH Muh Zein, KH Mahmud Ismail, dan KH Najamuddin Thahir. 

Mengapa masjid banyak melahirkan ulama hebat seperti disebutkan di atas? Ternyata fungsi masjid di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan kala itu tidak hanya menjadi tempat shalat, melainkan juga tempat mengkader generasi Islam. 

Riset Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan (BLA) Makassar Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2018 lalu mengungkap, masjid memiliki peranan penting untuk peradaban Islam termasuk melahirkan pemikir pemikir Islam yang mengarahkan masyarakat secara langsung. 

Di antara ulama Nusantara yang memiliki kaitan dengan budaya halakah di Masjid yang berhasil ditelusuri misalnya Gurutta/Gurunta Haji GH Abdurrahim/Cella’ Panrita, GH Muhammad Said Maulana, GH Paharuddin, GH Syahruddin, GH Usman Arif, GH Abdul Jalil, GH Abdul Mun’im, GH Muhammad Saleh, GH Abdurrasyid (Ulama Pangkep), GH Abdul Gaffar Puang Tobo, GH Muhammad Asaf/GH Cappa Jambatang, G Puang Sudding Tabbua, GH Dolla, GH Syamsuddin, GH Asnawi, GH Zainuddin (ulama Maros).
 
Kemampuan para kiai sepuh dalam memahami ajaran Islam diperoleh melalui jalur kekerabatan Sayyid seperti Sayyid Abd Hamid Petta Sampa dan Sayyid Abd Rahim Puang Raga. Peninggalan mereka seperti masjid yang mereka rintis dan hingga kini masih digunakan menjadi bukti eksistensi mereka dalam memberi pencerahan atau pemahaman agama kepada masyarakat.

Kemudian, jaringan intelektual yang dilakukan oleh para ulama di Kabupaten Pinrang misalnya, pada awal abad ke-20 mereka memperkuat basis intelektualnya melalui mangaji tudang yang dipusatkan di masjid. Sistem pendidikan mangaji tudang, memperkuat akar kultur pada karakter anak didik yang berbasis budaya moral yang telah dicontohkan oleh para santri ketika menimba ilmu maupun transmisi keilmuan itu berlangsung penuh keikhlasan tanpa tendensi material, dengan tata aturan moral yang begitu menggambarkan nilai kesopanan sebagai budaya Timur.

Hasil penelitian yang dipusatkan di Masjid At-Taqwa-Pembusuang itu juga merinci, jaringan ulama di Pangkep dan Maros terbentuk melalui dua hal yaitu melalui jaringan keilmuan dan jaringan kekerabatan. Sebagian besar ulama tersebut belajar di satu tempat yaitu Makkah. Seusai menuntut ilmu, mereka aktif mengabdikan ilmu di masyarakat dalam bentuk pengajian kitab/halaqah atau ceramah agama. 

Usaha halakah ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh keturunan keturunan Syekh Ady (Guru Ga’de) sebagai peletak dasar pembangunan Masjid At-Taqwa sekaligus sebagai imam masjid dan figur sentral dalam kaderisasi ulama. 

Kaderisasi mulai berkembang pada periode Imam KH Syahabuddin hingga ditawan oleh pihak Kolonial Belanda. Usahanya dilanjutkan oleh Habib Hasan bin Alwi bin Sahl (Puang Lero).  Pada masa inilah puncak keemasan kaderisasi ulama di Pambusuang dengan munculnya generasi penerus seperti KH Abdul Hafidz, KH Abd Hadi, KH Muh Said, KH Abdullah, KH Ismail, S Husen Alwy Alatas, KH Najamuddin, KH  Abdul Rasyid, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dalam riset lanjutan itu, jaringan ulama di Majene dijabarkan dalam tiga poin. Pertama, jaringan keilmuan ulama di Majene terbentuk berkat peran serta beberapa ulama yang memiliki jaringan ke beberapa lokasi. 
Ada yang berjejaring ke Makkah, Sumatra, Jakarta, Mangkoso, Salemo, dan jaringan lokal seperti Campalagian, Pambusuang, dan Tinambung. Di antara tokoh ulama tersebut yakni KH Muhammad Shaleh, KH Muhammad As’ad Alias KH Daeng,KH Ahmad Ma’ruf dan beberapa tokoh lainnya.

Kedua, peran-peran ulama dalam pembentukan jaringan ulama di Kabupaten Majene lebih condong sebagai seorang guru yang melahirkan generasi ulama selanjutnya. Selebihnya, ada yang membangun pesantren, masjid, sebagai pusat kaderisasi ulama. 

Ketiga, dampak lebih jauh dari keberadaan para ulama tersebut hingga kini, yakni peninggalan-peninggalan ulama berupa pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga yang tetap eksis membina santri, ada juga beberapa masjid yang merupakan rintisan ulama yang hingga kini menjadi salah satu pembinaan keagamaan di Kabupaten Majene.

Jika ditelurusi secara mendalam terutama jika dikaji dari perkembangan islam Indonesia prakemerdekaan. Terdapat fleksibilitas jaringan ulama di daerah Bone, Wajo, dan Soppeng dalam merespons dan menjawab perubahan-perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. 

Pada dekade awal abad ke-20, ketika kontrol pemerintah Hindia Belanda menguat, transmisi keilmuan Islam yang diperankan oleh ulama bekerja secara nonformal melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid.  Pada periode ini, Imam masjid memiliki peran yang sangat signifikan dalam mentransmisikan ajaran Islam. Ketika politik etis Hindia Belanda mulai menghasilkan elite baru yang terdidik, jaringan ulama pun dengan dukungan otoritas lokal merespons dengan membangun basis pendidikan yang lebih modern. 

Salah satu dampak positif dari kegiatan halawah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu misalnya telah membuka cakrawala berfikir masyarakat yang lebih berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya tokoh masyarakat yang merespon dengan mendirikan pesantren. Muhammad As’ad misalnya, ia membangun MAI di Sengkang dan Andi Mappanyukki mensponsori secara finansial berdirinya Madrasah Amiriah di Watampone itu. Pada periode berikutnya, MAI yang berubah menjadi Pesantren As’adiyah menjadi pusat transmisi keilmuan Islam di Sulawesi Selatan. 

Hal serupa terjadi di Enrekang dan Palopo, kapasitas keilmuan yang mumpuni menjadikan mereka mau ikut mengembangkan pendidikan agama kepada masyarakat. Mereka belajar ilmu agama secara berjejaring, seperti Puang Kali Abd Hamid yang berguru dari AGH Muhammad As’ad di MAI Wajo, kemudian membentuk jaringan intelektual di Enrekang dengan mendirikan Sekolah Menengah Islam (SMI) di Enrekang pada tahun 1965. 

Demikian juga dengan Puang Kali Muhammad Hasyim yang juga berguru dari MAI Wajo, direkrut oleh Syekh Mahmud Abdul Jawad sebagai guru MAI Cimpu Belopa. Selanjutnya ia sendiri mendirikan Madrasah Alfakhriyah di Cimpu Belopa yang kemudian saat ini dikenal dengan MIW (Madrasah Islamiyah Wathaniyah). (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)

Rabu 1 Mei 2019 0:15 WIB
Rekomendasi dari Penelitian Ulama Indonesia Tengah Abad Ke-17
Rekomendasi dari Penelitian Ulama Indonesia Tengah Abad Ke-17
Balai Diklat Keagamaan Makassar (hamkaibnuali)
Penelitian yang dilakukan Balai Diklat Keagamaan Makassar Kementerian Agama tahun 2018 menemukan sejumlah hal bahwa banyak ulama di Indonesia Tengah pada abad ke-17 menggerakkan agama Islam bagi masyarata di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan sejumlah hal. Pertama, lembaga dan daerah yang menjadi pusat kajian Islam dan kaderisasi ulama perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pengembangan terkait pemberdayaan ulama, penguatan kelembagaan dari segi ekonomi, pengembangan wawasan pengelola, dan kerja sama atar lembaga pendidikan.

Kedua, ulama perlu difasilitasi untuk membina umat di daerahnya dan mengembangkan wawasan serta pengalaman melalui kunjungan ke daerah lain.

Ketiga, ulama yang telah menyelesaikan studi perlu diberi apresiasi oleh pemerintah dan umat. Sumber dana umat, zakat dan wakaf, perlu dialokasikan untuk menunjang kehidupan ulama dalam melaksanakan tugas pengabdian membina umat. Organisasi Islam dan umat perlu memperhatikan kesejahteraan hidup ulama dalam bentuk penyediaan imbalan jasa membina umat.

Selanjutnya, kemandirian alumni lembaga pendidikan keagamaan perlu dikembangkan terus menerus. Profesi sebagai pedagang dan ulama yang dilaksanakan oleh sejumlah ulama dan penyiar agama pada masa lalu agaknya tidak mudah dikembangkan pada waktu sekarang. Oleh karenanya, calon ulama perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan kondisi zaman.

Pada masa sekarang profesionalisme diterapkan secara ketat pada banyak bidang kehidupan, seperti guru, tenaga medis, juru penerang keluarga berencana, dan lainnya. Dalam kaitan ini, ulama dengan profesinya sebagai penyiar agama dan pembimbing umat perlu diberi prioritas sebagai penyuluh agama mitra pemerintah, petugas pembimbing di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga.

Kemudian, peran ulama Sulawesi Selatan dalam menjalankan dakwah di luar Sulawesi Selatan perlu ditelusuri lebih lanjut dan tempat sumber jaringan tersebut (penelitian pada pusat-pusat perguruan yaitu Mekah dan Madina). Persoalan wilayah kerja Balai Litbang dapat diatasi dengan koordinasi dengan Balai Litbang di daerah lain dan Puslitbang terkait.

Keenam, penelitian serupa perlu dilakukan karena telah lama menjadi perhatian sebagian besar akademisi, serta dapat pula mengembangkan tema sentral dalam penelitian Orang Bugis di Haramain pada masa lalu, potret memorial Ulama Sulawesi Selatan dan Barat in pictures, dan penelitian biografi ulama awal Abad ke-20 secara detail sebagai data yang sangat penting untuk melacak akar dan corak keislaman di Nusantara.

Terakhir, perlu penulisan biografi ulama secara ringkas untuk konsumsi murid SD/MI,SMP/MTs. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada murid-murid mengenai perjuangan dan jasa ulama dalam membina umat. Hal ini juga dapatmemberi ruang inspirasi dan motivasi kepada mereka untuk menjadi ulama. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Selasa 30 April 2019 20:30 WIB
Corak dan Karakteristik Ulama Indonesia Tengah Abad Ke-17
Corak dan Karakteristik Ulama Indonesia Tengah Abad Ke-17
KH Ahmad Bone, seorang ulama abad 17 (dok: PWNU Sulsel)
Salah satu hasil riset Balai Penelitian Pengembangan (Balai Litbang) Makassar Kementerian Agama tahun 2018 menyatakan Gowa dan Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan pernah menjadi sentra pembentukan jaringan intelektual ulama pada pertengahan abad ke-17.

Diawali dengan sentra-sentra kaderisasi ulama angngaji kitta yang tadinya membanggakan berubah menjadi kemerosotan. Misalnya di Bontoala, Makkasar sebagai basis pengembangan Islam, hancur karena terjadinya perang Rompegading tahun 1824. Setelah pusat pemerintahan dan institusi syara di Bontoala, Makassar lenyap, kegiatan berpindah ke Labuang Maros, Sulawesi Selatan.

Begitupun dengan kaderisasi ulama di pusat halakah di Cikoang, Laikang, Takalar oleh Syekh Djaluddin Al-Aidid tidak berlanjut. Padahal, saat itu corak kaderisasi di halakah tersebut paling mashur. Perkembangan selanjutnya mulai didirikan kembali, yaitu sentra tempat belajar yang baru pada abad ke-20.

Misalnya di Cikoang, Anrongguru Arunda Tuan Ngaru dan Abubakar Tuan Panawang luaran menggalakan kembali angngaji kitta. Halakah itu diasuh langsung oleh KH Ahmad Bone. Di daerah pedalaman dan pegunungan, angngaji kitta digalakkan oleh seorang ulama tradisional yang bernama KH Saidi, sementara di daerah Malakaji, Gowa digalakan KH Ramli, H Puang Ramma, dan seorang ulama Jepang alumni Al-Azhar yang mendedikasikan dirinya di Indonesia kawasan bagian tengah.

Selanjutnya, corak dan karakteristik ulama yang melakukan dinamisasi perkembangan Islam di Jeneponto dan Bantaeng, Sulawesi Selatan dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok besar. Pertama, mereka tidak berafiliasi dengan kekuatan politik mana pun, bekerja memperjuangkan pembumian nilai-nilai Islam secara kultural dan personal. Kala itu mereka menjaga jarak dari rezim dan memusatkan perhatian ke dakwah dan tarbiah berdasarkan tafsir Islam yang berada di sisi puritan dalam spektrum modernis-reformis.

Kedua, ulama yang membangun afiliasi dan bersinergi dengan kekuatan politik lokal yang kerap memangku jabatan penghulu, kadi, atau jabatan lain yang membuat mereka selalu berada di lingkungan istana bahkan menjadi bagian dari elite lokal. Kelompok itu lebih bersikap konstruktif dalam berurusan dan bekerja sama dengan pemerintah. Mereka disebut sebagai pihak yang akomodasionis.

Ketiga, mereka adalah ulama yang memilih jalan dakwah melalui pengembangan pranata kelembagaan yang berbasis pada masjid dan pendidikan pondok pesantren.

Sementara itu, jaringan ulama di Bulukumba dan Selayar, meliputi cakupan kehidupan yang sangat luas. Tidak hanya dalam mengajar agama dan mengkaji Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga upaya mewujudkan masyarakat Islami.

Mereka mengajarkan agama di rumahnya, di rumah tetangganya, di masjid-masjid, pondok pesantren, bahkan di tanah lapang. Para ulama tersebut menilai, masyarakat Islami tidak hanya diwujudkan lewat ritual keagamaan, tetapi mendirikan perkumpulan-perkumpulan sosial keagamaan, ekonomi, lembaga pendidikan bahkan organisasi politik seperti yang dilakukan oleh Puang Muhammad Said dan Daeng Masiki di Pulau Rajuni, Pulau Jampue di Selayar Kepulauan, dan Labuang Bajo, di Nusa Tenggara Timur.

Termasuk Hayyung dan para pengikutnya dengan gerakan Muhammadiyah, di Benteng dan sekitarnya, metode dakwahnya hampir sama yakni menyasar mental Islam dan gotong royong memperkuat kemandirain ekonomi. Di Bulukumba, Islam tidak bersifat homogen. Sebaliknya, Islam di wilayah tersebut bersifat heterogen sesuai sejarah dan lingkungan kebudayaannya.

Perkembangan Islam di wilayah Indonesia bagian Tengah tidak terlepas dari peran sejumlah ulama yang memiliki haluan Ahlusunnah wal Jama'ah. Di antara ulama tersebut sebagian berasal dari Makkah, Saudi Arabia. Bahkan, pemikiran ulama yang tergolong ahlul bait itu menjadi corak perkembangan Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kala itu.

Mereka yaitu Sayid Syekh Umar Al Yamani yang berkiprah di Parepare, Assayyid Syekh Muhammad Al Akhdal yang mengajar di Pinrang dan Mandar, Sayyid Syekh Mahmud Al Jawab Al Madani. Sedangkan kiai atau uama nusantara yang berkiprah di Kawasan Indonesia Tengah antara lain, KH Ahmad Bone, KH Said, KH Ramli, dan H Puang Ramma.

Para ulama asal Makka, Arab Saudi memiliki alasan tersendiri mengapa harus menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Saat itu abad ke-20, tepatnya tahun 1926 terjadi pergolakan di Tanah Makkah. Telah terjadi pengambilalihan kekuasaan pemerintahan Raja Syarif Husain di Mekah oleh Sultan Abdul Azis bin Ibnu Saud.

Akibat pengambilalihan kekuasaan tersebut, terdapat banyak ulama besar dari kelompok Ahlul Bait yang ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap tidak tunduk kepada pemerintahan Wahabi. Sehingga dampak dari insiden tersebut sejumlah ulama dari golongan Ahlul bait yang berhaluan Ahlussunnah waljamaah melarikan diri meninggalkan Tanah Mekah mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Nusantara. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Senin 29 April 2019 11:30 WIB
Penemuan 128 Mushaf Al-Qur'an Kuno Nusantara tahun 2011
Penemuan 128 Mushaf Al-Qur'an Kuno Nusantara tahun 2011
Mushaf Al-Qur'an kuno Nusantara (kemenag.go.id)
Penulisan Mushaf Al-Qur’an dalam Islam telah dimulai sejak abad pertama, yakni pada masa Khalifah Utsman bin Affan (tahun 650 M). Sebanyak lima mushaf Al-Qur'an pada abad pertama tersebut menjadi naskah baku bagi penyalinan Al-Qur’an—disebut Rasm Utsmani. Sejak itulah kegiatan penyalinan Al-Qur’an tidak pernah terhenti.

Di Indonesia, tak sedikit penyalinan mushaf tersebut. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di bawah koordinasi Kepala Badan Litbang Diklat Kementerian Agama dalam penelitiannya pada tahun 2011 menemukan ada 128 naskah mushaf Al-Qur'an dari tujuh provinsi. Rincian 128 mushaf tersebut yakni 18 naskah mushaf di Jawa Barat oleh H Enang Sudrajat; 29 naskah mushaf di Jawa Tengah oleh Ali Akbar dan Fahru Rozi; 15 naskah di Jawa Timur oleh Abdul Hakim dan Ida Zulfi.

Berikutnya, 11 naskah mushaf di DKI Jakarta oleh Jonni Syatri; 40 naskah mushaf di Nangroe Aceh Darussalam oleh H Bunyamin Yusuf dan Ahmad Yunani; sembilan naskah mushaf di Sulawesi Selatan oleh Zarkasi dan Muhammad Musadad; dan enam naskah mushaf di Sulawesi Tenggara oleh Mustopa dan Ahmad Jaeni.

Penelitian itu menemukan bahwa rasm yang digunakan dalam naskah Al-Qur’an kuno pada umumnya masih menggunakan rasm imlai. Sedangkan penggunaan rasm usmani baru terdapat dalam mushaf cetak batu, sebagaimana ditemukan pada penelitian ini. 

Sementara sistem tanda baca dan tanda tajwid yang digunakan tidak seragam merupakan sebuah kenyataan yang menunjukkan dinamika sistem penulisan Al-Qur’an. Beberapa aspek penandaan ternyata mempunyai kesamaan dengan sistem yang dipakai dalam Mushaf Standar Indonesia.

Adapun penulisan Al-Qur’an tidak lepas dari proses masuknya Islam di Indonesia. Beberapa karakter penulisan menunjukkan pengaruh Turki di beberapa daerah.

Dari temuan itu, para peneliti merekomendasikan perlunya penelitian dan penelusuran lebih lanjut tentang keberadaan mushaf kuno yang jumlahnya cukup banyak dan masih tersebar di seluruh Nusantara. Inventarisasi mushaf-mushaf yang telah ditemukan juga perlu dilakukan melalui pembuatan katalog khusus mushaf kuno.

Selain itu, langkah lain yang perlu dilakukan adalah mengupayakan penghimpunan mushaf kuno untuk disimpan di Bayt al-Qur’an dan diperlukan digitalisasi mushaf kuno.

Adapun naskah mushaf kuno yang dimaksud adalah naskah Al-Qur'an yang ditulis dengan tangan dan telah berusia lebih dari 50 tahun, termasuk lembaran-lembaran bagian dari mushaf lengkap. Namun, tafsir tidak termasuk dalam penelitian ini.

Di samping itu, lingkup pengertian mushaf kuno dalam penelitian ini juga mencakup salinan Al-Qur’an secara keseluruhan, baik berupa teks (nash) Al-Qur’an, iluminasi (hiasan sekitar teks), maupun aspek fisik yang lain seperti jenis kertas dan tinta yang dipakai, ukuran naskah, jenis sampul, penjilidan, dan lain-lain.

Keseluruhan aspek fisik mushaf juga perlu diteliti secara rinci. Di samping itu, aspek historis juga dikaji secara seksama untuk mendapatkan gambaran historis perkembangan penulisan mushaf di Indonesia. (Syakir NF/Kendi Setiawan)