IMG-LOGO
Trending Now:
Balitbang Kemenag

Rekomendasi Kemenag terkait Tradisi di Kawasan Indonesia Timur

Ahad 28 April 2019 21:20 WIB
Rekomendasi Kemenag terkait Tradisi di Kawasan Indonesia Timur
Trasisi bakar batu di Papua (bensradio)
Hasil penelitian tahun 2018 oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Badan Penelitan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian AgamaBalai Litbang Agama Makassar terkait tradisi-tradisi di Kawasan Indonesia Timur, dapat disimpulkan bahwa nilai yang tergali dalam tradisi masyarakat Indonesia Timur setidaknya dapat menjadi bagian penting, kaitannya dengan pemajuan kebudayaan, resolusi konflik, dan menginspirasi pengayaan kurikulum dalam media pendidikan.

Untuk itu, peneliti merekemondasikan agar temuan-temuan yang terungkap melalui penelitian di masyarakat dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pertama, kaitannya dengan pemajuan kebudayaan, poin pelestarian nilai-nilai dalam Bakar Batu, Posuo, dan Kololi Kie serta Fere Kie antara lain kegotongroyongan dan solidaritas, serta membangun harmoni antar masyarakat adalah bagian integral dari memperkukuh nilai-nilai budaya tempatan.

Baca: Tiga Tradisi Masyarakat Indonesia Timur Sarat Nilai Agama

Secara teknis, dapat dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan masing-masing tradisi itu sebagai tradisi lokal milik Papua, Buton, dan Ternate yang meng-Indonesia.

Kedua, Bakar Batu juga bisa dijadikan sebagai pengembangan perwujudan resolusi konflik baik yang terjadi di tanah
Papua maupun di Indonesia. Karena dengan melihat cara dan prinsip kerja Bakar Batu yang mengelaborasi kearifan lokal individu menuju kearifan bermasyarakat adalah hal penting yang terintegrasikan dengan perwujudan wawasan kebinekaan dan kebangsaan Indonesia, yang menghendaki hidup berdampingan dengan damai meskipun berasal dari latar belakang suku, agama, dan ras yang berbeda-beda.

Sementara itu, Kolili Kie dan Feri Kie adalah sebuah tradisi yang dapat dikembangkan dalam rangka penjagaan alam dan lingkungan, khususnya dalam hal pelestarian ekosistem dan kekayaan alam lainnya. Posuo juga demikian, sebuah tradisi yang menjanjikan harmonis sosial kemasyarakatan yang berimplikasi pada penanaman nilai-nilai luhur budaya dan agama kepada generasi muda bangsa yang dapat diintegrasikan dengan materi Kurus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA.

Ketiga, nilai-nilai keagamaan dan kearifan sosial yang terkandung dalam tradisi Bakar Batu, Posuo, dan Kololi Kie serta Fere Kie juga dapat menjadi pokok-pokok ajaran yang bisa dimasukkan dalam muatan kurikulum pendidikan lokal di tanah Papua, Buton, dan Ternate.

Keempat, Penyuluh Agama diharapkan dapat menggunakan instrument nilai keagamaan dalam tradisi masyarakat ini untuk materi penyuluhannya. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Kamis 25 April 2019 12:0 WIB
Tiga Tradisi Masyarakat Indonesia Timur Sarat Nilai Agama
Tiga Tradisi Masyarakat Indonesia Timur Sarat Nilai Agama
Ritual Pasuo (galeriwisata.wordpress.com)
Keberagaman tradisi yang ada di Kawasan Indonesia Timur ternyata tidak kalah menarik untuk dikaji. Keberagaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia tentu menjadi aset yang tidak dapat dinilai oleh apa pun.

Jika digali secara mendalam, masih banyak tradisi di Indonesia Timur yang belum diketahui oleh kebanyakan orang. Untuk itu perlu ada langkah langkah strategis agar tradisi tersebut dapat lestari dan menjadi penguat identitas bangsa.

Paling mungkin dilakukan adalah resolusi konflik, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi menginspirasi pengayaan untuk membangun masa depan dan kurikulum dalam media peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan Pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya itu misalnya melalui langkah-langkah Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 yang dimaksud Pemajuan Kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.

Aspek penting lainnya adalah keberagamaan yang akhir-akhir itu banyak diulas, didiskusikan, dan diviralkan. Sehingga perhatian terhadap aspek keagamaan dalam suatu wujud kebudayaan tertentu (resepsi agama dalam budaya).

Tahun 2018 lalu, Balai Penelitian dan Pengembagnan Agama Makassar, Badan Penelitan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama  telah melaksanakan penelitian terkait nilai-nilai keagamaan pada ritual tradisional di Indonesia Timur. Penelitian bersifat kualitatif tersebut setidaknya menemukan hal-hal baru mengenai tradisi masyarakat Indonesia Timur.

Pertama, tradisi Bakar Batu. Bakar Batu adalah salah satu tradisi lokal yang telah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang. Dalam perkembangannya, Bakar Batu yang dulunya merupakan ekspresi kuliner mama-mama Papua dengan memilih wadah memasak yang disediakan alam, yakni tanah, batu, ternak, dan hasil kebun dengan tujuan makan sama-sama. Kini telah banyak dilakukan dalam rangka memperingati hari besar, damai setelah perang, menyambut tamu, untuk syukuran, dan bahkan sebagai sarana komunikasi politik.

Tradisi Bakar Batu adalah budaya asli tanah Papua yang telah mengalami transformasi dalam tata laksana, dan tujuan tradisinya. Awalnya, tradisi itu sebuah kearifan kuliner masyarakat di tanah Papua, kemudian menjelma menjadi salah satu alat pelarut dendam dan pelebur luka bagi masyarakat yang sebelumnya saling bertikai.
Bakar Batu berfungsi sebagai media penyaluran berkah-berkah 'Sang Maha' kepada masyarakat, melalui tangan pelaksana tradisi. Toleransi, gotong royong, dan saling menghormati juga tercermin dalam nilai-nilai luhur yang ter ilhami dari proses pelaksanaan tradisi Bakar Batu.

Konon, Bakar Batu kini menjadi media pemersatu antar orang asli Papua, orang yang tinggal di Papua, dan para pendatang. Semuanya dapat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap proses tradisi, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Bakar Batu itu tidak hanya diketahui oleh pendukung/penduduk asli, namun oleh masyarakat di luar komunitas (pendatang, pelancong, wisatawan, dan lain lain) 

Kedalaman dan keluhuran hikmah dari segenap proses-demi proses pelaksanaan Bakar Batu telah menunjukkan ejawantah nilai-nilai keagamaan (etika, moral, dan akhlak) yang potensial mewujudkan cita-cita bersama menuju Papua tanah damai.

Kedua, tradisi Koli Kie dan Feri Kie, ritual yang sudah berjalan selama ratusan tahun tersebut erat kaitannya dengan kondisi sosial-geografis Kota Ternate yang dikelilingi oleh laut, gunung vulkanik dan makam-makam keramat. Pelaksanaan ritual adat itu, sarat dengan nilai-nilai Islam. Hal itu terlihat pada makna simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaannya ritual adat.

Selain simbol tersebut sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, juga kemanusiaan dan eksistensi alam semesta yang notabene menjadi satu kesatuan dalam filosofi hidup kesultanan dan masyarakat Ternate. Melalui ritual adat itu kita dapat melihat gagasan atau cara padang masyarakat Ternate terhadap alam, manusia dan Tuhan dalam pelaksanaan ritual adat Koli Kie dan Fere kie.

Dalam penelitian Kemenag itu ditemukan juga beberapa fakta nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam pelaksanaan ritual adat kesultanan Ternate. misalnya; Pertama; nilai ketuhanan, hal itu terlihat pada upaya mereka mentadaburi kemahakuasaan Tuhan dengan menjadikan gunung Gamalama sebagai simbol perekat persatuan, baik antara sultan dan rakyat, maupun antara Tuhan dan hamba yang diistilahkan jou se ngofa ngare (kau dan aku satu).

Selanjutnya, nilai sosial, nilai itu terlihat pada kepedulian sultan yang senantiasa mendoakan rakyat dan wilayahnya agar selamat dari bencana, baik bencana alam maupun sosial, tetap rukun dan harmonis, sebagaimana filosofi hidup mereka Marimoi ngone futuru, masidika ngone foruru, yang artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

Terakhir, lingkungan. Bagi masyarakat Ternate, alam tak hanya berfungsi sebagai ruang materi, tapi juga sumber kedamaian hidup. Gunung dimaknai sebagai representasi dari sifat keibuan (perempuan), selain sarat dengan kasih sayang, juga punya kodrat melahirkan, sehingga dengan demikian, alam tak hanya menjadi sumber kehidupan, tapi juga sumber kenikmatan. Maka sepantasnya pula manusia senantiasa mengucap syukur kepada-Nya dengan senantiasa menjaga alam sebagai bagian dari karunia Tuhan yang tak terhingga.

Ketiga, Posuo. Ritual posuo/pingitan adalah adat istiadat masyarakat Kota Baubau sangat penting dalam membentuk karakter anak perempuan yang telah memasuki usia perkawinan, untuk dapat diberikan pemahaman dan pengetahuan moral yang mumpuni berdasarkan adat istiadat Buton sebagai bekal agar kelak ketika telah dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik, dan terhindar dari segala macam permasalahan.

Ritual posuo dinilai sangat penting untuk digalakkan, demi menjadikannya sebagai tameng atas perilaku remaja yang akhir-akhir itu sangat memprihatinkan bahkan ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
Posuo juga adalah ejawantah penjagaan kesucian perempuan sebelum menikah, yang juga dapat menginspirasi atau mengajak masyarakat hidup berdampingan secara bijaksana.

Posuo diterjemahkan sebagai pembekalan secara adat bagi anak gadis, yang bahkan lebih kompleks dari suscatin yang lebih formal. Jika Posuo bisa digalakkan dan ditumbuh kembangkan, dipahami makna dan tujuannya, serta dikelola dengan baik sebagaimana semangat adat yang melekat sejak dahulu, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan Posuo akan membantu mengurangi angka perceraian.

Ketiga tradisi di atas masing-masing menunjukkan nilai keagamaan yang potensial menumbuh kembangkan solidaritas dan kerja sama dalam rangka mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, maupun antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

Hal itu juga dapat dijadikan sebagai bagian penting dalam hal pemajuan kebudayaan khususnya dalam hal pengembangan Pendidikan Nasional yang berorientasi budaya. Selain itu pula, aspek gotong royong dan solidaritas itu setidaknya dapat dijadikan inspirasi resolusi konflik, juga dalam hal penghambaan dari makhluk kepada Penciptanya.

Nilai-nilai sosial dan keagamaan yang beragam itu kemudian menunjukkan betapa khazanah kebudayaan nusantara sangat kaya dan sangat bermakna. Sehingga konteks tradisi dengan pemaknaannya yang mendalam itu sangat penting untuk diadopsi oleh penyuluh-penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Jumat 12 April 2019 19:0 WIB
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KUA 2018
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KUA 2018
Plang sebuah kantor KUA
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama merilis hasil survei 2018 tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari survei tersebut ditemukan bahwa skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional sebesar 80,33. Selanjutnya dengan simpangan baku 16,14, maka IKM KUA 2018 signifikan di angka 81,5 dengan tipologi paling tinggi adalah KUA Tipe B (86,3) dan terendah KUA Tipe A (66,5).

Survei yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini menggunakan sembilan dimensi dalam mengukur layanan pencatatan pernikahan di KUA berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, spesifikasi produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, pananganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Dari hasil analisis, ternyata dimensi paling prinsip adalah perilaku petugas (84,5). Sedangkan dimensi layanan tertinggi adalah perilaku petugas dengan nilai 84.5, kemudian diikuti dengan kompetensi petugas yaitu nilai 84. Adapun dimensi layanan terendah adalah mengenai penanganan aduan dengan nilai 73.5. Kemudian di atasnya adalah sarana prasarana dengan nilai 78.

Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak berdasarkan prosedur Stratified Random sampling dengan unit analisisnya adalah KUA. Penarikan sampel diawali dengan pengelompokkan KUA berdasarkan tipologinya yaitu tipe A, B, C, D1, dan D2. Tahap selanjutnya adalah memilih sampel KUA, dari jumlah sampel 79.56, yang kemudian dibulatkan menjadi 80 KUA. Selanjutnya memilih sepuluh masyarakat pengguna layanan pencatatatan nikah dari Januari hingga Maret 2018 menggunakan data pasangan nikah milik 80 KUA terpilih, sehingga total ukuran sampel responden secara nasional menjadi 800 orang.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Kementerian Agama setidaknya merekomendasi lima hal. Pertama, KUA tipologi A diketahui memiliki IKM terendah. Hal tersebut diduga karena tingginya angka pencatatan perkawinan di KUA tipe A, sehingga penghulu tidak memiliki waktu yang cukup untuk layanan. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan perlu adanya batasan (kuota) maksimal pencatatan perkawinan bagi masing-masing penghulu untuk setiap harinya. 

Kedua, perlu perbaikan terhadap layanan yang dinilai penting oleh masyarakat, namun tidak puas terhadap layanan yaitu informasi mengenai persyaratan layanan pernikahan telah diumumkan secara terbuka. Gedung KUA tampak bersih, ruangan akad nikah di KUA tampak rapi dan teratur. Peralatan elektronik yang tersedia mengikuti kemajuan IPTEK. Dan, Gedung KUA aman dari pencurian, dan kriminalitas lainnya.

Ketiga, perlu perbaikan layanan dari dimensi penanganan aduan dan sarana prasarana yang memiliki gap (harapan dan kenyataan) tertinggi, yaitu luas area parkir, kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, kenyamanan ruang tunggu, kurangnya respon atas keluhan masyarakat, dan bentuk respons yang tidak sesuai harapan masyarakat. 

Keempat, perlunya peningkatan sosialisasi PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memahami besaran biaya pencatatan nikah, sesuai ketentuan yang ada di dalam PMA tersebut. Kelima, perlu peningkatan anggaran bagi sarana dan prasarana KUA agar layanan KUA Kecamatan dapat lebih maksimal, antara lain dalam hal kotak saran atau saran lain, sarana ruang tunggu yang nyaman, dan peralatan elektronik untuk menunjang tugas layanan KUA Kecamatan. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Selasa 9 April 2019 21:0 WIB
Hasil Penelitian tentang Penggunaan Mushaf Standar Kemenag 2011
Hasil Penelitian tentang Penggunaan Mushaf Standar Kemenag 2011
Mushaf Al-Quran Kemenag (bimasislam.kemenag.go.id)
Jakarta, NU Online
Penulisan Al-Qur’an memiliki standar tersendiri. Kementerian Agama dalam hal ini memiliki tiga standar, yaitu Mushaf Standar dengan Rasm Usmani, Mushaf Standar Bahriyah (ayat pojok), dan Mushaf Standar Braille. Meskipun Kemenag sudah menetapkan standarnya, namun masih ada penerbit yang mencetak Al-Qur'an dengan Mushaf Standar Madinah yang disesuaikan Rasm Usmani.

Hal ini menarik Tim Peneliti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk melihat langsung penggunaanya di tengah masyarakat.

Penelitian diadakan tahun 2011 di enam provinsi di seluruh Indonesia, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Masing-masing provinsi diteliti oleh dua orang peneliti dengan subjek penelitian merupakan jamaah di dua masjid di setiap kota dan kabupaten.

Dalam penelitian ditemukan bahwa penggunaan Mushaf Standar Kementerian Agama menempati posisi teratas di antara mushaf standar lain. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengenal nama Mushaf Standar.

Mereka beralasan bahwa penggunaan Mushaf Standar didasarkan karena faktor kepemilikan dan tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an. Sementara itu, dasar kesukaan mereka pada Mushaf Standar penyesuaian karena menggunakan sistem pojok. Jenis ini diminati oleh responden yang sedang menghapal Al-Qur’an maupun yang tidak.

Adapun penggunaan Mushaf Standar Kemenag masih mayoritas dipakai oleh masyarakat Umat Islam Indonesia. Sekalipun istilah tersebut belum familiar di telinga mereka. Oleh karena itu, Tim Peneliti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI merekomendasikan lima hal dalam penggunaan Mushaf Standar ini.

Pertama, perlu ada sosialisasi ke masyarakat melalui Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), kegiatan pameran, masjid, mushalla, bahwa bentuk dan model mushaf standar demikian.

Selain itu, gerakan wakaf Al-Qur’an secara nasional perlu digagas, dengan tujuan menggalakkan masyarakat untuk memiliki, membaca, mempelajari dan memahami Al-Qur’an. Mushaf Standar sekarang ini juga perlu ditulis ulang lagi dengan gaya dan hiasan yang lebih cantik, indah, dan menarik.

Adapun penyebaran dan pembagian Mushaf Standar yang gratis, setiap tahunnya, pada umumnya, masih terbatas kepada komunitas tertentu. Belum menyentuh masyarakat bawah, apalagi masyarakat yang jauh dan terpencil.

Terakhir, tidak cukup dengan pembagian mushaf, tetapi Al-Qur’an dan terjemahnya pun juga perlu diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan mereka dalam mengkaji, memahami, dan mempelajari Al-Qur’an. (Syakir NF/Kendi Setiawan)